Dewan Minta Polisi Usut Mafia Pariwisata
Anggota Fraksi PDIP DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, sayangkan di Pulau Dewata justru ada kesan lindungi tenaga asing ilegal
Eksekutif dan Legislatif Sepakat Kumpulkan Komponen Pariwisata
DENPASAR, NusaBali
Kasus jual murah pariwisata Bali untuk pasar turis Tiongkok akhirnya bergulir ke sidang paripurna DPRD Bali, Senin (22/10). Dalam sidang paripurna kemarin, terjadi hujan interupsi yang intinya meminta agar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali segera dipanggil. Bahkan, kejaksaan dan kepolisian diminta usut mafia di balik obral pariwisata Bali.
Sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin kemarin, digelar dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Bali atas pandangan umum fraksi-fraksi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota legislatif. Dalam sidang paripurna tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster diwakili Wagub Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati alias Cok Ace.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (Fraksi PDIP) didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar) dan I Gusti Bagus Alit Putra (Fraksi Dmokrat) kemarin mendadak hening, setelah anggota Fraksi PDIP Ketut Kariyasa Adnyana interupsi masalah pariwisata yang dijual murah-murah ke pasar turis Tiongkok.
“Interupsi pimpinan, sesuai dengan perkembangan informasi di media yang kita ikuti dengan adanya jual pariwisata Bali dijual murah-murah di Tiongkok, perlu ada tindaklanjut yang konkret,” tandas politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini dalam interupsinya.
Kaiyasa Adnyana menyebutkan, banyak pelanggaran yang terjadi dalam fenomena pariwisata pasar turis Tiongkok tersebut. Mulai dari adanya tenaga kerja asing, masalah keimigrasian, sampai permainan-permainan travel agent dengan transaksi sistem barcode di toko Tiongkok yang sangat merugikan Bali dari sisi devisa dan pendapatan pajak. Kariyasa mengapresiasi sidak yang dilakukan Wagub Cok Ace ke sejumlah toko barang kerajinan milik investor Tiongkok, Kamis (18/10) lalu.
“Namun, saya lihat lewat pemberitaan di media justru ada upaya melemahkan perjuangan Pemprov Bali. Malah ada deal-deal GIPI Bali dengan investor pemilik toko Tiongkok dalam menertibkan pariwisata yang dijual murah-murah ini. Di situ ada kesepakatan-kesepakatan tanpa sepengetahuan Pemprov Bali,” sesal Kariyasa Adnyana.
Menurut Kariyasa, kasihan nama besar pariwisata Bali yang sudah memiliki citra positif dan mendunia saat event akbar Annual Meeting IMF-WB 2018, namun justru dirusak oleh ulah oknum-oknum yang merugikan nama baik pariwisata Bali sendiri. “Saya minta supaya Pak Wagub (Cok Ace) menjawabnya. Kalau tidak sekarang, agendakan pertemuan dengan DPRD Bali dan GIPI Bali,” tandas Kariyasa.
Kariyasa menegaskan, kalau masalah ini tidak ditindak tegas, terkesan seolah-olah Pemprov Bali membiarkan dan melegalisasi tenaga kerja asing asal Tiongkok yang melanggar aturan main di NKRI. “Kasihan pemerintahan Presiden Jokowi yang selama ini diserang dengan isu tenaga kerja asing. Malah di Bali kita sampai terkesan melindungi tenaga kerja asing dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan Pemprov dan DPRD Bali,” sergah calon anggota DPR RI Dapil Bali untuk tarung Pileg 2019 ini.
Setelah interupsi Kariyasa, giliran anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali I Nyoman Tirtawan yang angkat bicara di sidang paripurna kemarin. Tirtawan menyebutkan ada penggunaan stempel bergambar lambang negara NKRI dalam setiap transaksi di toko Tiongkok tersebut.
“Jangan sampai Bali jadi objek ilegal. Saya minta kepolisian, kejaksaan, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir dalam sidang paripurna ini untuk mengusut mafia tersebut. Tindak mereka, fakta sudah jelas ini terjadi, ada pelanggaran tenaga kerja asing dan keimigrasian. Kalau ada oknum bermain, harus diusut oleh kejaksaan dan kepolisian,” tandas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama berjanji akan menindaklanjuti interupsi Kariyasa dan Tirtawan. “Usulan saudara Kariyasa dan Tirtawan sudah kami catat, kita segera tindaklanjuti. Nanti eksekutif, komponen pariwisata, dan pihak terkait akan kami ajak duduk bersama. Kita undang semua stakeholder untuk menyelesaikan masalah ini. Kami ikuti di media fenomena jual beli kepala dan jual murah pariwisata Bali di Tiongkok sudah terjadi bertahun-tahun,” jelas Adi Wiryarama.
Politisi senior PDIP mantan Bupati Tabanan dua kali periode ini menegaskan, Komisi II DPRD Bali (yang membidang pariwisata) nantinya akan diajak menyelesaikan masalah pariwisata dijual murah tersebut. Hasil sidak Wagub Cok Ace ke sejumlah toko Tiongkok di kawasan Denpasar-Badung yang diduga sebagai mafia dan praktek jual murah pariwisata Bali, juga akan dijadikan pegangan.
Sementara, Wagub Cok Ace mengakui dari sidak dan blusukan ke lapangan yang dilakukan bersama komponen pariwisata, Kamis lalu, memang ada praktek jual beli kepala dan obral pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok. Cok Ace juga menyinggung surat kesepakatan antara GIPI Bali dan pemilik toko Tiongkok.
“Pemilik toko Tiongkok yang berinisiatif membuat kesepakatan dengan GIPI Bali. Tenaga kerja asing memang benar adanya, demikian pula produk asing dari Tiongkok yang dijual di toko Tiongkok tersebut. Secara moral, ini sebenarnya sudah melanggar. Kami sepakat dengan DPRD Bali untuk melakukan langkah-langkah bersama komponen pariwisata,” jelas Cok Ace seusai sidang paripurna di DPRD Bali, Senin kemarin.
Mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini menyebutkan, aksi jual murah pariwisata Bali memang tergantung permintaan dan penawaran. Banyaknya hotel di Bali juga membuat persaingan sengit, hingga akhirnya muncul jual murah paket wisata. “Ya, sekarang kita harus buat paket pariwisata yang berkualitas. Saya dengar GIPI Bali sudah komunikasi dengan Konsulat China. Langkahnya nanti, akan dihentikan jual beli kepala itu. Jual barang-barang juga diatur dan dikembalikan seperti yang berlaku di Indonesia,” tegas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar yang juga menjabat Ketua BPD PHRI Bali ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Kasus jual murah pariwisata Bali untuk pasar turis Tiongkok akhirnya bergulir ke sidang paripurna DPRD Bali, Senin (22/10). Dalam sidang paripurna kemarin, terjadi hujan interupsi yang intinya meminta agar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali segera dipanggil. Bahkan, kejaksaan dan kepolisian diminta usut mafia di balik obral pariwisata Bali.
Sidang paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Senin kemarin, digelar dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur Bali atas pandangan umum fraksi-fraksi dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dua anggota legislatif. Dalam sidang paripurna tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster diwakili Wagub Bali Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati alias Cok Ace.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama (Fraksi PDIP) didampingi Wakil Ketua Nyoman Sugawa Korry (Fraksi Golkar) dan I Gusti Bagus Alit Putra (Fraksi Dmokrat) kemarin mendadak hening, setelah anggota Fraksi PDIP Ketut Kariyasa Adnyana interupsi masalah pariwisata yang dijual murah-murah ke pasar turis Tiongkok.
“Interupsi pimpinan, sesuai dengan perkembangan informasi di media yang kita ikuti dengan adanya jual pariwisata Bali dijual murah-murah di Tiongkok, perlu ada tindaklanjut yang konkret,” tandas politisi PDIP asal Desa/Kecamatan Busungbiu, Buleleng ini dalam interupsinya.
Kaiyasa Adnyana menyebutkan, banyak pelanggaran yang terjadi dalam fenomena pariwisata pasar turis Tiongkok tersebut. Mulai dari adanya tenaga kerja asing, masalah keimigrasian, sampai permainan-permainan travel agent dengan transaksi sistem barcode di toko Tiongkok yang sangat merugikan Bali dari sisi devisa dan pendapatan pajak. Kariyasa mengapresiasi sidak yang dilakukan Wagub Cok Ace ke sejumlah toko barang kerajinan milik investor Tiongkok, Kamis (18/10) lalu.
“Namun, saya lihat lewat pemberitaan di media justru ada upaya melemahkan perjuangan Pemprov Bali. Malah ada deal-deal GIPI Bali dengan investor pemilik toko Tiongkok dalam menertibkan pariwisata yang dijual murah-murah ini. Di situ ada kesepakatan-kesepakatan tanpa sepengetahuan Pemprov Bali,” sesal Kariyasa Adnyana.
Menurut Kariyasa, kasihan nama besar pariwisata Bali yang sudah memiliki citra positif dan mendunia saat event akbar Annual Meeting IMF-WB 2018, namun justru dirusak oleh ulah oknum-oknum yang merugikan nama baik pariwisata Bali sendiri. “Saya minta supaya Pak Wagub (Cok Ace) menjawabnya. Kalau tidak sekarang, agendakan pertemuan dengan DPRD Bali dan GIPI Bali,” tandas Kariyasa.
Kariyasa menegaskan, kalau masalah ini tidak ditindak tegas, terkesan seolah-olah Pemprov Bali membiarkan dan melegalisasi tenaga kerja asing asal Tiongkok yang melanggar aturan main di NKRI. “Kasihan pemerintahan Presiden Jokowi yang selama ini diserang dengan isu tenaga kerja asing. Malah di Bali kita sampai terkesan melindungi tenaga kerja asing dengan kesepakatan tanpa sepengetahuan Pemprov dan DPRD Bali,” sergah calon anggota DPR RI Dapil Bali untuk tarung Pileg 2019 ini.
Setelah interupsi Kariyasa, giliran anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali I Nyoman Tirtawan yang angkat bicara di sidang paripurna kemarin. Tirtawan menyebutkan ada penggunaan stempel bergambar lambang negara NKRI dalam setiap transaksi di toko Tiongkok tersebut.
“Jangan sampai Bali jadi objek ilegal. Saya minta kepolisian, kejaksaan, dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir dalam sidang paripurna ini untuk mengusut mafia tersebut. Tindak mereka, fakta sudah jelas ini terjadi, ada pelanggaran tenaga kerja asing dan keimigrasian. Kalau ada oknum bermain, harus diusut oleh kejaksaan dan kepolisian,” tandas politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini.
Sementara itu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama berjanji akan menindaklanjuti interupsi Kariyasa dan Tirtawan. “Usulan saudara Kariyasa dan Tirtawan sudah kami catat, kita segera tindaklanjuti. Nanti eksekutif, komponen pariwisata, dan pihak terkait akan kami ajak duduk bersama. Kita undang semua stakeholder untuk menyelesaikan masalah ini. Kami ikuti di media fenomena jual beli kepala dan jual murah pariwisata Bali di Tiongkok sudah terjadi bertahun-tahun,” jelas Adi Wiryarama.
Politisi senior PDIP mantan Bupati Tabanan dua kali periode ini menegaskan, Komisi II DPRD Bali (yang membidang pariwisata) nantinya akan diajak menyelesaikan masalah pariwisata dijual murah tersebut. Hasil sidak Wagub Cok Ace ke sejumlah toko Tiongkok di kawasan Denpasar-Badung yang diduga sebagai mafia dan praktek jual murah pariwisata Bali, juga akan dijadikan pegangan.
Sementara, Wagub Cok Ace mengakui dari sidak dan blusukan ke lapangan yang dilakukan bersama komponen pariwisata, Kamis lalu, memang ada praktek jual beli kepala dan obral pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok. Cok Ace juga menyinggung surat kesepakatan antara GIPI Bali dan pemilik toko Tiongkok.
“Pemilik toko Tiongkok yang berinisiatif membuat kesepakatan dengan GIPI Bali. Tenaga kerja asing memang benar adanya, demikian pula produk asing dari Tiongkok yang dijual di toko Tiongkok tersebut. Secara moral, ini sebenarnya sudah melanggar. Kami sepakat dengan DPRD Bali untuk melakukan langkah-langkah bersama komponen pariwisata,” jelas Cok Ace seusai sidang paripurna di DPRD Bali, Senin kemarin.
Mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini menyebutkan, aksi jual murah pariwisata Bali memang tergantung permintaan dan penawaran. Banyaknya hotel di Bali juga membuat persaingan sengit, hingga akhirnya muncul jual murah paket wisata. “Ya, sekarang kita harus buat paket pariwisata yang berkualitas. Saya dengar GIPI Bali sudah komunikasi dengan Konsulat China. Langkahnya nanti, akan dihentikan jual beli kepala itu. Jual barang-barang juga diatur dan dikembalikan seperti yang berlaku di Indonesia,” tegas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar yang juga menjabat Ketua BPD PHRI Bali ini. *nat
Komentar