Gubernur Sebut Lebih ’Sehat’ Postur APBD Perubahan 2018
Setelah lolos dari interupsi DPRD Bali ketika dibahas di legislatif dua hari sebelumnya, Gubernur Wayan Koster akhirnya menyampaikan Ranperda APBD Perubahan 2018 dalam Sidang Paripurna Dewan, Rabu (12/9).
Karena Angka Defisit Lebih Rendah
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Koster sebut postur APBD Perubahan 2018 lebih sehat. Seusai Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda APBD Perubahan 2018 di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar kemarin, Gubernur Koster mengatakan APBD Perubahan 2018 lebih sehat, karena angka defisit lebih rendah. “Ya, karena defisitnya lebih rendah. Artinya, postur APBD Perubahan 2018 ini sehat,” tandas Koster.
Menurut Koster, begitu Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disetujui, maka Ranperda sudah bisa diajukan. Tidak ada lagi perubahan signifikan soal angka-angka. “Yang bagus kan defisitnya berkurang banyak. APBD Perubahan 2018 lebih sehat, memiliki kepastian untuk dijalankan 3 bulan ke depan,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara, dalam Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda APBD Perubahan 2018 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Rabu kemarin, Gubernur Koster mengatakan Ranperda APBD Perubahan 2018 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali hingga terakhir yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
“Jadi, semuanya sudah sesuai mekanisme dan aturan,” ujar Koster yang dalam sidang paripurna kemarin didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Koster menyampaikan gambaran umum tentang Rancangan APBD Perubahan 2018, yang semula sebesar Rp 5,9 triliun lebih mendapatkan penambahan Rp 278 miliar, sehingga total menjadi sekitar Rp 6,2 triliun. Menurut Koster, hal ini karena ada perubahan target pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sedangkan belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 6,6 triliun, berkurang Rp 68 miliar. Sementara defisit anggaran di APBD Bali Induk 2018 yang mulanya sebesar Rp 683 miliar, berkurang menjadi sekitar Rp 356 miliar. Sejalan dengan berkurangnya defisit anggaran, penerimaan pembiayaan daerah juga perlu disesuaikan, sehingga yang awalnya sebesar Rp 683 miliar berkurang menjadi Rp 452 miliar.
“Pengurangan ini mengacu kepada besaran Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red) yang tertuang dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bali Tahun 2017,” papar Koster sembari menyebut pengeluaran pembiayaan juga perlu disesuaikan dari yang semula tidak dianggarkan menjadi Rp 390 miliar.
Koster pun mengapresiasi segenap pihak yang telah ikut bekerja menyusun APBD Perubahan 2018 ini. Selain itu, Koster juga berharap agar legislatif dan eksekutif ke depan bisa berjalan beriringan demi membangun Bali. “Bagaimana pun, kita adalah mitra yang sama-sama dipilih oleh rakyat Bali. Saya harap ke depan kita bisa terus bekerja sama dan beriringan dalam hal mengabdi kepada masyarakat Bali,” pinta mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini.
Sementara itu, Ketua Pansus RAPBD Perubahan 2018 DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengatakan angka-angka yang sudah tertuang dalam Ranperda APBD Perubahan 2018 akan dibahas lebih mendalam dengan OPD lingkup Pemprov Bali dan Pansus. “Ini baru disampaikan dalam gambaran umum. Angka-angka detail dan finalisasinya akan diselesaikan dalam rapat-rapat kerja,” ujar politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Koster sebut postur APBD Perubahan 2018 lebih sehat. Seusai Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda APBD Perubahan 2018 di Gedung DPRD Bali, Niti Mandala Denpasar kemarin, Gubernur Koster mengatakan APBD Perubahan 2018 lebih sehat, karena angka defisit lebih rendah. “Ya, karena defisitnya lebih rendah. Artinya, postur APBD Perubahan 2018 ini sehat,” tandas Koster.
Menurut Koster, begitu Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Platform Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disetujui, maka Ranperda sudah bisa diajukan. Tidak ada lagi perubahan signifikan soal angka-angka. “Yang bagus kan defisitnya berkurang banyak. APBD Perubahan 2018 lebih sehat, memiliki kepastian untuk dijalankan 3 bulan ke depan,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara, dalam Sidang Paripurna Penyampaian Ranperda APBD Perubahan 2018 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, Rabu kemarin, Gubernur Koster mengatakan Ranperda APBD Perubahan 2018 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali hingga terakhir yaitu Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
“Jadi, semuanya sudah sesuai mekanisme dan aturan,” ujar Koster yang dalam sidang paripurna kemarin didampingi Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Koster menyampaikan gambaran umum tentang Rancangan APBD Perubahan 2018, yang semula sebesar Rp 5,9 triliun lebih mendapatkan penambahan Rp 278 miliar, sehingga total menjadi sekitar Rp 6,2 triliun. Menurut Koster, hal ini karena ada perubahan target pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Sedangkan belanja daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp 6,6 triliun, berkurang Rp 68 miliar. Sementara defisit anggaran di APBD Bali Induk 2018 yang mulanya sebesar Rp 683 miliar, berkurang menjadi sekitar Rp 356 miliar. Sejalan dengan berkurangnya defisit anggaran, penerimaan pembiayaan daerah juga perlu disesuaikan, sehingga yang awalnya sebesar Rp 683 miliar berkurang menjadi Rp 452 miliar.
“Pengurangan ini mengacu kepada besaran Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran, Red) yang tertuang dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bali Tahun 2017,” papar Koster sembari menyebut pengeluaran pembiayaan juga perlu disesuaikan dari yang semula tidak dianggarkan menjadi Rp 390 miliar.
Koster pun mengapresiasi segenap pihak yang telah ikut bekerja menyusun APBD Perubahan 2018 ini. Selain itu, Koster juga berharap agar legislatif dan eksekutif ke depan bisa berjalan beriringan demi membangun Bali. “Bagaimana pun, kita adalah mitra yang sama-sama dipilih oleh rakyat Bali. Saya harap ke depan kita bisa terus bekerja sama dan beriringan dalam hal mengabdi kepada masyarakat Bali,” pinta mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode ini.
Sementara itu, Ketua Pansus RAPBD Perubahan 2018 DPRD Bali, I Ketut Kariyasa Adnyana, mengatakan angka-angka yang sudah tertuang dalam Ranperda APBD Perubahan 2018 akan dibahas lebih mendalam dengan OPD lingkup Pemprov Bali dan Pansus. “Ini baru disampaikan dalam gambaran umum. Angka-angka detail dan finalisasinya akan diselesaikan dalam rapat-rapat kerja,” ujar politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini. *nat
Komentar