Raker Komisi I dan Eksekutif Bahas soal Layanan kepada Masyarakat
Guna mematangkan rancangan APBD 2019, Komisi I DPRD Badung menggelar rapat kerja dengan beberapa OPD Pemkab Badung, Senin (22/10).
MANGUPURA, NusaBali
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa beserta anggota Made Duama, I Gusti Anom Gumanti, Wayan Regep, Kadek Sudarmaja, Made Subawa, dan Nyoman Ardana. Hadir dari eksekutif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) I Made Agus Aryawan, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Ni Wayan Kristiani, Kepala Satpol PP IGAK Suryanegara, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Gede Wijaya, Kepala Kesbangpol Nyoman Suendi, Kepala Disdukcapil Nyoman Soka, Kabag Humas Setda Badung I Putu Ngurah Thomas Yuniarta, serta Kabag Hukum dan HAM Setda Badung Komang Budhi Argawa.
Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa mengatakan, Komisi I memiliki fungsi pengawasan dalam berbagai program Pemkab Badung terkait pelayanan kepada masyarakat. Makanya, eksekutif dan legislatif harus selalu bergandengan tangan. “Terlepas dari kepentingan politik, kita selaku pelayan masyarakat harus bekerjasama dan searah demi kepentingan masyarakat. Dan demi keberhasilan program-progran pro rakyat Badung,” ujarnya.
“Postur APBD agar bisa dikaji kembali. Disesuaikan dengan kemampuan dan diselaraskan dengan program-program menyangkut kepentingan masyarakat. Maka dari itu, rapat ini perlu kita laksanakan,” imbuhnya.
Pada rapat tersebut, Komisi I memberikan beberapa masukan kepada kepala OPD yang hadir. Seperti I Gusti Anom Gumanti mengingatkan kepada Satpol PP Badung agar dalam melakukan penertiban terus berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan.
Sementara untuk Disdukcapil Badung, Anom Gumanti meminta, agar dilakukan pendataan kembali jumlah lansia di Badung. Menurutnya, ada perbedaan data antara Disdukcapil dengan jumlah lansia yang mendaftar untuk mendapatkan santunan. “Saya lihat di lapangan jauh lebih banyak dengan data di Disdukcapil. Otomatis ini juga akan berpengaruh terhadap APBD kita nantinya. Tolong didata dulu secara valid,” pintanya.
Made Subawa meminta, Disdukcapil agar melakukan langkah-langkah untuk menangkal banyaknya pendudukan pendatang ke Badung. Dia yakin, dengan adanya program Bupati I Nyoman Giri Prasta yang lahir, hidup mati di Badung ditanggung, akan banyak masyarakat luar yang ingin pindah ke Badung. “Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh masyarakat luar. Sehingga masyarakat asli Badung nantinya jadi tersisih,” katanya.
Sedangkan Wayan Regep memberikan masukan, agar masyarakat memiliki pemahaman sama pada program-program OPD. Dia merasa perlu dilakukan pengarahan di masing-masing desa. Sementara, Nyoman Ardana meminta, Diskerpus membuat suatu inovasi untuk meningkatkan dan menarik minat baca masyarakat. Komisi I kata Ardana juga akan sangat mendukung jika ada pengadaan taman bacaan di Badung dan adanya perpustakaan desa.
Kepala Disdukcapil Nyoman Soka mengatakan, memang masih banyak lansia yang belum terdata di Badung, karena belum memiliki KTP-el. Saat ini, pihaknya dalam proses pendataan kembali lansia-lansia yang belum terdata.
“Banyak juga masyarakat yang datang mengatakan bahwa umur orang tuanya sebenarnya sudah melebihi yang ada di KTP agar bisa mendapat santunan. Tapi kami harus jelaskan bahwa perubahan identitas harus melalui proses di pengadilan. Banyak juga yang baru merekam KTP-el untuk dapat santunan. Karena syaratnya kan harus punya KTP-el,” tandasnya.
Terkait penertiban, Kepala Satpol PP Badung IGAK Suryanegara mengatakan, selama ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan OPD terkait dalam melakukan penertiban. “Dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, KPU kami selalu berkoordinasi. Tapi di lapangan memang banyak kendala yang harus kami hadapi,” ungkapnya.
Kepala Diskerpus Badung Ni Wayan Kristiani mengungkapkan, terkait taman bacaan, dirinya memang tengah merancang adanya taman bacaan di Badung. Dirinya juga tengah berusaha mengimbau, desa-desa di Badung untuk membuat perpustakaan desa.
“Beberapa desa sebenarnya sudah punya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ke depan kami akan kumpulkan perbekel terkait ini. Karena anggaran untuk perpustakaan desa ini ternyata bisa menggunakan APBDes,” paparnya. *asa
Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Suyasa beserta anggota Made Duama, I Gusti Anom Gumanti, Wayan Regep, Kadek Sudarmaja, Made Subawa, dan Nyoman Ardana. Hadir dari eksekutif Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) I Made Agus Aryawan, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Diskerpus) Ni Wayan Kristiani, Kepala Satpol PP IGAK Suryanegara, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Gede Wijaya, Kepala Kesbangpol Nyoman Suendi, Kepala Disdukcapil Nyoman Soka, Kabag Humas Setda Badung I Putu Ngurah Thomas Yuniarta, serta Kabag Hukum dan HAM Setda Badung Komang Budhi Argawa.
Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa mengatakan, Komisi I memiliki fungsi pengawasan dalam berbagai program Pemkab Badung terkait pelayanan kepada masyarakat. Makanya, eksekutif dan legislatif harus selalu bergandengan tangan. “Terlepas dari kepentingan politik, kita selaku pelayan masyarakat harus bekerjasama dan searah demi kepentingan masyarakat. Dan demi keberhasilan program-progran pro rakyat Badung,” ujarnya.
“Postur APBD agar bisa dikaji kembali. Disesuaikan dengan kemampuan dan diselaraskan dengan program-program menyangkut kepentingan masyarakat. Maka dari itu, rapat ini perlu kita laksanakan,” imbuhnya.
Pada rapat tersebut, Komisi I memberikan beberapa masukan kepada kepala OPD yang hadir. Seperti I Gusti Anom Gumanti mengingatkan kepada Satpol PP Badung agar dalam melakukan penertiban terus berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Perhubungan.
Sementara untuk Disdukcapil Badung, Anom Gumanti meminta, agar dilakukan pendataan kembali jumlah lansia di Badung. Menurutnya, ada perbedaan data antara Disdukcapil dengan jumlah lansia yang mendaftar untuk mendapatkan santunan. “Saya lihat di lapangan jauh lebih banyak dengan data di Disdukcapil. Otomatis ini juga akan berpengaruh terhadap APBD kita nantinya. Tolong didata dulu secara valid,” pintanya.
Made Subawa meminta, Disdukcapil agar melakukan langkah-langkah untuk menangkal banyaknya pendudukan pendatang ke Badung. Dia yakin, dengan adanya program Bupati I Nyoman Giri Prasta yang lahir, hidup mati di Badung ditanggung, akan banyak masyarakat luar yang ingin pindah ke Badung. “Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh masyarakat luar. Sehingga masyarakat asli Badung nantinya jadi tersisih,” katanya.
Sedangkan Wayan Regep memberikan masukan, agar masyarakat memiliki pemahaman sama pada program-program OPD. Dia merasa perlu dilakukan pengarahan di masing-masing desa. Sementara, Nyoman Ardana meminta, Diskerpus membuat suatu inovasi untuk meningkatkan dan menarik minat baca masyarakat. Komisi I kata Ardana juga akan sangat mendukung jika ada pengadaan taman bacaan di Badung dan adanya perpustakaan desa.
Kepala Disdukcapil Nyoman Soka mengatakan, memang masih banyak lansia yang belum terdata di Badung, karena belum memiliki KTP-el. Saat ini, pihaknya dalam proses pendataan kembali lansia-lansia yang belum terdata.
“Banyak juga masyarakat yang datang mengatakan bahwa umur orang tuanya sebenarnya sudah melebihi yang ada di KTP agar bisa mendapat santunan. Tapi kami harus jelaskan bahwa perubahan identitas harus melalui proses di pengadilan. Banyak juga yang baru merekam KTP-el untuk dapat santunan. Karena syaratnya kan harus punya KTP-el,” tandasnya.
Terkait penertiban, Kepala Satpol PP Badung IGAK Suryanegara mengatakan, selama ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan OPD terkait dalam melakukan penertiban. “Dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, KPU kami selalu berkoordinasi. Tapi di lapangan memang banyak kendala yang harus kami hadapi,” ungkapnya.
Kepala Diskerpus Badung Ni Wayan Kristiani mengungkapkan, terkait taman bacaan, dirinya memang tengah merancang adanya taman bacaan di Badung. Dirinya juga tengah berusaha mengimbau, desa-desa di Badung untuk membuat perpustakaan desa.
“Beberapa desa sebenarnya sudah punya, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ke depan kami akan kumpulkan perbekel terkait ini. Karena anggaran untuk perpustakaan desa ini ternyata bisa menggunakan APBDes,” paparnya. *asa
1
Komentar