Jelang Pilpres 2019, Gubernur Ajak Semua Pihak Jaga Stabilitas
Gubernur Dr Ir Wayan Koster MM bersama Kapolda Bali Irjen Petrus Reinhard Golose dan Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Benny Susianto, hadiri coffee morning bertajuk ‘Menciptakan Sinergitas dan Netralitas Aparatur Negara dan Penyelenggara Pemilu 2019’ di Gedung Perkasa Raga Garwita (PRG) Mapolda Bali, Jalan WR Supratman Denpasar, Kamis (27/9).
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Koster ajak semua elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga Bali agar tetap kondusif menjelang Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Acara coffe morning di Mapolda Bali, Kamis kemarin, dihadiri pula Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Provinsi Bali I Dewa Made Indra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Amir Yanto, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam kata sambutannya, Gubernur Koster mengingatkan masalah keamanan merupakan isu yang sangat sensitif bagi Bali sebagai daerah pariwisata. Dalam hal ini, Bali sudah cukup teruji dan berhasil menjaga kondusivitas saat penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 lalu (Pilgub Bali, Pilkada Gianyar, Pilkada Klungkung). Bahkan, kata Koster, Bali meraih predikat terbaik kedua secara nasional setelah Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaan Pilkada 2018 yang aman, tertib, dan terkendali.
“Saya bangga karena Bali meraih predikat terbaik kedua setelah Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaan Pilkada yang aman, tertib, dan terkendali. Saya harap ke depannya bukan hanya aparat Polri/TNI, namun segenap lapisan dari berbagai elemen juga berperan aktif menjaga kondusivitas, sehingga Bali bisa kembali meraih predikat terbaik pelaksanaan Pileg 2019 dan Pilpres 2019 mendatang,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Namun, Koster mengingatkan kalau tantangan yang akan dihadapi dalam Pileg 2019 mendatang bakal lebih kompleks. “Banyak peserta yang akan ikut Pileg, mulai dari pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI dan DPD RI. Tidak hanya partai yang banyak, peserta Pemilu juga sudah pasti banyak. Jadi, saya harap pelaksanaan Pemilu nanti siap dengan berbagai kemungkin-an,” tandas Koster.
Selain itu, Koster juga mengingatkan KPU Bali dan Bawaslu Bali agar profesional dan netral dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu. Selaku Gubernur Bali, Koster berkomitmen melakukan hal yang sama. “Mari kita bangun dan jaga pesta demokrasi yang bermartabat ini di Bali, demi mewujudkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali, One Island, One Management, One Commando,” kata mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga periode ini.
Dalam kesempatan itu, Koster juga mengingatkan bahwa Bali segera akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional Annual Meeting IMF-WB, 8-14 Oktober 2018, yang melibatkan lebih dari 18.000 delegasi asal 189 negara. Karenanya, Bali sangat membutuhkan sistem keamanan yang memadai dan bertaraf internasional.
Sementara itu, KPU Bali sebagai pihak penyelenggara Pemilu menyatakan kesiapannya menyambut pesta Gong Demokrasi Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Menurut Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan, permasalahan klasik yang sering terulang dari tahun ke tahun adalah masalah data daftar pemilih tetap (DPT) yang kurang akurat di lapangan.
Untuk itu, kata Dewa Lidartawan, pihaknya membuat terobosan dengan mengajak masyarakat agar melaporkan langsung ke KPU jika ada DPT yang berubah di sekitarnya. “Jadi, seumpama ada keluarga atau tetangga sekitar meninggal atau sudah layak masuk DPT, saya ajak masyarakat untuk melapor ke KPU. Ini penting demi pemutakhiran data kita,” ujar mantan Ketua KPU Bangli dua periode (2008-2013, 2013-2018) yang baru tiga hari menjabat Ketua KPU Bali 2018-2023 ini. Bahkan, Dewa Lidartawan berjanji akan menyiapkan piagam penghargaan bagi warga yang berani mengadu.
Sedangkan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyatakan Pemilu 2019 adalah Pemilu yang bersejarah. Pasalnya, inilah untuk kali pertama sepanjang sejarah, Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan.
Raka Sandi berharap masyarakat Bali bisa memberikan contoh demokrasi yang baik kepada Indonesia, bahkan dunia. “Kami berharap kesuksesan Pilkada serentak 2018 di Bali bisa diulang, bahkan lebih sukses lagi,” harap tokoh pegiat kepemiluan asal Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana yang mantan Ketua KPU Bali 2013-2018 ini.
Sementara, Kapolda Petrus Golose dan Pangdam Benny Susianto menyatakan kesiapannya menjaga keamanan Bali, seperti yang mereka lakukan dalam Pilkada serentak 2018. Kapolda Petrus Golose menyatakan, pihaknya akan menggunakan metode yang sama seperti diterapkan dalam Pilkada serentak, 27 Juli 2018 lalu.
Menurut Petrus, pihaknya berharap masyarakat tidak terbelah karena perbedaan pandangan politik. Petrus menyebutkan, tahun depan bukanlah tahun politik, melainkan pesta demokrasi. “Yang namanya pesta, pastilah untuk bersenang-senang. Jadi, saya harap apa pun hasilnya, masyarakat tetap senang menerima,” tegas Jenderal Polisi Bintang Dua asal Manado, Sulawesi Utara yang berhasil bikin tiarap aksi premanisme selama hampir 2 tahun menjabat Kapolda Bali ini.
Paparan senada juga disampaikan Pangdam Benny Susianto. Pihaknya akan terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga kondusivitas Bali. Sinergitas tersebut juga diharapkan datang dari seluruh stakeholder di Bali, agar tercipta keamanan dan tidak mengancam pariwisata. Selain itu, Pangdam juga menjamin netralitas TNI/Polri dalam pesta demokrasi tahun depan, sesuai yang diamanatkan UU.
Sedangkan dari segi pendampingan hukum, Kajati Bali Amir Yanto juga menyatakan kesiapan kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan Pemilu. Menurtu Amir Yanto, KPU dan Bawaslu bisa meminta bantuan hukum apabila dalam perjalanan terjadi sengketa. Sengketa dimaksud, bisa antar peserta Pemilu ataupun antara peserta dengan KPU dan Bawaslu. ”Kapan pun kami siap memberikan pendampingan hukum terkait Pemilu,” tandas Amir. *
Gubernur Koster ajak semua elemen masyarakat untuk senantiasa menjaga Bali agar tetap kondusif menjelang Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Acara coffe morning di Mapolda Bali, Kamis kemarin, dihadiri pula Wakil Gubernur Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Sekda Provinsi Bali I Dewa Made Indra, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bali Amir Yanto, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandhi, dan sejumlah tokoh masyarakat.
Dalam kata sambutannya, Gubernur Koster mengingatkan masalah keamanan merupakan isu yang sangat sensitif bagi Bali sebagai daerah pariwisata. Dalam hal ini, Bali sudah cukup teruji dan berhasil menjaga kondusivitas saat penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 lalu (Pilgub Bali, Pilkada Gianyar, Pilkada Klungkung). Bahkan, kata Koster, Bali meraih predikat terbaik kedua secara nasional setelah Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaan Pilkada 2018 yang aman, tertib, dan terkendali.
“Saya bangga karena Bali meraih predikat terbaik kedua setelah Kalimantan Utara dalam hal pelaksanaan Pilkada yang aman, tertib, dan terkendali. Saya harap ke depannya bukan hanya aparat Polri/TNI, namun segenap lapisan dari berbagai elemen juga berperan aktif menjaga kondusivitas, sehingga Bali bisa kembali meraih predikat terbaik pelaksanaan Pileg 2019 dan Pilpres 2019 mendatang,” jelas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Namun, Koster mengingatkan kalau tantangan yang akan dihadapi dalam Pileg 2019 mendatang bakal lebih kompleks. “Banyak peserta yang akan ikut Pileg, mulai dari pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI dan DPD RI. Tidak hanya partai yang banyak, peserta Pemilu juga sudah pasti banyak. Jadi, saya harap pelaksanaan Pemilu nanti siap dengan berbagai kemungkin-an,” tandas Koster.
Selain itu, Koster juga mengingatkan KPU Bali dan Bawaslu Bali agar profesional dan netral dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu. Selaku Gubernur Bali, Koster berkomitmen melakukan hal yang sama. “Mari kita bangun dan jaga pesta demokrasi yang bermartabat ini di Bali, demi mewujudkan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali, One Island, One Management, One Commando,” kata mantan anggota Komisi X DPR RI Dapil Bali tiga periode ini.
Dalam kesempatan itu, Koster juga mengingatkan bahwa Bali segera akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event internasional Annual Meeting IMF-WB, 8-14 Oktober 2018, yang melibatkan lebih dari 18.000 delegasi asal 189 negara. Karenanya, Bali sangat membutuhkan sistem keamanan yang memadai dan bertaraf internasional.
Sementara itu, KPU Bali sebagai pihak penyelenggara Pemilu menyatakan kesiapannya menyambut pesta Gong Demokrasi Pileg 2019 dan Pilpres 2019. Menurut Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan, permasalahan klasik yang sering terulang dari tahun ke tahun adalah masalah data daftar pemilih tetap (DPT) yang kurang akurat di lapangan.
Untuk itu, kata Dewa Lidartawan, pihaknya membuat terobosan dengan mengajak masyarakat agar melaporkan langsung ke KPU jika ada DPT yang berubah di sekitarnya. “Jadi, seumpama ada keluarga atau tetangga sekitar meninggal atau sudah layak masuk DPT, saya ajak masyarakat untuk melapor ke KPU. Ini penting demi pemutakhiran data kita,” ujar mantan Ketua KPU Bangli dua periode (2008-2013, 2013-2018) yang baru tiga hari menjabat Ketua KPU Bali 2018-2023 ini. Bahkan, Dewa Lidartawan berjanji akan menyiapkan piagam penghargaan bagi warga yang berani mengadu.
Sedangkan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, menyatakan Pemilu 2019 adalah Pemilu yang bersejarah. Pasalnya, inilah untuk kali pertama sepanjang sejarah, Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan.
Raka Sandi berharap masyarakat Bali bisa memberikan contoh demokrasi yang baik kepada Indonesia, bahkan dunia. “Kami berharap kesuksesan Pilkada serentak 2018 di Bali bisa diulang, bahkan lebih sukses lagi,” harap tokoh pegiat kepemiluan asal Desa Yehsumbul, Kecamatan Mendoyo, Jembrana yang mantan Ketua KPU Bali 2013-2018 ini.
Sementara, Kapolda Petrus Golose dan Pangdam Benny Susianto menyatakan kesiapannya menjaga keamanan Bali, seperti yang mereka lakukan dalam Pilkada serentak 2018. Kapolda Petrus Golose menyatakan, pihaknya akan menggunakan metode yang sama seperti diterapkan dalam Pilkada serentak, 27 Juli 2018 lalu.
Menurut Petrus, pihaknya berharap masyarakat tidak terbelah karena perbedaan pandangan politik. Petrus menyebutkan, tahun depan bukanlah tahun politik, melainkan pesta demokrasi. “Yang namanya pesta, pastilah untuk bersenang-senang. Jadi, saya harap apa pun hasilnya, masyarakat tetap senang menerima,” tegas Jenderal Polisi Bintang Dua asal Manado, Sulawesi Utara yang berhasil bikin tiarap aksi premanisme selama hampir 2 tahun menjabat Kapolda Bali ini.
Paparan senada juga disampaikan Pangdam Benny Susianto. Pihaknya akan terus bersinergi dengan kepolisian dalam menjaga kondusivitas Bali. Sinergitas tersebut juga diharapkan datang dari seluruh stakeholder di Bali, agar tercipta keamanan dan tidak mengancam pariwisata. Selain itu, Pangdam juga menjamin netralitas TNI/Polri dalam pesta demokrasi tahun depan, sesuai yang diamanatkan UU.
Sedangkan dari segi pendampingan hukum, Kajati Bali Amir Yanto juga menyatakan kesiapan kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum yang berkaitan dengan Pemilu. Menurtu Amir Yanto, KPU dan Bawaslu bisa meminta bantuan hukum apabila dalam perjalanan terjadi sengketa. Sengketa dimaksud, bisa antar peserta Pemilu ataupun antara peserta dengan KPU dan Bawaslu. ”Kapan pun kami siap memberikan pendampingan hukum terkait Pemilu,” tandas Amir. *
Komentar