BPJS Nunggak Rp 15 M ke RSUD Wangaya
RSUD Wangaya kelimpungan membayar honor 400 tenaga medis yang direkrut rumah sakit, termasuk juga pembelian obat dan makanan untuk pasien.
DENPASAR, NusaBali
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan menunggak pembayaran perawatan di RSUD Wangaya, Denpasar selama dua bulan, Juli hingga Agustus 2018 sebesar Rp 15 miliar. Gara-gara tunggakan belasan miliar itu, pihak rumah sakit pun harus putar otak mencari solusi agar operasional bisa berjalan.
Direktur Utama RSUD Wangaya dr Setiawati Hartawan saat dikonfirmasi, Kamis (27/9) kemarin mengakui pihak BPJS selalu menunggak pembayaran biaya pasien peserta BPJS yang sudah dikeluarkan rumah sakit. Saat ini yang masih belum dibayar untuk bulan Juli dan Agustus 2018 sebesar Rp 15 miliar. Padahal, tunggakan tersebut harus direalisasikan paling lambat minggu ini.
"Iya, BPJS memang pembayarannya selalu terlambat. Yang kemarin saja baru dibayar bulan Juni, dan sekarang nunggak lagi yang bulan Juli-Agustus dan sekaligus berkas pengajuan yang dipending karena kurang persyaratan sebesar Rp 15 miliar. Padahal seharusnya waktunya besok (hari ini, red) terakhir pembayaran mereka untuk membayar keperluan rumah sakit. Jika tidak maka akan mundur ke awal Oktober 2018," ungkap dr Setiawati Hartawan.
Menurut dr Setiawati, tunggakan selama dua bulan itu terpaksa harus ditalangi oleh pihak rumah sakit untuk membayar honor sebanyak 400 pegawai yang direkrut khusus pihak rumah sakit. Jika itu tidak dibayarkan dipastikan ratusan pegawai tersebut akan ‘menjerit’. Selain itu, kendala yang dihadapi jika tidak dibayar segera oleh pihak BPJS yakni terkait pembelian obat karena pihak rumah sakit tidak diizinkan melakukan pending obat terlalu lama. “Jika tidak dibayar, maka bisa saja rumah sakit akan diblok pembelian obat, imbasnya ya dipastikan ke pasien,” katanya.
Dengan kondisi ini, diakui dr Setiawati, membuat pihak rumah sakit kelimpungan. Satu-satunya cara, kata dia, akan berkoordinasi dengan pemerintah atau melirik bank untuk melakukan pinjaman. "Kami hanya bisa bertahan melakukan pembayaran hingga awal Oktober 2018 dari uang talangan. Jika sampai pertengahan bulan Oktober tidak dibayar nominalnya kami harus pakai uang siapa? Kami sudah berkoordinasi dengan walikota, dan tentunya prosesnya pasti nunggu anggaran perubahan," ungkapnya.
Sedangkan lanjut dr Setiawati, kebutuhan rumah sakit tidak bisa dipending terutama pengadaan obat dan penyediaan makanan pasien. Jika menunggu anggaran perubahan dari APBD tidak memungkinkan dengan kebutuhan rumah sakit. "Makanya sekarang kita usahakan yang urgent dulu yakni pembayaran honor, obat, dan makanan pasien. Dan sekarang kita tidak mungkin menunggu anggaran perubahan dengan dana talangan yang hanya sampai awal Oktober," imbuhnya.
dr Setiawati mengaku terpaksa harus melirik bank sebagai tempat terakhir melakukan pinjaman agar kebutuhan tersebut bisa dipenuhi seperti rumah sakit besar lainnya. Namun, hal itu juga berat dirasakan karena imbas rumah sakit harus membayar bunga sendiri. “Padahal penyebab tunggakan tersebut kan dari BPJS,” keluhnya. *mi
Direktur Utama RSUD Wangaya dr Setiawati Hartawan saat dikonfirmasi, Kamis (27/9) kemarin mengakui pihak BPJS selalu menunggak pembayaran biaya pasien peserta BPJS yang sudah dikeluarkan rumah sakit. Saat ini yang masih belum dibayar untuk bulan Juli dan Agustus 2018 sebesar Rp 15 miliar. Padahal, tunggakan tersebut harus direalisasikan paling lambat minggu ini.
"Iya, BPJS memang pembayarannya selalu terlambat. Yang kemarin saja baru dibayar bulan Juni, dan sekarang nunggak lagi yang bulan Juli-Agustus dan sekaligus berkas pengajuan yang dipending karena kurang persyaratan sebesar Rp 15 miliar. Padahal seharusnya waktunya besok (hari ini, red) terakhir pembayaran mereka untuk membayar keperluan rumah sakit. Jika tidak maka akan mundur ke awal Oktober 2018," ungkap dr Setiawati Hartawan.
Menurut dr Setiawati, tunggakan selama dua bulan itu terpaksa harus ditalangi oleh pihak rumah sakit untuk membayar honor sebanyak 400 pegawai yang direkrut khusus pihak rumah sakit. Jika itu tidak dibayarkan dipastikan ratusan pegawai tersebut akan ‘menjerit’. Selain itu, kendala yang dihadapi jika tidak dibayar segera oleh pihak BPJS yakni terkait pembelian obat karena pihak rumah sakit tidak diizinkan melakukan pending obat terlalu lama. “Jika tidak dibayar, maka bisa saja rumah sakit akan diblok pembelian obat, imbasnya ya dipastikan ke pasien,” katanya.
Dengan kondisi ini, diakui dr Setiawati, membuat pihak rumah sakit kelimpungan. Satu-satunya cara, kata dia, akan berkoordinasi dengan pemerintah atau melirik bank untuk melakukan pinjaman. "Kami hanya bisa bertahan melakukan pembayaran hingga awal Oktober 2018 dari uang talangan. Jika sampai pertengahan bulan Oktober tidak dibayar nominalnya kami harus pakai uang siapa? Kami sudah berkoordinasi dengan walikota, dan tentunya prosesnya pasti nunggu anggaran perubahan," ungkapnya.
Sedangkan lanjut dr Setiawati, kebutuhan rumah sakit tidak bisa dipending terutama pengadaan obat dan penyediaan makanan pasien. Jika menunggu anggaran perubahan dari APBD tidak memungkinkan dengan kebutuhan rumah sakit. "Makanya sekarang kita usahakan yang urgent dulu yakni pembayaran honor, obat, dan makanan pasien. Dan sekarang kita tidak mungkin menunggu anggaran perubahan dengan dana talangan yang hanya sampai awal Oktober," imbuhnya.
dr Setiawati mengaku terpaksa harus melirik bank sebagai tempat terakhir melakukan pinjaman agar kebutuhan tersebut bisa dipenuhi seperti rumah sakit besar lainnya. Namun, hal itu juga berat dirasakan karena imbas rumah sakit harus membayar bunga sendiri. “Padahal penyebab tunggakan tersebut kan dari BPJS,” keluhnya. *mi
Komentar