Pengurus dan Kader PKS Bali Ramai-ramai Mundur
Bakal Pindah Gerbong dan Bersikap untuk Pilpres
DENPASAR, NusaBali
Hanya berselang satu hari setelah pelantikan kepengurusan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali, kubu Mudjiono yang dilengserkan secara mendadak melakukan perlawanan. Show of force dilakukan oleh Mudjiono yang masa jabatannya seharusnya baru berakhir pada tahun 2020 dengan mengumpulkan pengurus DPW, pengurus DPD kabupaten/kota dan kader PKS di Kantor DPW PKS Jalan Tukad Yeh Ho III Nomor 1 Denpasar.
“Kami merasa di-dzolimi dan memilih mengundurkan diri dari PKS,” kata Mudjiono. Mudjiono mengakui mendapat undangan menghadiri pelantikan pengurus baru pada, Kamis (27/9) pukul 20.00 WITA melalui WA yang diterimanya beberapa jam sebelum acara pelantikan di Hotel Praja Denpasar. Dan ternyata kepengurusan baru itu sudah dikeluarkan pada tanggal 21 September 2018.
“Ini namanya menikung di tikungan, menusuk dari belakang. Kepengurusan baru sudah dibentuk tanggal 21 September, dan baru dibacakan tanggal 27 September malam. Cara itu ternyata untuk mengibuli kami supaya syarat kesertaan Pemilu bisa diselesaikan. Mereka menunggu kami menyelesaikan semua pekerjaan terkait tahapan Pemilu Legislatif,” kata Mudjiono berapi-api.
Mudjiono pun menepis jika di bawah kepemimpinannya berseberangan dengan DPP PKS, termasuk dalam hal dukungan Pipres mendatang. “Kami senantiasa koordinasi dengan pusat, menjalankan perintah-perintahnya,” sergah Mudjiono
Selain merasa harga diri secara pribadi terinjak-injak, Mudjiono menyebut harga diri partai yang dibesarkannya di Bali juga terinjak-injak lantaran ditabraknya AD/ART partai yang awal berdirinya bernama Partai Keadilan tersebut. “Saya sudah 18 tahun bersama partai ini. Sampai detik-detik akhir kami juga selesaikan semua persyaratan terkait Pemilu sampai tanggal 23 September, bahkan sampai tanggal 27 September ada DPD yang melakukan perbaikan persyaratan dari KPU terkait rekening dana pemilu, NPWP parpol semua tingkatan, termasuk NPWP para calon anggota dewan,” katanya.
Mundurnya Mudjiono itu pun diikuti tujuh Ketua DPD se-Bali. “DPD Gianyar (Ngakan Rai, Red) sebenarnya juga mau mengikuti (mundur) tapi saya cegah karena masih ada upacara,” kata Mudjiono. Sedangkan DPD Bangli sejauh ini belum memiliki struktur kepengurusan yang terverifikasi.
Lalu ke mana suara loyalis-loyalis tersebut pada kontestasi Pemilu mendatang? “Kami masih belum memutuskan mau dibawa ke mana, yang jelas parpol hanyalah kendaraan. Kami punya cara lain memperjuangkan aspirasi. Yang jelas kami akan berjuang untuk kesejahteraaan baik lokal dan nasional,” kata Mudjiono.
Mudjiono menyebut suara PKS di Bali mencapai 44.000 suara, sedangkan kader 4.600 sangat signifikan dalam memperjuangkan aspirasi. Dia pun tak mengelak jika sudah dihubungi sejumlah parpol.
Dijelaskan pula bahwa aksi mundur rame-rame ini tidak merambah ke soal calon legislatif PKS di segala tingkatan. “Saya tidak ajak caleg mundur. Karena sudah masuk DCT (daftar calon tetap),” jelasnya. Adapun Ketua DPD PKS yang ikut mundur, yakni DPD Jembrana Nurhadi, DPD Tabanan Ngadenan, DPD Badung Arif Fakhrudin, DPD Klungkung Suriyansyah, DPD Buleleng Rokhmat Hadiwiguna, DPD Denpasar Ketut Winarno, dan DPD Karangasem M Thohar
Sementara itu Hilmun Nabi selaku pengganti Mudjiono yang ditunjuk DPP PKS mengatakan memaklumi apabila ada ketidakpuasan dari revitalisasi kepengurusan tersebut. “Kami menghargai sikap mereka,” kata Hilmun yang sebelumnya menduduki posisi Ketua Bidang di DPW PKS Bali ini.
Hilmun yang juga anggota DPRD Kota Denpasar ini juga mengatakan akan tetap fokus kepada pemenangan Pileg dan Pilpres mendatang. “Kami siapa mengamankan amanah yang dibebankan kepada pengurus baru dari DPP,” pungkas Hilmun sembari menyinggung target meloloskan 1 kursi DPR RI, 1 DPR Provinsi dan 11 DPRD Kota/Kabupaten pada 2019 mendatang. *mao
Hanya berselang satu hari setelah pelantikan kepengurusan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bali, kubu Mudjiono yang dilengserkan secara mendadak melakukan perlawanan. Show of force dilakukan oleh Mudjiono yang masa jabatannya seharusnya baru berakhir pada tahun 2020 dengan mengumpulkan pengurus DPW, pengurus DPD kabupaten/kota dan kader PKS di Kantor DPW PKS Jalan Tukad Yeh Ho III Nomor 1 Denpasar.
“Kami merasa di-dzolimi dan memilih mengundurkan diri dari PKS,” kata Mudjiono. Mudjiono mengakui mendapat undangan menghadiri pelantikan pengurus baru pada, Kamis (27/9) pukul 20.00 WITA melalui WA yang diterimanya beberapa jam sebelum acara pelantikan di Hotel Praja Denpasar. Dan ternyata kepengurusan baru itu sudah dikeluarkan pada tanggal 21 September 2018.
“Ini namanya menikung di tikungan, menusuk dari belakang. Kepengurusan baru sudah dibentuk tanggal 21 September, dan baru dibacakan tanggal 27 September malam. Cara itu ternyata untuk mengibuli kami supaya syarat kesertaan Pemilu bisa diselesaikan. Mereka menunggu kami menyelesaikan semua pekerjaan terkait tahapan Pemilu Legislatif,” kata Mudjiono berapi-api.
Mudjiono pun menepis jika di bawah kepemimpinannya berseberangan dengan DPP PKS, termasuk dalam hal dukungan Pipres mendatang. “Kami senantiasa koordinasi dengan pusat, menjalankan perintah-perintahnya,” sergah Mudjiono
Selain merasa harga diri secara pribadi terinjak-injak, Mudjiono menyebut harga diri partai yang dibesarkannya di Bali juga terinjak-injak lantaran ditabraknya AD/ART partai yang awal berdirinya bernama Partai Keadilan tersebut. “Saya sudah 18 tahun bersama partai ini. Sampai detik-detik akhir kami juga selesaikan semua persyaratan terkait Pemilu sampai tanggal 23 September, bahkan sampai tanggal 27 September ada DPD yang melakukan perbaikan persyaratan dari KPU terkait rekening dana pemilu, NPWP parpol semua tingkatan, termasuk NPWP para calon anggota dewan,” katanya.
Mundurnya Mudjiono itu pun diikuti tujuh Ketua DPD se-Bali. “DPD Gianyar (Ngakan Rai, Red) sebenarnya juga mau mengikuti (mundur) tapi saya cegah karena masih ada upacara,” kata Mudjiono. Sedangkan DPD Bangli sejauh ini belum memiliki struktur kepengurusan yang terverifikasi.
Lalu ke mana suara loyalis-loyalis tersebut pada kontestasi Pemilu mendatang? “Kami masih belum memutuskan mau dibawa ke mana, yang jelas parpol hanyalah kendaraan. Kami punya cara lain memperjuangkan aspirasi. Yang jelas kami akan berjuang untuk kesejahteraaan baik lokal dan nasional,” kata Mudjiono.
Mudjiono menyebut suara PKS di Bali mencapai 44.000 suara, sedangkan kader 4.600 sangat signifikan dalam memperjuangkan aspirasi. Dia pun tak mengelak jika sudah dihubungi sejumlah parpol.
Dijelaskan pula bahwa aksi mundur rame-rame ini tidak merambah ke soal calon legislatif PKS di segala tingkatan. “Saya tidak ajak caleg mundur. Karena sudah masuk DCT (daftar calon tetap),” jelasnya. Adapun Ketua DPD PKS yang ikut mundur, yakni DPD Jembrana Nurhadi, DPD Tabanan Ngadenan, DPD Badung Arif Fakhrudin, DPD Klungkung Suriyansyah, DPD Buleleng Rokhmat Hadiwiguna, DPD Denpasar Ketut Winarno, dan DPD Karangasem M Thohar
Sementara itu Hilmun Nabi selaku pengganti Mudjiono yang ditunjuk DPP PKS mengatakan memaklumi apabila ada ketidakpuasan dari revitalisasi kepengurusan tersebut. “Kami menghargai sikap mereka,” kata Hilmun yang sebelumnya menduduki posisi Ketua Bidang di DPW PKS Bali ini.
Hilmun yang juga anggota DPRD Kota Denpasar ini juga mengatakan akan tetap fokus kepada pemenangan Pileg dan Pilpres mendatang. “Kami siapa mengamankan amanah yang dibebankan kepada pengurus baru dari DPP,” pungkas Hilmun sembari menyinggung target meloloskan 1 kursi DPR RI, 1 DPR Provinsi dan 11 DPRD Kota/Kabupaten pada 2019 mendatang. *mao
Komentar