KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi
Semua instansi terkait diminta evaluasi bila ada pelanggaran terkait proyek Meikarta
JAKARTA, NusaBali
KPK meminta semua instansi yang berkaitan dengan proyek Meikarta tidak 'tutup mata' dengan perkara suap yang telah dibongkar lembaga antirasuah. Febri menyatakan, apabila ada pelanggaran administrasi terkait perizinan dalam proyek tersebut, KPK menyerahkan kepada instansi terkait untuk memprosesnya.
"Kalau ada pelanggaran administrasi lain silakan kepada instansi yang berwenang untuk memproses, apakah akan dibatalkan atau tidak diizinkan," kata Febri dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/10). Febri mengatakan kewenangan KPK hanya memproses tindak pidana korupsinya terkait pengurusan izin proyek Meikarta. Hasilnya, tim KPK menjerat 9 tersangka, dua di antaranta yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah, dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.
"KPK fokus dulu pada penanganan perkara dan hanya melakukan sesuai dengan kewenangan KPK," kata Febri. Meski begitu, Febri menduga bahwa suap yang diberikan pihak Lippo Group kepada para pejabat Pemkab Bekasi ini berkaitan dengan proses perizinan yang akan berakhir pada IMB untuk Meikarta.
"Hal ini sedang didalami lebih lanjut, termasuk apakah proses pembangunan telah dilakukan saat proses perizinan IMB belum selesai atau seperti apa," kata Febri.*
KPK meminta semua instansi yang berkaitan dengan proyek Meikarta tidak 'tutup mata' dengan perkara suap yang telah dibongkar lembaga antirasuah. Febri menyatakan, apabila ada pelanggaran administrasi terkait perizinan dalam proyek tersebut, KPK menyerahkan kepada instansi terkait untuk memprosesnya.
"Kalau ada pelanggaran administrasi lain silakan kepada instansi yang berwenang untuk memproses, apakah akan dibatalkan atau tidak diizinkan," kata Febri dikonfirmasi wartawan, Rabu (17/10). Febri mengatakan kewenangan KPK hanya memproses tindak pidana korupsinya terkait pengurusan izin proyek Meikarta. Hasilnya, tim KPK menjerat 9 tersangka, dua di antaranta yakni Bupati Bekasi, Neneng Hasanah, dan Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.
"KPK fokus dulu pada penanganan perkara dan hanya melakukan sesuai dengan kewenangan KPK," kata Febri. Meski begitu, Febri menduga bahwa suap yang diberikan pihak Lippo Group kepada para pejabat Pemkab Bekasi ini berkaitan dengan proses perizinan yang akan berakhir pada IMB untuk Meikarta.
"Hal ini sedang didalami lebih lanjut, termasuk apakah proses pembangunan telah dilakukan saat proses perizinan IMB belum selesai atau seperti apa," kata Febri.*
Komentar