TAPD dan Dewan Bahas Hasil Evaluasi APBD Perubahan 2018
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Bangar) DPRD Badung menggelar rapat di Gedung DPRD Badung, Senin (20/8).
MANGUPURA, NusaBali
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata tersebut khusus membahas hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap Rancangan Perubahan APBD 2018.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat IBA Yoga Segara, Asisten III Administrasi Umum Setda Badung Cokorda Raka Darmawa serta SKPD terkait. Sementara, dari pihak DPRD Badung hadir Wakil Ketua DPRD Badung I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta beserta sejumlah anggota seperti, Putu Alit Yandinata, I Made Sumerta, dan Made Retha.
Adi Arnawa memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Bali, APBD Perubahan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 7,5 triliun dari sebelumnya Rp 6,5 triliun pada APBD induk. Pendapatan asli daerah yang awalnya dirancang ditarget Rp 5,7 triliun menjadi Rp 6,5 triliun lebih. Sementara, anggaran belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 7,2 triliun lebih menjadi Rp 8,1 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp 900 miliar lebih yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 3,8 triliun lebih dan belanja tidak langsung Rp 4,2 triliun lebih.
Adi Arnawa menyampaikan terimakasih kepada pihak DPRD Badung yang sudah memberikan dukungan terkait rancangan APBD Perubahan 2018. “Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sudah dievaluasi oleh Gubernur Bali ini segera bisa kita tuntaskan. Apa yang menjadi target bisa kita capai,” ujarnya.
Putu Parwata mengatakan, draft yang sudah disampaikan Ketua TAPD Badung tersebut sudah merupakan hasil evaluasi dari Gubernur Bali. Apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infrastruktur.
Namun, kata Parwata, mengenai pengerjaan Pura Uluwatu dengan nilai kontrak Rp 29,5 miliar lebih rencananya akan digeser menjadi multi years akibat gagal lelang. Agar dewan bisa memberikan persetujuan, ada baiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu. “Jadi agar tidak salah, rencananya kami akan konsultasi terlebih dahulu ke Jakarta,” paparnya. *asa
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata tersebut khusus membahas hasil evaluasi Gubernur Bali terhadap Rancangan Perubahan APBD 2018.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua TAPD Badung yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat IBA Yoga Segara, Asisten III Administrasi Umum Setda Badung Cokorda Raka Darmawa serta SKPD terkait. Sementara, dari pihak DPRD Badung hadir Wakil Ketua DPRD Badung I Nyoman Karyana dan I Made Sunarta beserta sejumlah anggota seperti, Putu Alit Yandinata, I Made Sumerta, dan Made Retha.
Adi Arnawa memaparkan, berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Bali, APBD Perubahan tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 7,5 triliun dari sebelumnya Rp 6,5 triliun pada APBD induk. Pendapatan asli daerah yang awalnya dirancang ditarget Rp 5,7 triliun menjadi Rp 6,5 triliun lebih. Sementara, anggaran belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 7,2 triliun lebih menjadi Rp 8,1 triliun lebih. Mengalami peningkatan sebesar Rp 900 miliar lebih yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 3,8 triliun lebih dan belanja tidak langsung Rp 4,2 triliun lebih.
Adi Arnawa menyampaikan terimakasih kepada pihak DPRD Badung yang sudah memberikan dukungan terkait rancangan APBD Perubahan 2018. “Mudah-mudahan apa yang sudah kita rancang dan sudah dievaluasi oleh Gubernur Bali ini segera bisa kita tuntaskan. Apa yang menjadi target bisa kita capai,” ujarnya.
Putu Parwata mengatakan, draft yang sudah disampaikan Ketua TAPD Badung tersebut sudah merupakan hasil evaluasi dari Gubernur Bali. Apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan infrastruktur.
Namun, kata Parwata, mengenai pengerjaan Pura Uluwatu dengan nilai kontrak Rp 29,5 miliar lebih rencananya akan digeser menjadi multi years akibat gagal lelang. Agar dewan bisa memberikan persetujuan, ada baiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu. “Jadi agar tidak salah, rencananya kami akan konsultasi terlebih dahulu ke Jakarta,” paparnya. *asa
Komentar