Daya Serap Anggaran Pembangunan Rendah
Pastika Pacu Semua Pihak Bekerja Lebih Keras Lagi
DENPASAR, NusaBali
Pergerakan Tahun Anggaran 2018, khususnya semester pertama dinilai relatif kurang menggembirakan. Hal itu ditandai dengan masih rendahnya serapan anggaran pembangunan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat memimpin rapat kerja Evaluasi Program Pembangunan Provinsi Bali Semester I Tahun 2018, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (24/7).
Akan tetapi, menurutnya hal ini bukan hanya permasalahan Pemprov Bali, namun sudah menjadi permasalahan nasional. “Untut itu Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan untuk tidak mengadakan Perubahan APBN Induk 2018,” jelasnya dalam rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, Sekda Prov Bali I Dewa Made Indra, Perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, Instansi Vertikal, Forkompimda, serta Kepala OPD seluruh Pemprov Bali.
Ia menambahkan, penyerapan anggaran yang rendah adalah implikasi dari rendahnya realisasi program yang disebabkan banyak faktor, seperti perlambatan ekonomi nasional dan global. “Yang terutama terjadi di Pemprov Bali atau mungkin juga di Kabupaten/Kota adalah karena ada rasionalisasi anggaran. Tapi kita harus terus mencari solusi permasalahan tersebut. Saya yakin melalui pembenahan dan kerja keras bersama semuanya akan teratasi,” imbuhnya.
Selain itu, hal-hal penting yang juga menjadi perhatiannya adalah masalah kemiskinan. Ia mengharapkan semua pihak masih terus fokus mengupayakan program terintegrasi meskipun gubernur berganti. Di samping itu, Pastika juga berharap semua pihak bisa memantapkan koordinasi agar tercapai pemerintahan yang efisien, serta perlunya antisipasi akan isu-isu strategis pembangunan baik global, nasional dan regional. “Untuk Bupati/Walikota, saya mengingatkan, agar bersama-sama mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan, terutama program-program prioritas dan strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, kemudian mensinergikannya dengan program Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing,” tandasnya.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bali, I Wayan Whiastana Ika Putra menjabarkan bahwa karena ada berbagai halangan, maka Pemprov Bali memang melakukan rasionalisasi anggaran di segala lini. Namun ada pencapaian Pemprov Bali yang perlu diapresiasi juga. Seperti angka kemiskinan yang menurun dari 4,14% pada September 2017 menjadi 4,01% pada bulan Maret 2018, Gini ratio yang masih cukup rendah yaitu di angka 0,38, serta Angka Pengangguran yang menurun pada bulan September 2017 sebesar 1,48%, menjadi 0,86% pada bulan Maret 2018. Menurutnya kemiskinan masih lebih banyak di pedesaan. Untuk itu, dukungan dana desa yang sangat besar sangat diperlukan agar pemanfaatannya bisa lebih dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Dia juga menjelaskan bahwa semua indikator pembangunan berada di atas rata-rata nasional. “Tentu ini prestasi atas kerja keras kita semua,” simpulnya.
Sementara dalam rapat tersebut, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Kepala Dinas Pendidikan Prov Bali TIA Kusuma Wardhani serta Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII I Ketut Dharma Wahana berkesempatan memberikan pemaparan. TIA Kusuma Wardhani memaparkan tentang kisruh sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Menurutnya hal itu terjadi karena sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Sistem tersebut bertujuan baik agar penyebaran masyarakat yang kurang mampu secara akademik dan materi menjadi rata, namun orangtua di sini yang masih memaksa agar anak-anak mereka diterima di sekolah favorit, hal tersebut yang membuat kisruh,” lapornya. Sementara Ketut Dharma Wahana melaporkan tentang berbagai proyek infrastruktur yang sudah berjalan di Bali. Proyek yang ditekankan dalam laporannya kali ini adalah pengerjaan under pass Bandara Ngurah Rai yang sudah akan rampung. “Karena IMF-World Bank Forum semakin dekat, maka proyek ini akan selesai pada tanggal 31 Agustus 2018, saat ini pengerjaan sudah sampai 70%,” jelasnya. Sementara Bupati Mas Sumatri memaparkan jika perlambatan ekonomi di kabupatennya disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi. “Karena bencana alam, banyak target kami yang tidak bisa terealisasi,” tandasnya. *
Akan tetapi, menurutnya hal ini bukan hanya permasalahan Pemprov Bali, namun sudah menjadi permasalahan nasional. “Untut itu Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan untuk tidak mengadakan Perubahan APBN Induk 2018,” jelasnya dalam rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, Sekda Prov Bali I Dewa Made Indra, Perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, Instansi Vertikal, Forkompimda, serta Kepala OPD seluruh Pemprov Bali.
Ia menambahkan, penyerapan anggaran yang rendah adalah implikasi dari rendahnya realisasi program yang disebabkan banyak faktor, seperti perlambatan ekonomi nasional dan global. “Yang terutama terjadi di Pemprov Bali atau mungkin juga di Kabupaten/Kota adalah karena ada rasionalisasi anggaran. Tapi kita harus terus mencari solusi permasalahan tersebut. Saya yakin melalui pembenahan dan kerja keras bersama semuanya akan teratasi,” imbuhnya.
Selain itu, hal-hal penting yang juga menjadi perhatiannya adalah masalah kemiskinan. Ia mengharapkan semua pihak masih terus fokus mengupayakan program terintegrasi meskipun gubernur berganti. Di samping itu, Pastika juga berharap semua pihak bisa memantapkan koordinasi agar tercapai pemerintahan yang efisien, serta perlunya antisipasi akan isu-isu strategis pembangunan baik global, nasional dan regional. “Untuk Bupati/Walikota, saya mengingatkan, agar bersama-sama mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan, terutama program-program prioritas dan strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, kemudian mensinergikannya dengan program Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing,” tandasnya.
Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bali, I Wayan Whiastana Ika Putra menjabarkan bahwa karena ada berbagai halangan, maka Pemprov Bali memang melakukan rasionalisasi anggaran di segala lini. Namun ada pencapaian Pemprov Bali yang perlu diapresiasi juga. Seperti angka kemiskinan yang menurun dari 4,14% pada September 2017 menjadi 4,01% pada bulan Maret 2018, Gini ratio yang masih cukup rendah yaitu di angka 0,38, serta Angka Pengangguran yang menurun pada bulan September 2017 sebesar 1,48%, menjadi 0,86% pada bulan Maret 2018. Menurutnya kemiskinan masih lebih banyak di pedesaan. Untuk itu, dukungan dana desa yang sangat besar sangat diperlukan agar pemanfaatannya bisa lebih dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Dia juga menjelaskan bahwa semua indikator pembangunan berada di atas rata-rata nasional. “Tentu ini prestasi atas kerja keras kita semua,” simpulnya.
Sementara dalam rapat tersebut, Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Kepala Dinas Pendidikan Prov Bali TIA Kusuma Wardhani serta Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VIII I Ketut Dharma Wahana berkesempatan memberikan pemaparan. TIA Kusuma Wardhani memaparkan tentang kisruh sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018. Menurutnya hal itu terjadi karena sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Sistem tersebut bertujuan baik agar penyebaran masyarakat yang kurang mampu secara akademik dan materi menjadi rata, namun orangtua di sini yang masih memaksa agar anak-anak mereka diterima di sekolah favorit, hal tersebut yang membuat kisruh,” lapornya. Sementara Ketut Dharma Wahana melaporkan tentang berbagai proyek infrastruktur yang sudah berjalan di Bali. Proyek yang ditekankan dalam laporannya kali ini adalah pengerjaan under pass Bandara Ngurah Rai yang sudah akan rampung. “Karena IMF-World Bank Forum semakin dekat, maka proyek ini akan selesai pada tanggal 31 Agustus 2018, saat ini pengerjaan sudah sampai 70%,” jelasnya. Sementara Bupati Mas Sumatri memaparkan jika perlambatan ekonomi di kabupatennya disebabkan oleh erupsi Gunung Merapi. “Karena bencana alam, banyak target kami yang tidak bisa terealisasi,” tandasnya. *
Komentar