Masyarakat Diminta Ikut Awasi Dana Desa

DENPASAR, NusaBali

Pemerintah Provinsi Bali meminta masyarakat bersama-sama mengawasi penggunaan berbagai dana yang digelontorkan pemerintah ke desa agar jangan sampai terjadi penyimpangan. "Pemprov Bali juga akan mengeluarkan surat edaran yang isinya agar penggunaan berbagai dana di desa dapat ditempelkan di papan pengumuman di masing-masing kantor kepala desa," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Bali Ketut Lihadnyana, di Denpasar, Minggu (20/3).

Menurut dia, pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana-dana di desa karena anggaran yang masuk dari pemerintah pusat dan provinsi untuk desa-desa di Bali cukup tinggi mencapai di atas Rp700 miliar. "Tahun ini Pemprov Bali saja menyiapkan anggaran Rp297 miliar untuk pelestarian adat dan budaya, belum lagi anggaran yang lainnya," ucapnya pada acara Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS).

Lihadnyana menambahkan jika dana yang digelontorkan ke desa benar-benar tepat sasaran maka akan mempercepat pembangunan, dan kesenjangan antara desa dan kota bisa dipersempit. "Kalau ini bisa diwujudkan, urbanisasi bisa dikendalikan. Tenaga kerja di pedesaan pun akan tersedia, ekonomi di pedesaan akan menggeliat sehingga pendapatan masyarakat desa meningkat," ucapnya.

Pemprov Bali sendiri, lanjut dia, terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan di desa, di samping tetap melestarikan adat dan budaya. "Oleh karena itu, tolong sampaikan jika ditemukan ada hal-hal yang semestinya tidak dilakukan oleh kepala desa maupun masyarakat desa dalam memanfaatkan dana desa. Tolong sampaikan secepatnya dan media juga kami harapkan ikut mengawasi pemanfaatan dana itu," ujar Lihadnyana.

Beberapa program pembangunan Pemprov Bali yang tahun ini diarahkan ke desa diantaranya Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara untuk 15 desa miskin dengan setiap desa mendapatkan Rp1,02 miliar, BKK dan hibah untuk 1.488 desa pakraman (desa adat) masing-masing desa mendapatkan Rp200 juta, program bedah rumah untuk 1.500 unit, 100 unit Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dan sebagainya. Selain itu, 636 desa di Bali mendapatkan total alokasi dana desa lebih dari Rp416 miliar dari pemerintah pusat.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bali melatih dan memberikan bimbingan teknis kepada 80 pengelola badan usaha milik desa (BUMDes) yang telah mendapatkan dana program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) Mandara. "Dengan pelatihan ini, kami harapkan pengelola Bumdes dapat menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan juga meningkatkan kapasitas mereka di dalam pengelolaan sumber-sumber lokal desa," kata  Lihadnyana.

Mereka yang mendapatkan pelatihan tersebut adalah pengelola Bumdes penerima program Gerbangsadu Mandara dari Pemprov Bali pada 2014, 2015 dan 2016. Pelatihan dan bimbingan teknis dilaksanakan selama tiga hari (20-22 Maret 2016) dengan menggandeng para akademisi dari Politeknik Denpasar. "Dalam pelatihan ini tidak ada teori-teori, tetapi langsung praktik dan penerapan aplikasi," ujar Lihadnyana.

Ia menambahkan, para pemateri nantinya juga akan langsung turun ke desa sebagai tindak lanjut dari pelatihan yang telah diberikan. "Tidak bisa dipungkiri bahwa masih ada kendala sumber daya manusia dalam upaya memajukan perekonomian di desa. Dengan kegiatan ini menjadi salah satu upaya kami dalam membangun pola dan sistem dari Bumdes. Dalam sistem itu menyangkut orang-orang yang menggerakkan Bumdes," ucapnya.

Sedangkan bagi penerima program Gerbangsadu Mandara tahun 2016 yang langsung mendapatkan pelatihan, menurutnya akan sangat baik karena mereka menjadi tahu dengan cepat apa yang harus dilakukan sebagai pengelola Bumdes. "Demikian juga dengan dana Gerbangsadu tahun ini lebih cepat cair karena berbagai persiapan seperti verifikasi sudah dilakukan sejak 2015," kata Lihadnyana.

Tahun ini dana program Gerbangsadu Mandara ditujukan untuk 15 desa miskin di Bali, dengan setiap desa mendapatkan Rp1,02 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp200 juta dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, Rp800 juta untuk kegiatan ekonomi produktif dan Rp20 juta untuk kegiatan operasional. Gerbangsadu yang menjadi program unggulan Pemprov Bali sudah diluncurkan sejak 2012 dengan awalnya menyasar 82 desa dengan kemiskinan di atas 35 persen. 7 ant, isu