Minta Perlindungan dan Pemberdayaan HNSI Audiensi ke DPRD Badung
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bali dan kabupaten/kota di Bali beraudiensi ke DPRD Badung, Kamis (23/8).
MANGUPURA, NusaBali
Rombongan HNSI dipimpin Ketua HNSI Bali bersama pengurus HNSI kabupaten/kota se-Bali. Kedatangan HNSI bertujuan untuk meminta perlindungan agar tak selalu digusur-gusur jika ada pembangunan. Selain itu, HNSI juga mendesak adanya pemberdayaan bagi kalangan bendega sehingga mampu mengangkat derajat kehidupan.
Seusai menerima audiensi HNSI, Ketua DPRD Badung Puru Parwata menilai tuntutan kalangan bendega sangat masuk logika karena Badung memiliki bentang pantai yang cukup panjang dari Seseh, Cemagi, Pererenan, Canggu, Kedonganan, Jimbaran, Ungasan, Labuan Sait, hingga Benoa. “Bentang pesisir Badung relatif panjang,” ujar politisi PDIP asal Kuta Utara tersebut.
Karena itu, mereka minta diperhatikan karena nelayan atau bendega ikut melestarikan aspek sosial budaya, religi maupun ekonomi. “Mereka ingin mendapat perlindungan seperti halnya destinasi wisata lainnya. Ini tentu saja sangat masuk akal,” ujar Parwata.
Dalam RPJMD Badung, katanya, sumber pendapatan Badung berasal dari pariwisata khususnya pariwisata budaya. Pemerintah pun wajib memberdayakan masyarakat baik petani, seniman, termasuk bendega. “Mereka berharap tak selalu digusur-gusur. Mereka merasa hanya menjadi objek setiap ada pembangunan. Para bendega ini ingin dihargai sebagai subjek karena sudah terlibat langsung dalam pelestarian Tri Hita Karana,” katanya.
Menurut Parwata, ada Perda 18 Tahun 1994 yang mengatur soal biaya mangkal para bendega. Namun perda ini tak banyak disosialisasikan maupun dibicarakan. Demikian juga Perda Pemprov Bali No 11 Tahun 2017 yang mengatur soal bendega. “Badung segera merancang perda yang lebih spesifik,” imbuhnya.
Wujudnya, Badung akan menjadikan bendega bagian dari pariwisata dengan membentuk community base tourism (CBT). Kalangan bendega tak digusur tetapi diberdayakan dan dikaitkan dengan pariwisata. Wilayah-wilayah bendega akan dijadikan role model untuk destinasi. *asa
Rombongan HNSI dipimpin Ketua HNSI Bali bersama pengurus HNSI kabupaten/kota se-Bali. Kedatangan HNSI bertujuan untuk meminta perlindungan agar tak selalu digusur-gusur jika ada pembangunan. Selain itu, HNSI juga mendesak adanya pemberdayaan bagi kalangan bendega sehingga mampu mengangkat derajat kehidupan.
Seusai menerima audiensi HNSI, Ketua DPRD Badung Puru Parwata menilai tuntutan kalangan bendega sangat masuk logika karena Badung memiliki bentang pantai yang cukup panjang dari Seseh, Cemagi, Pererenan, Canggu, Kedonganan, Jimbaran, Ungasan, Labuan Sait, hingga Benoa. “Bentang pesisir Badung relatif panjang,” ujar politisi PDIP asal Kuta Utara tersebut.
Karena itu, mereka minta diperhatikan karena nelayan atau bendega ikut melestarikan aspek sosial budaya, religi maupun ekonomi. “Mereka ingin mendapat perlindungan seperti halnya destinasi wisata lainnya. Ini tentu saja sangat masuk akal,” ujar Parwata.
Dalam RPJMD Badung, katanya, sumber pendapatan Badung berasal dari pariwisata khususnya pariwisata budaya. Pemerintah pun wajib memberdayakan masyarakat baik petani, seniman, termasuk bendega. “Mereka berharap tak selalu digusur-gusur. Mereka merasa hanya menjadi objek setiap ada pembangunan. Para bendega ini ingin dihargai sebagai subjek karena sudah terlibat langsung dalam pelestarian Tri Hita Karana,” katanya.
Menurut Parwata, ada Perda 18 Tahun 1994 yang mengatur soal biaya mangkal para bendega. Namun perda ini tak banyak disosialisasikan maupun dibicarakan. Demikian juga Perda Pemprov Bali No 11 Tahun 2017 yang mengatur soal bendega. “Badung segera merancang perda yang lebih spesifik,” imbuhnya.
Wujudnya, Badung akan menjadikan bendega bagian dari pariwisata dengan membentuk community base tourism (CBT). Kalangan bendega tak digusur tetapi diberdayakan dan dikaitkan dengan pariwisata. Wilayah-wilayah bendega akan dijadikan role model untuk destinasi. *asa
Komentar