Operasi Mantap Brata untuk Pengamanan Pemilu 2019
397 Hari, Libatkan 2.888 Polisi, 2.000 TNI dan Pecalang
DENPASAR, NusaBali
Ribuan personel terdiri dari Polri, TNI, Linmas dan Pecalang mengikuti apel gelar pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata 2018 dalam rangka pengamanan Pemilu tahun 2019 di Lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Denpasar, Rabu (19/9).
Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan sehingga Pemilu tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar dan damai. Apel yang dimulai pukul 08.30 Wita ini dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet dan Pejabat Utama Polda Bali.
Dalam sambutannya, Wakapolda Bali Brigjen I Wayan Sunartha mengatakan Operasi Mantap Brata ini akan digelar selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019. Operasi ini melibatkan 2.888 personel Polda Bali dengan di-back up 2.000-an personel TNI. Dijelaskannya, selama operasi akan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat Polres.
“Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen sebesar 4%,” jelasnya. Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, diantaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
“Polda Bali sudah melaksanakan kegiatan cipta kondisi dan koordinasi untuk memetakan segala potensi kerawanan yang akan terjadi. Hal itu sudah dibahas dalam Rakorda, dimana pihak KPU diminta untuk menjelaskan mekanisme Pemilu nantinya dan Bawaslu menjelaskan potensi-potensi kerawanan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga kami bisa lebih awal melakukan deteksi dini dan cegah dini,” kata mantan Kapolresta Denpasar ini. *rez
Apel gelar pasukan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan personel, sarana, dan prasarana sebelum diterjunkan untuk melaksanakan pengamanan sehingga Pemilu tahun 2019 akan dapat terselenggara dengan aman, lancar dan damai. Apel yang dimulai pukul 08.30 Wita ini dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Kasuri, Ketua FKUB Provinsi Bali Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet dan Pejabat Utama Polda Bali.
Dalam sambutannya, Wakapolda Bali Brigjen I Wayan Sunartha mengatakan Operasi Mantap Brata ini akan digelar selama 397 hari, terhitung mulai tanggal 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019. Operasi ini melibatkan 2.888 personel Polda Bali dengan di-back up 2.000-an personel TNI. Dijelaskannya, selama operasi akan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat Polres.
“Pemilu tahun 2019 memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas, karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak dengan ambang batas parlemen sebesar 4%,” jelasnya. Dalam kacamata kamtibmas, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan di bidang keamanan, diantaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
“Polda Bali sudah melaksanakan kegiatan cipta kondisi dan koordinasi untuk memetakan segala potensi kerawanan yang akan terjadi. Hal itu sudah dibahas dalam Rakorda, dimana pihak KPU diminta untuk menjelaskan mekanisme Pemilu nantinya dan Bawaslu menjelaskan potensi-potensi kerawanan yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu sehingga kami bisa lebih awal melakukan deteksi dini dan cegah dini,” kata mantan Kapolresta Denpasar ini. *rez
Komentar