Rancangan KUA dan PPAS Turun Rp 84,3 M
Rancangan KUA dan PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun 2019 sebagai acuan menyusun R-APBD 2019 mengalami penurunan Rp 84,34 miliar dibandingkan APBD 2018.
AMLAPURA, NusaBali
Bahkan defisit dirancang Rp 39,99 miliar. Draf rancangan KUA dan PPAS diserahkan Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri kepada Ketua DPRD I Nengah Sumardi dalam rapat paripurna DPRD Karangasem, Jumat (3/8).
Bupati Mas Sumatri dalam laporannya mengatakan rancangannya pada KUA PPAS pendapatan daerah ditarget Rp 1,477 triliun. Mmengalami penurunan Rp 84,344 miliar atau 5,40 persen dibandingkan APBD 2018 Rp 1,561 triliun. Hal ini akibat dari dana perimbangan mengalami penurunan 0,18 persen, dana perimbangan tahun 2019 Rp 951,56 miliar sedangkan dana perimbangan di APBD 2018 Rp 953,28 miliar. Begitu juga lain-lain pendapatan daerah yang sah turun 19,99 persen, belanja tak langsung turun 3,10 persen, belanja langsung juga turun 8,75 persen. “Makanya Rancangan KUA dan PPAS defisit Rp 39,99 miliar,” kata Bupati Mas Sumatri.
Angka defisit itu mengalami kenaikan di bandingkan APBD 2018, yang defisitnya Rp 36,25 miliar. Turunnya R-KUA dan PPAS sebagai acuan menyusun R-APBD 2019, untuk pertama kali terjadi sepanjang sejarah menyusun R-APBD di Karangasem.
Penurunan ini menimbulkan spekulasi beragam di DPRD Karangasem. “Kalau rancangan KUA dan PPAS itu turun, pertanda apa itu? Apakah pertanda kemajuan atau apa?” tanya anggota Komisi III DPRD Karangasem, I Gede Dauh Suprapta. Beda dengan Ketua Komisi III, I Gusti Agung Dwi Putra dan Ketua Komisi IV, I Nyoman Musna Antara mengaku optimis pembangunan di Karangasem di tahun 2019 mencapai kemajuan. “Mesti optimis, tidak boleh pesimis agar rakyat tidak gusar. Itu kan baru rancangan,” kata Nyoman Musna Antara.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, I Nengah Mindra. meluruskan atas turunnya pendapatan daerah yang dirancang di R-KUA dan PPAS. Sebab, belum masuknya dana BKK (bantuan khusus keuangan) dari Kabupaten Badung Rp 22,5 miliar, target PAD memang turun Rp 7,7 miliar, BKK Provinsi Bali belum masuk begitu juga DAK (dana alokasi khusus). “Tentu saja mengalami penurunan di beberapa bagian karena anggaran belum masuk,” kata Nengah Mindra.
Turunnya target PAD tahun 2019 terutama dari sektor galian C. Semula di APBD 2018 ditarget Rp 234 miliar turun Rp 7,7 miliar atau 3,31 persen. Di tahun 2019 menjadi Rp 226,25 miliar. Galian C di tahun 2018 target Rp 55 miliar diperkirakan tidak akan tercapai. k16
Bupati Mas Sumatri dalam laporannya mengatakan rancangannya pada KUA PPAS pendapatan daerah ditarget Rp 1,477 triliun. Mmengalami penurunan Rp 84,344 miliar atau 5,40 persen dibandingkan APBD 2018 Rp 1,561 triliun. Hal ini akibat dari dana perimbangan mengalami penurunan 0,18 persen, dana perimbangan tahun 2019 Rp 951,56 miliar sedangkan dana perimbangan di APBD 2018 Rp 953,28 miliar. Begitu juga lain-lain pendapatan daerah yang sah turun 19,99 persen, belanja tak langsung turun 3,10 persen, belanja langsung juga turun 8,75 persen. “Makanya Rancangan KUA dan PPAS defisit Rp 39,99 miliar,” kata Bupati Mas Sumatri.
Angka defisit itu mengalami kenaikan di bandingkan APBD 2018, yang defisitnya Rp 36,25 miliar. Turunnya R-KUA dan PPAS sebagai acuan menyusun R-APBD 2019, untuk pertama kali terjadi sepanjang sejarah menyusun R-APBD di Karangasem.
Penurunan ini menimbulkan spekulasi beragam di DPRD Karangasem. “Kalau rancangan KUA dan PPAS itu turun, pertanda apa itu? Apakah pertanda kemajuan atau apa?” tanya anggota Komisi III DPRD Karangasem, I Gede Dauh Suprapta. Beda dengan Ketua Komisi III, I Gusti Agung Dwi Putra dan Ketua Komisi IV, I Nyoman Musna Antara mengaku optimis pembangunan di Karangasem di tahun 2019 mencapai kemajuan. “Mesti optimis, tidak boleh pesimis agar rakyat tidak gusar. Itu kan baru rancangan,” kata Nyoman Musna Antara.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, I Nengah Mindra. meluruskan atas turunnya pendapatan daerah yang dirancang di R-KUA dan PPAS. Sebab, belum masuknya dana BKK (bantuan khusus keuangan) dari Kabupaten Badung Rp 22,5 miliar, target PAD memang turun Rp 7,7 miliar, BKK Provinsi Bali belum masuk begitu juga DAK (dana alokasi khusus). “Tentu saja mengalami penurunan di beberapa bagian karena anggaran belum masuk,” kata Nengah Mindra.
Turunnya target PAD tahun 2019 terutama dari sektor galian C. Semula di APBD 2018 ditarget Rp 234 miliar turun Rp 7,7 miliar atau 3,31 persen. Di tahun 2019 menjadi Rp 226,25 miliar. Galian C di tahun 2018 target Rp 55 miliar diperkirakan tidak akan tercapai. k16
1
Komentar