Mall Pelayanan Publik Launching 17 September 2018
Mall Pelayanan Publik (MPP) Badung bakal dilauching pada 17 September 2018.
MANGUPURA, NusaBali
MPP Badung ini fungsinya memberikan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sehingga akan memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk pembuatan paspor dan soal pajak.
Kepastian MPP Badung launching pekan depan disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) I Made Agus Aryawan, saat rapat pada Rabu (13/9). Rapat tersebut dihadiri Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa.
Adapun perangkat daerah pada MPP Badung ini berjumlah 63 layanan. Kementerian atau lembaga yang tergabung total 27 jumlah layanan, sementara Badan Layanan Publik, BUMN, BUMD, dan swasta berjumlah 31 layanan. “Dalam launching tersebut Bapak Bupati akan menandatangani MoU dengan kementerian/lembaga dan Badan Layanan Publik, BUMN, BUMD, dan swasta yang bergabung pada MPP sebanyak 14 instansi,” ungkapnya.
Sekda Adi Arnawa menyatakan, dalam rangka lauching MPP Badung masih ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta instansi vertikal. Tujuannya, supaya nanti saat MPP Badung dilauching bisa berjalan dengan baik. *asa
Kepastian MPP Badung launching pekan depan disampaikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) I Made Agus Aryawan, saat rapat pada Rabu (13/9). Rapat tersebut dihadiri Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa.
Adapun perangkat daerah pada MPP Badung ini berjumlah 63 layanan. Kementerian atau lembaga yang tergabung total 27 jumlah layanan, sementara Badan Layanan Publik, BUMN, BUMD, dan swasta berjumlah 31 layanan. “Dalam launching tersebut Bapak Bupati akan menandatangani MoU dengan kementerian/lembaga dan Badan Layanan Publik, BUMN, BUMD, dan swasta yang bergabung pada MPP sebanyak 14 instansi,” ungkapnya.
Sekda Adi Arnawa menyatakan, dalam rangka lauching MPP Badung masih ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta instansi vertikal. Tujuannya, supaya nanti saat MPP Badung dilauching bisa berjalan dengan baik. *asa
Komentar