DPRD Soroti Alih Fungsi Lahan Pertanian
Kondisi pertanian di Kabupaten Gianyar dari tahun ke tahun makin terancam karena pelbagai persoalan.
GIANYAR, NusaBali
Selain alih fungsi lahan yang tak terkendali karena kemajuan pembangunan fisik, sektor ini makin ditinggalkan generasi muda. Ketua Komisi I DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra mengatakan, Pemkab Gianyar mesti kebijakan kuat untuk berpihak pada sektor pertanian. Jika tidak, sektor ini hanya tinggal nama. Beberapa hal utama yang mesti dilakukan, antara lain, pengendalian pembangunan fisik, terutama akomodasi wisata yang berdampak pengurangan fungsi pertanian. Selama ini, alih fungsi lahan pertanian amat sulit ditekan dan terkesan liar. ‘’Jika langkah-langkah ini tak dilakukan, maka ke depan sektor pertanian hanya jadi jargon ‘pemberdayaan masyarakat kecil’ yang selama ini jadi mayoritas,’’ jelas Ketua DPC PKPI Gianyar ini, Selasa (2/10).
Mantan aktivis LSM di Gianyar ini menilai, pembangunan fisik yang tak terkendali berakibat memacetkan sistem irigasi subak. Karena saluran air rusak dan tersumbat oleh sampah plastik dan aktivitas pembangunan. ‘’Jika PPL Pertanian mau jujur malaporkan kenyataan, maka hampir semua subak di Gianyar kini sedang mengalami masalah pengurangan lahan dan gangguan sistem irigasi,’’ jelas politisi asal Banjar Sampiang, Kelurahan Gianyar ini.
Ngakan Putra menyarankan, akan sangat bijak jika Pemkab Gianyar dalam setiap menerbitkan izin pembangunan akomodasi wisata dan perumahan, tetap mempertimbangkan aspek tata guna tanah (TGT) untuk pertanian. Jika tidak, pembangunan Gianyar akan kehilangan keseimbangan lingkungan yang selama ini dijaga oleh sektor pertanian.
Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui, pembangunan pariwisata di Gianyar ada dampak negatifnya, antara lain di bidang pertanian. Dampak dimaksud, lahan pertanian makin berkurang dan gangguan irigasi subak, dan lainnya. ‘’Masalah jadi makin pelik karena sektor pertanian makin kehilangan petani dari generasi muda,’’ jelasnya.
Bupati Mahayastra setuju, Pemkab Gianyar akan mengerem pembangunan fisik khususnya hotel yang berdampak negatif terhadap pertanian. ‘’Memang, ada korban dari kemajuan pariwisata ini. Inilah sedang kami cari solusinya,’’ jelas bupati asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ini.
Sebelumnya, luas lahan sawah di Gianyar ini terus merosot. Pengurangan lahan sawah sejak tahun 2016 - 2017 mencapai 100 hektare (ha) atau rata-rata 50 ha/tahun. Data Dinas Pertanian Gianyar, Jumat (28/9), mengacu data BPS (Badan Pusat Statistik), tahun 2016, luas sawah di Gianyar mencapai 14.420 ha. Tahun itu, BPS melaporkan terjadi pengurangan lahan sawah 44 ha di Kecamatan Ubud. Tahun 2017, pengurangan lahan sawah terdapat di Kecamatan Blahbatuh 33 ha, Sukawati 15 ha, dan Ubud 8 ha. Maka luas sawah di Kabupaten Gianyar tersisa 14.320 ha. *lsa
Selain alih fungsi lahan yang tak terkendali karena kemajuan pembangunan fisik, sektor ini makin ditinggalkan generasi muda. Ketua Komisi I DPRD Gianyar Ngakan Ketut Putra mengatakan, Pemkab Gianyar mesti kebijakan kuat untuk berpihak pada sektor pertanian. Jika tidak, sektor ini hanya tinggal nama. Beberapa hal utama yang mesti dilakukan, antara lain, pengendalian pembangunan fisik, terutama akomodasi wisata yang berdampak pengurangan fungsi pertanian. Selama ini, alih fungsi lahan pertanian amat sulit ditekan dan terkesan liar. ‘’Jika langkah-langkah ini tak dilakukan, maka ke depan sektor pertanian hanya jadi jargon ‘pemberdayaan masyarakat kecil’ yang selama ini jadi mayoritas,’’ jelas Ketua DPC PKPI Gianyar ini, Selasa (2/10).
Mantan aktivis LSM di Gianyar ini menilai, pembangunan fisik yang tak terkendali berakibat memacetkan sistem irigasi subak. Karena saluran air rusak dan tersumbat oleh sampah plastik dan aktivitas pembangunan. ‘’Jika PPL Pertanian mau jujur malaporkan kenyataan, maka hampir semua subak di Gianyar kini sedang mengalami masalah pengurangan lahan dan gangguan sistem irigasi,’’ jelas politisi asal Banjar Sampiang, Kelurahan Gianyar ini.
Ngakan Putra menyarankan, akan sangat bijak jika Pemkab Gianyar dalam setiap menerbitkan izin pembangunan akomodasi wisata dan perumahan, tetap mempertimbangkan aspek tata guna tanah (TGT) untuk pertanian. Jika tidak, pembangunan Gianyar akan kehilangan keseimbangan lingkungan yang selama ini dijaga oleh sektor pertanian.
Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar I Made Mahayastra mengakui, pembangunan pariwisata di Gianyar ada dampak negatifnya, antara lain di bidang pertanian. Dampak dimaksud, lahan pertanian makin berkurang dan gangguan irigasi subak, dan lainnya. ‘’Masalah jadi makin pelik karena sektor pertanian makin kehilangan petani dari generasi muda,’’ jelasnya.
Bupati Mahayastra setuju, Pemkab Gianyar akan mengerem pembangunan fisik khususnya hotel yang berdampak negatif terhadap pertanian. ‘’Memang, ada korban dari kemajuan pariwisata ini. Inilah sedang kami cari solusinya,’’ jelas bupati asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan ini.
Sebelumnya, luas lahan sawah di Gianyar ini terus merosot. Pengurangan lahan sawah sejak tahun 2016 - 2017 mencapai 100 hektare (ha) atau rata-rata 50 ha/tahun. Data Dinas Pertanian Gianyar, Jumat (28/9), mengacu data BPS (Badan Pusat Statistik), tahun 2016, luas sawah di Gianyar mencapai 14.420 ha. Tahun itu, BPS melaporkan terjadi pengurangan lahan sawah 44 ha di Kecamatan Ubud. Tahun 2017, pengurangan lahan sawah terdapat di Kecamatan Blahbatuh 33 ha, Sukawati 15 ha, dan Ubud 8 ha. Maka luas sawah di Kabupaten Gianyar tersisa 14.320 ha. *lsa
Komentar