Bermodalkan Pengalaman, Siap Tunjukan Ketegasan
Ketut Ariyani dan Ketut Rudia akan ngantor di Kantor Bawaslu Bali yang lama di Jalan Tjokorda Agung Tresna Denpasar, sementara Dewa Raka Sandi, Wiryadana Putra, dan Wirka akan ngantor di Jalan Moh Yamin Denpasar
Ni Ketut Ariyani, Srikandi Pertama Terpilih sebagai Ketua Bawaslu Bali
DENPASAR, NusaBali
Ni Ketut Ariyani, 48, telah menorehkan sejarah tersendiri. Perempuan asal Buleleng ini adalah Srikandi pertama yang menjadi Ketua Bawaslu Bali. Ketut Ariyani terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Bawaslu Bali 2018-2023 melalui pemilihan yang alot, Sabtu (5/8) malam. Setelah pimpin Bawaslu Bali, dia siap tunjukkan ketegasan dengan modal pengalamannya sebagai Ketua Panwaslu Buleleng.
Ketut Ariyani yang merupakan satu-satunya perepuan dalam formasi 5 Komisioner Bawaslu Bali 2018-2023, terpilih sebagai ketua dengan mengkandaskan dua kandidat favorit: I Ketut Rudia (incumbent yang Ketua Bawaslu Bali 2013-2018), Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Ketua KPU Bali 2018-2023), I Wayan Wiryadana Putra (incumbent yang anggota Bawaslu Bali 2013-2018), dan I Wayan Wirka (anggota Panwaslu Tabanan).
Dia pun menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai Ketua Bawaslu Bali sejak era Reformasi. Sebelumnya, Bawaslu Bali (semula bernama Panwasalu Bali) selalu dipimpin laki-laki, mulai dari I Wayan Juana (2003-2008), I made Wena (2008-2013), hingga I Ketut Rudia (2013-2018). Sebagai perempuan, Ketut Ariyani diragukan sebagian kalangan bisa tegas dalam memimpin lembaga Pengawasan Pemilu.
Namun, Ariyani siap tunjukkan ketegasannya bahwa perempuan itu bisa. Apalagi, Ariyani selama ini didorong kaum perempuan untuk bisa memimpin lembaga kepemiluan di Buleleng dan Propinsi Bali. Sebelum terpilih menjadi Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani adalah ketua Panwaslu Buleleng yang dijabatnya sejak tahun 2013 silam.
“Saya selama ini didorong kaum perempuan supaya ikut bertarung dalam pemilihan Ketua Panwaslu Buleleng dan kemarin tarung lagi di pemilihan Ketua Bawaslu Bali. Saya dipercaya teman-teman di Bawaslu Bali untuk memimpin mereka. Ini saya akan jawab dengan melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan secara maksimal. Kita juga tegas, dalam arti melaksanakan proses pengawasan dengan aturan dan mekanisme, melakukan pencegahan yang terpenting,” ujar Ariyani kepada NusaBali di Denpasar, Minggu (5/8).
Ariyani mengatakan, begitu terpilih sebagai Ketua Bawaslu Bali dengan mekanisme musyawarah dan mufakat, dirinya langsung koordinasi dengan para senior dan para komisioner lainnya, termasuk incumbent Ketut Rudia dan Dewa Raka Sandi. Untuk program kerja, Ariyani segera melakukan rekrutmen Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali dan Pangawas Kecamatan.
“Langkah awal saya mempesiapan seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota. Setelah itu, program-progrma pelaksanaan tahapanm yakni pengawasan Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Di sini nanti banyak tantangan. Di sini kami tidak hanya harus tegas, namun networking dengan elemen, stakeholder pengawasan Pemilu, masyarakat, dan pihak media,” jelas Ariyani.
“Dulu wilayah pengawasan saya hanya di Buleleng. Tapi, sekarang ya wilayahnya seluruh Bali. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas saya ke depan, saya harus didukung semua komponen. Kalau tidak ada stakeholder, kami tidak ada apa apanya. Kami tidak bisa berbuat banyak, kami tidak besar tanpa media,” lanjut perempuan kelahiran Singaraja, 12 Desember 1970 yang kini kuliah S2 di Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar ini.
Menurut Ariyani, tantangan Pileg-Pilpres 2019 sangat besar, karena proses dan pelaksanaannya berbarengan. Pembentukan perangkat pengawasan di kabupaten/kota dan kecamatan pun harus segera dilakukan. “Setelah membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Kecamatan, nanti akan mengkompakkan jajaran dengan garis koordinasi terstruktur. Kuatkan tahapan pengawasan Pileg-Pilpres 2019 ini secara hierarki dan koordinatif,” ujar Ariyani.
Ariyani mengaku selalu optimistis. Pasalnya, dia sudah cukup punya modal pengalaman di dunia kepemiluan, terutama pengawasan. “Sebagai pengawas profesional ketika jadi Ketua Panwaslu Buleleng, itu modal sangat berarti bagi saya. Tentu saya harus jengah dan optimis,” katanya.
Menurut Ariyani, dirinya masih ingat betul bagaimana dulu menyelesaikan dinamika sengketa soal verifikasi persyaratan dukungan calon independen saat Pilkada Buleleng 2017 lalu. Setelah terpilih menjadi Ketua Bawaslu Bali 2018-2023, Ariyani dan jajarannya kini mulai memikirkan masalah kantor. Pasalnaya, Kantor Bawaslu Bali di Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar sudah tidak memadai lagi. “Nanti kita akan mengurus Kantor Bawaslu Bali. Kami rencananya akan ngantor di dua tempat. Jadi, kita terbagi,” tandas Ariyani.
Rencananya, Ariyani (Divisi SDM Bawaslu Bali) dan Ketut Rudia (Divisi Sengketa Bawaslu Bali) tetap akan ngantor di kantor lama Jalan Tjokorda Agung Trsna Niti Mandala Denpasar. Sedangkan Dewa Raka Sandi (Divisi Hukum Bawaslu Bali), Wayan Wirka (Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bali), dan Wiryadana Putra (Divisi Pencegahan, Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bali) akan ngantor di Jalan Mohamad Yamin Niti Mandala Denpasar. Jarak kedua kantor ini tidak jauh, melainkan bersebelahan. *nat
DENPASAR, NusaBali
Ni Ketut Ariyani, 48, telah menorehkan sejarah tersendiri. Perempuan asal Buleleng ini adalah Srikandi pertama yang menjadi Ketua Bawaslu Bali. Ketut Ariyani terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Bawaslu Bali 2018-2023 melalui pemilihan yang alot, Sabtu (5/8) malam. Setelah pimpin Bawaslu Bali, dia siap tunjukkan ketegasan dengan modal pengalamannya sebagai Ketua Panwaslu Buleleng.
Ketut Ariyani yang merupakan satu-satunya perepuan dalam formasi 5 Komisioner Bawaslu Bali 2018-2023, terpilih sebagai ketua dengan mengkandaskan dua kandidat favorit: I Ketut Rudia (incumbent yang Ketua Bawaslu Bali 2013-2018), Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (Ketua KPU Bali 2018-2023), I Wayan Wiryadana Putra (incumbent yang anggota Bawaslu Bali 2013-2018), dan I Wayan Wirka (anggota Panwaslu Tabanan).
Dia pun menjadi perempuan pertama yang terpilih sebagai Ketua Bawaslu Bali sejak era Reformasi. Sebelumnya, Bawaslu Bali (semula bernama Panwasalu Bali) selalu dipimpin laki-laki, mulai dari I Wayan Juana (2003-2008), I made Wena (2008-2013), hingga I Ketut Rudia (2013-2018). Sebagai perempuan, Ketut Ariyani diragukan sebagian kalangan bisa tegas dalam memimpin lembaga Pengawasan Pemilu.
Namun, Ariyani siap tunjukkan ketegasannya bahwa perempuan itu bisa. Apalagi, Ariyani selama ini didorong kaum perempuan untuk bisa memimpin lembaga kepemiluan di Buleleng dan Propinsi Bali. Sebelum terpilih menjadi Ketua Bawaslu Bali, Ketut Ariyani adalah ketua Panwaslu Buleleng yang dijabatnya sejak tahun 2013 silam.
“Saya selama ini didorong kaum perempuan supaya ikut bertarung dalam pemilihan Ketua Panwaslu Buleleng dan kemarin tarung lagi di pemilihan Ketua Bawaslu Bali. Saya dipercaya teman-teman di Bawaslu Bali untuk memimpin mereka. Ini saya akan jawab dengan melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan secara maksimal. Kita juga tegas, dalam arti melaksanakan proses pengawasan dengan aturan dan mekanisme, melakukan pencegahan yang terpenting,” ujar Ariyani kepada NusaBali di Denpasar, Minggu (5/8).
Ariyani mengatakan, begitu terpilih sebagai Ketua Bawaslu Bali dengan mekanisme musyawarah dan mufakat, dirinya langsung koordinasi dengan para senior dan para komisioner lainnya, termasuk incumbent Ketut Rudia dan Dewa Raka Sandi. Untuk program kerja, Ariyani segera melakukan rekrutmen Panwaslu Kabupaten/Kota se-Bali dan Pangawas Kecamatan.
“Langkah awal saya mempesiapan seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota. Setelah itu, program-progrma pelaksanaan tahapanm yakni pengawasan Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Di sini nanti banyak tantangan. Di sini kami tidak hanya harus tegas, namun networking dengan elemen, stakeholder pengawasan Pemilu, masyarakat, dan pihak media,” jelas Ariyani.
“Dulu wilayah pengawasan saya hanya di Buleleng. Tapi, sekarang ya wilayahnya seluruh Bali. Agar dapat melaksanakan tugas-tugas saya ke depan, saya harus didukung semua komponen. Kalau tidak ada stakeholder, kami tidak ada apa apanya. Kami tidak bisa berbuat banyak, kami tidak besar tanpa media,” lanjut perempuan kelahiran Singaraja, 12 Desember 1970 yang kini kuliah S2 di Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar ini.
Menurut Ariyani, tantangan Pileg-Pilpres 2019 sangat besar, karena proses dan pelaksanaannya berbarengan. Pembentukan perangkat pengawasan di kabupaten/kota dan kecamatan pun harus segera dilakukan. “Setelah membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Kecamatan, nanti akan mengkompakkan jajaran dengan garis koordinasi terstruktur. Kuatkan tahapan pengawasan Pileg-Pilpres 2019 ini secara hierarki dan koordinatif,” ujar Ariyani.
Ariyani mengaku selalu optimistis. Pasalnya, dia sudah cukup punya modal pengalaman di dunia kepemiluan, terutama pengawasan. “Sebagai pengawas profesional ketika jadi Ketua Panwaslu Buleleng, itu modal sangat berarti bagi saya. Tentu saya harus jengah dan optimis,” katanya.
Menurut Ariyani, dirinya masih ingat betul bagaimana dulu menyelesaikan dinamika sengketa soal verifikasi persyaratan dukungan calon independen saat Pilkada Buleleng 2017 lalu. Setelah terpilih menjadi Ketua Bawaslu Bali 2018-2023, Ariyani dan jajarannya kini mulai memikirkan masalah kantor. Pasalnaya, Kantor Bawaslu Bali di Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar sudah tidak memadai lagi. “Nanti kita akan mengurus Kantor Bawaslu Bali. Kami rencananya akan ngantor di dua tempat. Jadi, kita terbagi,” tandas Ariyani.
Rencananya, Ariyani (Divisi SDM Bawaslu Bali) dan Ketut Rudia (Divisi Sengketa Bawaslu Bali) tetap akan ngantor di kantor lama Jalan Tjokorda Agung Trsna Niti Mandala Denpasar. Sedangkan Dewa Raka Sandi (Divisi Hukum Bawaslu Bali), Wayan Wirka (Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bali), dan Wiryadana Putra (Divisi Pencegahan, Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bali) akan ngantor di Jalan Mohamad Yamin Niti Mandala Denpasar. Jarak kedua kantor ini tidak jauh, melainkan bersebelahan. *nat
Komentar