Komisi IV Minta Sekolah Swasta Diberdayakan
Untuk meminimalkan persoalan dalam proses PPDB, Komisi IV DPRD Badung usul sekolah swasta mendapat perhatian layaknya sekolah negeri.
MANGUPURA, NusaBali
Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat bersama dengan sejumlah OPD, terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Senin (22/10). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV AAN Ketut Agus Nadi Putra, didampingi sejumlah anggota, Made Retha, Ni Luh Gede Sri Mediastuti, Nyoman Sentana, dan IB Alit Arga Patra.
Pimpinan OPD Pemkab Badung yang hadir di antaranya Kadisbud IB Anom Bhasma, Kadisdikpora I Ketut Widia Astika, Kadiskes I Gede Putra Suteja, Direktur RSUD Mangusada dr Nyoman Gunarta, Kadis Sosial I Ketut Sudarsana, dan Kadis P2KBP3A Putu Rianingsih. Hadir pula Ketua KONI Badung Made Nariana.
Salah satu yang disoroti oleh dewan adalah soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang hampir selalu diikuti permasalahan. Hal ini dikarenakan jumlah sekolah negeri di Kabupaten Badung tidak bisa menampung seluruh lulusan. Apalagi dengan adanya sistem zonasi. Berkenaan dengan itu, Komisi IV meminta agar Disdikpora menggenjot pembangunan sejumlah sekolah negeri baru yang telah dicanangkan.
“Bisa juga dipertimbangkan untuk merombak sekolah dua lantai menjadi tiga lantai, dan membuat basement untuk parkir, sehingga kendala lahan untuk sekolah yang selama ini menjadi permasalahan bisa diatasi,” ungkap Nadi Putra.
Dia juga mneyarankan agar sekolah swasta juga diberdayakan. Pasalnya, sekolah swasta juga berperan dalam pendidikan. Bahkan tak jarang sekolah swasta mencetak pelajar berprestasi. “Kami harap juga agar berlaku adil terhadap swasta. Walau bagaimana pun sekolah swasta ikut andil dalam memajukan pendidikan di Badung,” lanjutnya.
Sedangkan Made Retha mengusulkan agar ada bantuan operasional untuk sekolah swasta. “Setiap tahun Badung membangun gedung sekolah baru, tapi terkendala lahan. Jadi mari kita maksimalkan sekolah swasta. Kita ciptakan pendidikan yang adil dan merata,” ujarnya.
Misalnya, kata Retha, dengan memberikan bantuan terkait pembayaran SPP. Jika dimungkinkan, agar SPP siswa di sekolah swasta ditanggung oleh pemerintah melalui APBD. “Sehingga sekolah swasta merasa dihargai. Dengan demikian, tidak lagi berbondong-bondong ke sekolah negeri tiap tahunnya,” tegasnya.
Retha juga menyoroti soal laptop gratis yang diberikan kepada siswa. Dia minta agar laptop-laptop yang ‘diwariskan’ dari siswa ke siswa lainnya tersebut dicek kelayakannya. Jika ada kerusakan agar segera diperbaiki. “Selain itu agar aplikasi laptop bisa menjawab semua kebutuhan pelajaran siswa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Agar tidak 10 tahun laptop itu, isinya masih sama. Padahal IT terus berkembang,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Kadisdikpora Ketut Widia Astika menyatakan ada beberapa sekolah baru yang dibangun, yakni SMPN 5 Abiansemal yang berlokasi di Latu, SMPN 6 Mengwi di Kekeran, SMPN 7 Mengwi di Cemagi, SMPN 3 Kuta Utara di Kerobokan Kelod, dan SMPN 3 Kuta di Kedonganan. Mengenai bantuan terhadap sekolah swasta, pihaknya menyatakan sudah dalam kajian. “Sudah kami kaji terkait bantuan ke sekolah swasta. Cuma belum tembus saja,” ujarnya.
Mengenai fasilitas laptop gratis, Astika tak memungkiri ada yang rusak. Namun sudah langsung ditangani. Pasalnya, selama empat tahun masih masuk garansi rekanan. Jadi saat rusak, sekolah tinggal melapor ke Disdikpora. Nantinya Disdikpora yang menyerahkan ke rekanan untuk diperbaiki.
Mengenai kualitas pendidikan, Astika menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin. Termasuk memanfaatkan jam-jam pelajaran kosong agar siswa tetap belajar. “Semua masukan dari teman-teman dewan kami terima dan akan kami tindaklanjuti,” tandasnya. *asa
Komisi IV DPRD Badung menggelar rapat bersama dengan sejumlah OPD, terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, Senin (22/10). Rapat dipimpin Ketua Komisi IV AAN Ketut Agus Nadi Putra, didampingi sejumlah anggota, Made Retha, Ni Luh Gede Sri Mediastuti, Nyoman Sentana, dan IB Alit Arga Patra.
Pimpinan OPD Pemkab Badung yang hadir di antaranya Kadisbud IB Anom Bhasma, Kadisdikpora I Ketut Widia Astika, Kadiskes I Gede Putra Suteja, Direktur RSUD Mangusada dr Nyoman Gunarta, Kadis Sosial I Ketut Sudarsana, dan Kadis P2KBP3A Putu Rianingsih. Hadir pula Ketua KONI Badung Made Nariana.
Salah satu yang disoroti oleh dewan adalah soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang hampir selalu diikuti permasalahan. Hal ini dikarenakan jumlah sekolah negeri di Kabupaten Badung tidak bisa menampung seluruh lulusan. Apalagi dengan adanya sistem zonasi. Berkenaan dengan itu, Komisi IV meminta agar Disdikpora menggenjot pembangunan sejumlah sekolah negeri baru yang telah dicanangkan.
“Bisa juga dipertimbangkan untuk merombak sekolah dua lantai menjadi tiga lantai, dan membuat basement untuk parkir, sehingga kendala lahan untuk sekolah yang selama ini menjadi permasalahan bisa diatasi,” ungkap Nadi Putra.
Dia juga mneyarankan agar sekolah swasta juga diberdayakan. Pasalnya, sekolah swasta juga berperan dalam pendidikan. Bahkan tak jarang sekolah swasta mencetak pelajar berprestasi. “Kami harap juga agar berlaku adil terhadap swasta. Walau bagaimana pun sekolah swasta ikut andil dalam memajukan pendidikan di Badung,” lanjutnya.
Sedangkan Made Retha mengusulkan agar ada bantuan operasional untuk sekolah swasta. “Setiap tahun Badung membangun gedung sekolah baru, tapi terkendala lahan. Jadi mari kita maksimalkan sekolah swasta. Kita ciptakan pendidikan yang adil dan merata,” ujarnya.
Misalnya, kata Retha, dengan memberikan bantuan terkait pembayaran SPP. Jika dimungkinkan, agar SPP siswa di sekolah swasta ditanggung oleh pemerintah melalui APBD. “Sehingga sekolah swasta merasa dihargai. Dengan demikian, tidak lagi berbondong-bondong ke sekolah negeri tiap tahunnya,” tegasnya.
Retha juga menyoroti soal laptop gratis yang diberikan kepada siswa. Dia minta agar laptop-laptop yang ‘diwariskan’ dari siswa ke siswa lainnya tersebut dicek kelayakannya. Jika ada kerusakan agar segera diperbaiki. “Selain itu agar aplikasi laptop bisa menjawab semua kebutuhan pelajaran siswa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Agar tidak 10 tahun laptop itu, isinya masih sama. Padahal IT terus berkembang,” pintanya.
Menanggapi hal itu, Kadisdikpora Ketut Widia Astika menyatakan ada beberapa sekolah baru yang dibangun, yakni SMPN 5 Abiansemal yang berlokasi di Latu, SMPN 6 Mengwi di Kekeran, SMPN 7 Mengwi di Cemagi, SMPN 3 Kuta Utara di Kerobokan Kelod, dan SMPN 3 Kuta di Kedonganan. Mengenai bantuan terhadap sekolah swasta, pihaknya menyatakan sudah dalam kajian. “Sudah kami kaji terkait bantuan ke sekolah swasta. Cuma belum tembus saja,” ujarnya.
Mengenai fasilitas laptop gratis, Astika tak memungkiri ada yang rusak. Namun sudah langsung ditangani. Pasalnya, selama empat tahun masih masuk garansi rekanan. Jadi saat rusak, sekolah tinggal melapor ke Disdikpora. Nantinya Disdikpora yang menyerahkan ke rekanan untuk diperbaiki.
Mengenai kualitas pendidikan, Astika menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin. Termasuk memanfaatkan jam-jam pelajaran kosong agar siswa tetap belajar. “Semua masukan dari teman-teman dewan kami terima dan akan kami tindaklanjuti,” tandasnya. *asa
Komentar