Badung Utara Tak Terakomodir di Ripda
Kawasan Badung Utara, seperti Petang dan Abiansemal, tidak masuk dalam Ranperda Ripda 2015–2029. Rapat akan digelar lagi dengan menghadirkan kadis pariwisata se–Bali.
DENPASAR, NusaBali
Pembahasan Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (Ripda) di gedung DPRD Bali, Selasa (20/10) pagi, mendadak tegang. Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Badung Ida Bagus Padakusuma protes lantaran kawasan Badung Utara tidak terakomodir dalam Ranperda Ripda 2015-2029 tersebut.
Rapat pembahasan Ripda yang dipimpin Ketua Pansus Ripda I Wayan Rawan Atmaja otomatis tidak menghasilkan apa-apa, karena Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama memutuskan akan mengundang kepala dinas pariwisata se–Bali lebih dulu. Adi Wiryatama turun tangan karena pembahasan Ranperda Ripda memanas lantaran protes Padakusuma. Menurut Adi Wiryatama, pembahasan kawasan pariwisata di kabupaten harus melibatkan para kadis, bukan perwakilan. Akhirnya rapat lanjutan akan digelar, Rabu pagi ini.
Padakusuma yang ditemui NusaBali usai rapat Ripda mengatakan kecewa karena kawasan Badung Selatan seperti Nusa Dua, Tanjung Benoa, Jimbaran, Ungasan, Pecatu, masuk dalam kawasan pariwisata di Badung. Padahal di Badung ada kawasan Petang, Abiansemal, yang seharusnya bisa diakomodir pula. “Paramaternya tidak jelas, alat ukurnya apa? Kami ingin pimpinan dewan supaya jangan dulu lanjutkan pembahasan kalau Badung Utara tak terakomodir,” ucap Gus Pada, sapaan Ida Bagus Padakusuma.
Padakusuma mempertanyakan juga adanya diskiriminasi dan ketidakadilan terhadap daerah di Badung Utara. Sementara Badung Selatan sudah terakomodir. Demikian juga dengan Kuta, Legian, Seminyak, Kerobokan, Canggu, Tibubeneng, Pererenan, Munggu, dan Cemagi, semuanya terakomodir. “Apakah karena punya banyak hotel, atau apa? Harus jelas. Kami di Badung Utara juga punya hotel, tetapi tidak diakomodir sebagai kawasan pariwisata,” ujar politisi asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung, ini.
Gus Pada mempertanyakan dasar rancangan Ranperda Ripda yang kesannya membiarkan pembangunan numplek di Badung Selatan. “Apakah hanya dengan ada hotel? Kami keberatan dengan rancangan ini. Abiansemal dan Petang ada banyak destinasi pariwisata. Kalau begini semakin menenggelamkan kawasan-kawasan tereliminasi. Daerah terisolasi jadi nggak berkembang,” tutur Gus Pada.
Menurutnya, perlu kajian dan kebijaksanaan karena pariwisata berkembang juga ketika campur tangan manusia. “Kita tidak ikuti investor, tetapi kita perlu buat peraturan itu jangan membuat ketimpangan. Menimbulkan masalah baru antara di selatan dan di utara atau tidak,” kata anggota Komisi III DPRD Bali, itu.
Adi Wiryatama yang dikonfirmasi terpisah, mengatakan, dirinya masuk menengahi pembahasan Ranperda Ripda karena adanya suasana ‘tegang’ antara anggota pansus. “Saya dicari turun ke ruangan karena pembahasan Ripda agak tegang. Tadi kami putuskan akan undang seluruh kepala dinas pariwisata seluruh kabupaten dan kota. Kami sepakati tadi akan dibahas dalam pertemuan berikutnya,” kata Adi Wiryatama.
1
Komentar