Parwata Terima Audiensi BPN Badung
Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II I Made Sunarta, menerima audiensi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung Kamis (23/8).
MANGUPURA, NusaBali
Audiensi dipimpin Kepala Kantor BPN Badung Samsul Bahri didampingi sejumlah stafnya. Samsul Bahri menyampaikan, audiensi dalam rangka pembangunan zona integritas untuk peningkatan pelayanan publik di kantor Pertanahan Kabupaten Badung. “Dalam rangka pelaksanaan komitmen tersebut, kami selalu siap menerima bimbingan dan arahan dari bapak ketua beserta jajaran guna mewujudkan kantor pertanahan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” ungkapnya.
Peningkatan pelayanan publik yang dimaksud, menurut Samsul Bahri, BPN akan melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai ketentuan. Kemudian, melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat. “Dan melaksanakan pelayanan secara profesional tanpa adanya KKN maupun gratifikasi dalam bentuk apapun,” paparnya.
Hal tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah. “Kami sampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah membantu dan mendukung program kami. BPN pusat bahkan mengapresiasi kearifan lokal di Badung,” ujarnya.
Parwata mengatakan, BPN dan DPRD merupakan lembaga yang sama-sama bersifat melayani masyarakat. “Sebagai pelayan masyarakat kita harus sering-sering mau mendengar permasalahan masyarakat di lapangan,” kata Parwata.
Pihaknya mengapresiasi BPN Badung yang telah melayani masyarakat dengan baik. Kinerja BPN terhadap pelayanan kepada masyarakat sudah sangat konkret. “Pada prinsipnya pelayanan kepada masyarakat sudah bagus. Saya bangga, BPN Badung ini pelayanannya sudah sangat jauh meningkat. Eranya sekarang dengan dulu jauh berbeda,” katanya.
Tidak hanya itu, kata Parwata, program PTSL yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sudah dijalankan dengan baik oleh BPN Badung. Dia mengingatkan, agar BPN dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat terkait pertanahan. “Jangan sampai terjadi polemik. Kepentingan masyarakat harus berjalan. Masyarakat yang belum paham harus diberikan penjelasan,” imbuhnya. *asa
Peningkatan pelayanan publik yang dimaksud, menurut Samsul Bahri, BPN akan melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai ketentuan. Kemudian, melaksanakan pelayanan dengan mengutamakan kepuasan masyarakat. “Dan melaksanakan pelayanan secara profesional tanpa adanya KKN maupun gratifikasi dalam bentuk apapun,” paparnya.
Hal tersebut sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah. “Kami sampaikan terima kasih kepada Pemkab Badung yang telah membantu dan mendukung program kami. BPN pusat bahkan mengapresiasi kearifan lokal di Badung,” ujarnya.
Parwata mengatakan, BPN dan DPRD merupakan lembaga yang sama-sama bersifat melayani masyarakat. “Sebagai pelayan masyarakat kita harus sering-sering mau mendengar permasalahan masyarakat di lapangan,” kata Parwata.
Pihaknya mengapresiasi BPN Badung yang telah melayani masyarakat dengan baik. Kinerja BPN terhadap pelayanan kepada masyarakat sudah sangat konkret. “Pada prinsipnya pelayanan kepada masyarakat sudah bagus. Saya bangga, BPN Badung ini pelayanannya sudah sangat jauh meningkat. Eranya sekarang dengan dulu jauh berbeda,” katanya.
Tidak hanya itu, kata Parwata, program PTSL yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sudah dijalankan dengan baik oleh BPN Badung. Dia mengingatkan, agar BPN dapat menyelesaikan permasalahan di masyarakat terkait pertanahan. “Jangan sampai terjadi polemik. Kepentingan masyarakat harus berjalan. Masyarakat yang belum paham harus diberikan penjelasan,” imbuhnya. *asa
1
Komentar