Potensi Desa Lemah Hadang Pembentukan BUMDes
Pemerintah Pusat telah menggelontorkan dana desa cukup besar, antara ratusan juta hingga miliaran rupiah per desa di Kabupaten Klungkung.
SEMARAPURA, NusaBali
Tujuannya, untuk mengembangkan potensi desa itu sendiri. Salah satu program prioritas yang didanai dari dana desa, antara lain penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hanya saja tidak semua desa memiliki BUMDes.
Kesulitan pembentukan BUMDes, antara lain, karena lemahnya potensi sebuah desa yang layak dikembangkan. Di Kabupaten Klungkung, hingga Oktober 2018, baru 38 desa dari 53 desa di kabupaten ini, memiliki BUMDes. Maka 15 desa belum membentuk BUMDes. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Klungkung, terus mendorong agar 15 desa tersebut (lihat tabel,Red) membentuk BUMDes.
“Selain lewat sosialisasi, upaya ini juga didorong oleh pendamping desa agar segera terbentuk BUMDes. Kami sudah mengimbau langsung kepada perbekel atau kepala desa,” ujar Kepala Dinas PMDPPKB I Wayan Suteja, kepada NusaBali, Rabu (31/10).
Kata Suteja, kendala yang dialami oleh desa yang belum memiliki BUMDes, di antaranya karena minim potensi yang bisa digali di desa tersebut. Selain itu, kesulitan mencari sumber daya manusia (SDM) dan lainnya. Jika pengelolaan potensi desa atau perekonomian desa digerakkan oleh pemerintah desa, maka dampaknya tidak akan fokus. “Kalau BUMDes memang fokus untuk mengelola potensi dan perekonomian di desa,” ujarnya.
Jelas Suteja, untuk desa yang pariwisatanya sudah berkembang, memang resikonya kesulitan mencari orang yang diminta mengelola BUMDes. Karena mereka lebih tertarik bekerja di sektor pariwisata. Lebih lanjut Suteja menjelaskan, dana desa yang digelontor oleh pemerintah Pusat kepada 53 desa di Kabupaten Klungkung mencapai Rp 44 miliar lebih. Dalam penggelolaan diperuntukkan empat skala prioritas, salah satunya untuk BUMDes. Oleh karena itu desa yang belum memiliki BUMDes agar segera membentuk BUMDes. “Beberapa BUMDes sudah berkembang pesat, seperti halnya di Desa Paksebali, Desa Dawan Kaler, dan lainnya,” katanya.
Sementara itu, BUMDes Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung, sudah mampu memutar roda perkonomian desa. Dari awal berdiri sejak tahun 2015 aset BUMDes Paksebali hanya Rp 3 juta. Setelah dikelola hingga akhir 2017 jumlah aset ini menjadi Rp 5,1 miliar. Bagitu pula tenaga kerja yang terserap semakin banyak. “Awalnya tenaga kerja yang terserap hanya dua orang, kini total tenaga kerja di BUMDes 61 orang,” ujar Perbekel Desa Paksebali I Putu Ariadi, kepada NusaBali.
Adapun usaha yang dikelola desa, di antaranya pengelolaan objek wisata, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah, simpan pinjam keuangan dan lainnya. Pemasukan yang signifikan dari sektor pariwisata, salah satunya objek wisata Tukad Unda Klungkung, baik warga yang sekadar berkunjung maupun foto prewedding. “Ke depannya kami akan mengelola objek wisata perbukitan di Desa Paksebali,” katanya. Desa Paksebali juga berhasil meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).
Ariadi merinci dalam beberapa tahun terkahir yakni dari grafik PAD Desa Paksebali, pada 2013 mencapai Rp 7.574.000, 2014 menjadi Rp 14.290.7450, 2015 menjadi 18.226.351, 2016 menjadi Rp 17.716.428 dan peningkatan paling signifikan pada 2017 yakni Rp 60.672.000.
Jelas dia, peningkatan PAD terebut juga memberikan peluang untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Karena dalam pengembangan itu juga merekrut tenaga lokal. Sementara itu, pantauan NusaBali, di objek wisata Tukad Unda Klungkung, kunjungan wisatawan cukup ramai bahkan ada aktivitas prewedding.*wan
Tujuannya, untuk mengembangkan potensi desa itu sendiri. Salah satu program prioritas yang didanai dari dana desa, antara lain penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hanya saja tidak semua desa memiliki BUMDes.
Kesulitan pembentukan BUMDes, antara lain, karena lemahnya potensi sebuah desa yang layak dikembangkan. Di Kabupaten Klungkung, hingga Oktober 2018, baru 38 desa dari 53 desa di kabupaten ini, memiliki BUMDes. Maka 15 desa belum membentuk BUMDes. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Klungkung, terus mendorong agar 15 desa tersebut (lihat tabel,Red) membentuk BUMDes.
“Selain lewat sosialisasi, upaya ini juga didorong oleh pendamping desa agar segera terbentuk BUMDes. Kami sudah mengimbau langsung kepada perbekel atau kepala desa,” ujar Kepala Dinas PMDPPKB I Wayan Suteja, kepada NusaBali, Rabu (31/10).
Kata Suteja, kendala yang dialami oleh desa yang belum memiliki BUMDes, di antaranya karena minim potensi yang bisa digali di desa tersebut. Selain itu, kesulitan mencari sumber daya manusia (SDM) dan lainnya. Jika pengelolaan potensi desa atau perekonomian desa digerakkan oleh pemerintah desa, maka dampaknya tidak akan fokus. “Kalau BUMDes memang fokus untuk mengelola potensi dan perekonomian di desa,” ujarnya.
Jelas Suteja, untuk desa yang pariwisatanya sudah berkembang, memang resikonya kesulitan mencari orang yang diminta mengelola BUMDes. Karena mereka lebih tertarik bekerja di sektor pariwisata. Lebih lanjut Suteja menjelaskan, dana desa yang digelontor oleh pemerintah Pusat kepada 53 desa di Kabupaten Klungkung mencapai Rp 44 miliar lebih. Dalam penggelolaan diperuntukkan empat skala prioritas, salah satunya untuk BUMDes. Oleh karena itu desa yang belum memiliki BUMDes agar segera membentuk BUMDes. “Beberapa BUMDes sudah berkembang pesat, seperti halnya di Desa Paksebali, Desa Dawan Kaler, dan lainnya,” katanya.
Sementara itu, BUMDes Paksebali, Kecamatan Dawan, Klungkung, sudah mampu memutar roda perkonomian desa. Dari awal berdiri sejak tahun 2015 aset BUMDes Paksebali hanya Rp 3 juta. Setelah dikelola hingga akhir 2017 jumlah aset ini menjadi Rp 5,1 miliar. Bagitu pula tenaga kerja yang terserap semakin banyak. “Awalnya tenaga kerja yang terserap hanya dua orang, kini total tenaga kerja di BUMDes 61 orang,” ujar Perbekel Desa Paksebali I Putu Ariadi, kepada NusaBali.
Adapun usaha yang dikelola desa, di antaranya pengelolaan objek wisata, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah, simpan pinjam keuangan dan lainnya. Pemasukan yang signifikan dari sektor pariwisata, salah satunya objek wisata Tukad Unda Klungkung, baik warga yang sekadar berkunjung maupun foto prewedding. “Ke depannya kami akan mengelola objek wisata perbukitan di Desa Paksebali,” katanya. Desa Paksebali juga berhasil meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).
Ariadi merinci dalam beberapa tahun terkahir yakni dari grafik PAD Desa Paksebali, pada 2013 mencapai Rp 7.574.000, 2014 menjadi Rp 14.290.7450, 2015 menjadi 18.226.351, 2016 menjadi Rp 17.716.428 dan peningkatan paling signifikan pada 2017 yakni Rp 60.672.000.
Jelas dia, peningkatan PAD terebut juga memberikan peluang untuk membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Karena dalam pengembangan itu juga merekrut tenaga lokal. Sementara itu, pantauan NusaBali, di objek wisata Tukad Unda Klungkung, kunjungan wisatawan cukup ramai bahkan ada aktivitas prewedding.*wan
Komentar