Koster Minta Dukungan Komisi X DPR RI
Terkait Mafia Turis Tiongkok dan Program Wajib Belajar 12 Tahun
DENPASAR, NusaBali
Setelah siangnya bertemu Komisi V DPR RI untuk minta dukungan pembangunan infrastuktur di Bali, Kamis (1/11) malam Gubernur Wayan Koster kembali bertemu Komisi X DPR RI. Dalam pertemuan dengan Komisi X DPR RI (yang antara lain membidangi masalah pendidikan, pariwisata, dan ekonomo kreatif) malam itu, Gubernur Koster minta dukungan program ‘Wajib Belajar 12 Tahun’ yang dilaksanakannya dan juga dukungan terkait pengungkapan mafia jual murah pariwisata Bali untuk pasar turis Tiongkok.
Rombongan Komisi X DPR RI malam itu diterima Gubernur Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar. Rombongan DPR dipimpin langsung Ketua Komisi X Djoko Udjianto (dari Fraksi Demokrat), yang datang bersama sejumlah anggotanya, seperti Putu Supadma Rudana (dari Fraksi Demokrat Dapil Bali), Ferdiansyah (Fraksi Golkar), Toriq Hidayat (Fraksi PKS), Salomo Parlindungan (Fraksi Gerindra), dan Vanda Sarundayang (Fraksi PDIP).
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam malam itu mulai pukul 21.00 Wita hingga 22.30 Wita, Gubernur Koster didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Pertemuan dengan Komisi X DPR RI tersebut tak ubahnya reuni bagi Gubernur Koster. Sebab, sebelum terpilih menjadi Gubernur Bali 2018-2023, Koster sempat menjadi anggota Komisi X DPR RI dari PDIP Dapil Bali tiga kali peri-ode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018).
Koster mengaku gembira bisa bertemu kembali dengan koleganya semasa duduk di Komisi X DPR RI. Koster mengatakan dirinya banyak belajar selama menjadi anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, seni, budaya, adat, perpustakaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif tersebut. Koster berharap dengan menjadi Gubernur Bali, dirinya bisa mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatnya dan sekaligus mendapat dukungan pemerintah pusat yang difasilitasi Komisi X DPR RI.
Salah satu program dalam membangun Bali yang diharapkan mendapat dukungan Komisi X DPR RI adalah program Wajib Belajar 12 Tahun. Menurut Koster, hal ini mungkin terwujud, karena 85 persen warga Bali sudah lulusan SMA. Artinya, tinggal 15 persen lagi yang perlu dikejar untuk menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun. “Sudah kami susun petanya di mana daerah yang sudah mendekati dan daerah mana yang harus kita dorong,” ujar Koster.
Selain masalah pendidikan, Koster juga minta dukungan Komisi X terkait upaya peningkatan kualitas pariwisata Bali. Koster mengatakan, wisata murahan ini ke depan harus disiasati dengan melaksanakan per-baikan terus menerus. “Kami akan dorong dengan perketat aturan, dengan program pembenahan dari hulu ke hilir. Karena ada praktek-praktek tidak sehat (mafia jual murah pariwisata Bali, Red) ini, kami tetap mohon dukungan teman-teman di Komisi X. Kalau nggak didukung, nggak berkawan namanya. Kan teman-teman yang dorong saya jadi Gubernur Bali,” kelakar Koster.
Koster sekalian minta dukungan upaya pemersihan mafia jual murah pariwisata Bali di pasar turis Tiongkok. Menurut Koster, kasus wisatawan Tiongkok berwisata ke Bali dengan harga sangat murah dan digiring belanja di toko-toko milik investor Tiongkok adalah satu dari sekian kasus yang muncul. Namun, pihaknya sudah meminta kasus ini ditindak dan menutup toko-toko Tiongkok yang diduga menjadi pusaran mafia jual murah pariwisata Bali.
“Bali ini kecil dengan 9 kabupaten/kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.492 desa adat. Bali yang kecil ini harus dikelola dengan baik. Kami akan wujudkan pariwisata yang bagus, bukan pariwisata murahan yang memenuhi jalan saja,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara itu, Komisi X DPR RI mengapresiasi tindakan tegas Gubernur Koster yang akhirnya instruksikan menutup toko-toko Tiongkok di Bali. Ke depan, pemerintah bersama stakeholder di Bali harus fokus merebut market negara-negara yang punya turis berkualitas, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, dan belahan Eropa lainnya.
“Kita mau Bali fokus menjadi pariwisata berkualitas dengan market yang jelas. Kami apresiasi tindakan tegas Gubernur Bali Pak Wayan Koster dengan fenomena ini. Ke depan, kita rebut market yang berkualitas, bukan wisatawan ecek-ecek. Bali harus dijual mahal, masyarakat lokal Bali mesti menjadi pihak terdepan dalam meraup peluang ekonomi dari pariwisata itu sendiri. Ini juga harus dipikirkan pemerintah,” ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana.
Supadma menyebutkan, sikap tanggap Pemprov Bali atas mafia jual murah pariwisata ke pasar turis Tiongkok ini akan membawa perubahan besar dalam pengelolaan pariwisata. Sekarang Pemprov Bali harus membenahi infrastruktur. “Infrastruktur ditingkatkan, Bali dapat Jalan Tol dan Short Cut, sehingga bisa terwujud perimbangan kawasan Utara dan Selatan,” jelas politisi asal Desa Peliatan, Ubud, yang juga menjabat Wakil Sekjen DPP Demokrat ini.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Djoko Udjianto, menegaskan Bali sebagai daerah pariwisata, harus berani selektif menerima wisatawan. Nanti harus dilakukan kajian. Kalau tidak, kata dia, Bali bisa kelebihan volume.
Djoko menyebutkan salah satu contoh destinasi pariwisata yakni Monkey Forest di Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Gianyar yang sudah dicek Komisi X DPR RI. Menurut Djoko, Monkey Fortest ramai pengunjungi. Kawasan wisata yang mengandalkan hutan dan habitat kera ini dikelola Desa Adat Padangtegal dengan income per bulan mencapai Rp 600 juta.
“Destinasi Monkey Forest ini akan semakin banyak dikunjungi turis tahun-tahun ke tahun. Tapi, jangan lupa, semua harus dibatasi, karena lingkungan perlu dijaga, dibenahi. Sama dengan Bali secara umum, juga memerlukan pembenahan, penataan, ada daya tampungnya. Kalau mau selektif, Bali harus menjadi destinasi mahal dan berkualitas. Orang antre datang ke Bali kok,” tandas politisi Demokrat ini.
Beberapa jam sebelum menerima kunjungan rombongan Komisi X DPR RI, Gubernur Koster juga bertemu rombongan Komisi V DPR RI (yang membidangi infrastruktur) di tempat yang sama, Gedung Wiswa Sabha Utama, Kamis siang. Rombongan dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, didampingi sejumlah anggotanya termaik IB Putu Sukarta, anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali. Dalam pertemuan dengan Komisi V, Gubernur Koster memaparkan sederet program pembangunan infrasktruktur di Bali, termasuk Bandara Internasional Buleleng di Desa/Kecamatan Kubutambahan. Komisi V pun dukung program ini dan targetkan Bandara Internasional Buleleng sudah harus penetapan lokasi tahun 2019 nanti. *nat
Setelah siangnya bertemu Komisi V DPR RI untuk minta dukungan pembangunan infrastuktur di Bali, Kamis (1/11) malam Gubernur Wayan Koster kembali bertemu Komisi X DPR RI. Dalam pertemuan dengan Komisi X DPR RI (yang antara lain membidangi masalah pendidikan, pariwisata, dan ekonomo kreatif) malam itu, Gubernur Koster minta dukungan program ‘Wajib Belajar 12 Tahun’ yang dilaksanakannya dan juga dukungan terkait pengungkapan mafia jual murah pariwisata Bali untuk pasar turis Tiongkok.
Rombongan Komisi X DPR RI malam itu diterima Gubernur Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar. Rombongan DPR dipimpin langsung Ketua Komisi X Djoko Udjianto (dari Fraksi Demokrat), yang datang bersama sejumlah anggotanya, seperti Putu Supadma Rudana (dari Fraksi Demokrat Dapil Bali), Ferdiansyah (Fraksi Golkar), Toriq Hidayat (Fraksi PKS), Salomo Parlindungan (Fraksi Gerindra), dan Vanda Sarundayang (Fraksi PDIP).
Dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam malam itu mulai pukul 21.00 Wita hingga 22.30 Wita, Gubernur Koster didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra. Pertemuan dengan Komisi X DPR RI tersebut tak ubahnya reuni bagi Gubernur Koster. Sebab, sebelum terpilih menjadi Gubernur Bali 2018-2023, Koster sempat menjadi anggota Komisi X DPR RI dari PDIP Dapil Bali tiga kali peri-ode (2004-2009, 2009-2014, 2014-2018).
Koster mengaku gembira bisa bertemu kembali dengan koleganya semasa duduk di Komisi X DPR RI. Koster mengatakan dirinya banyak belajar selama menjadi anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, seni, budaya, adat, perpustakaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif tersebut. Koster berharap dengan menjadi Gubernur Bali, dirinya bisa mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapatnya dan sekaligus mendapat dukungan pemerintah pusat yang difasilitasi Komisi X DPR RI.
Salah satu program dalam membangun Bali yang diharapkan mendapat dukungan Komisi X DPR RI adalah program Wajib Belajar 12 Tahun. Menurut Koster, hal ini mungkin terwujud, karena 85 persen warga Bali sudah lulusan SMA. Artinya, tinggal 15 persen lagi yang perlu dikejar untuk menyelesaikan pendidikan selama 12 tahun. “Sudah kami susun petanya di mana daerah yang sudah mendekati dan daerah mana yang harus kita dorong,” ujar Koster.
Selain masalah pendidikan, Koster juga minta dukungan Komisi X terkait upaya peningkatan kualitas pariwisata Bali. Koster mengatakan, wisata murahan ini ke depan harus disiasati dengan melaksanakan per-baikan terus menerus. “Kami akan dorong dengan perketat aturan, dengan program pembenahan dari hulu ke hilir. Karena ada praktek-praktek tidak sehat (mafia jual murah pariwisata Bali, Red) ini, kami tetap mohon dukungan teman-teman di Komisi X. Kalau nggak didukung, nggak berkawan namanya. Kan teman-teman yang dorong saya jadi Gubernur Bali,” kelakar Koster.
Koster sekalian minta dukungan upaya pemersihan mafia jual murah pariwisata Bali di pasar turis Tiongkok. Menurut Koster, kasus wisatawan Tiongkok berwisata ke Bali dengan harga sangat murah dan digiring belanja di toko-toko milik investor Tiongkok adalah satu dari sekian kasus yang muncul. Namun, pihaknya sudah meminta kasus ini ditindak dan menutup toko-toko Tiongkok yang diduga menjadi pusaran mafia jual murah pariwisata Bali.
“Bali ini kecil dengan 9 kabupaten/kota, 57 kecamatan, 716 desa/kelurahan, dan 1.492 desa adat. Bali yang kecil ini harus dikelola dengan baik. Kami akan wujudkan pariwisata yang bagus, bukan pariwisata murahan yang memenuhi jalan saja,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Sementara itu, Komisi X DPR RI mengapresiasi tindakan tegas Gubernur Koster yang akhirnya instruksikan menutup toko-toko Tiongkok di Bali. Ke depan, pemerintah bersama stakeholder di Bali harus fokus merebut market negara-negara yang punya turis berkualitas, seperti Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, dan belahan Eropa lainnya.
“Kita mau Bali fokus menjadi pariwisata berkualitas dengan market yang jelas. Kami apresiasi tindakan tegas Gubernur Bali Pak Wayan Koster dengan fenomena ini. Ke depan, kita rebut market yang berkualitas, bukan wisatawan ecek-ecek. Bali harus dijual mahal, masyarakat lokal Bali mesti menjadi pihak terdepan dalam meraup peluang ekonomi dari pariwisata itu sendiri. Ini juga harus dipikirkan pemerintah,” ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Demokrat Dapil Bali, Putu Supadma Rudana.
Supadma menyebutkan, sikap tanggap Pemprov Bali atas mafia jual murah pariwisata ke pasar turis Tiongkok ini akan membawa perubahan besar dalam pengelolaan pariwisata. Sekarang Pemprov Bali harus membenahi infrastruktur. “Infrastruktur ditingkatkan, Bali dapat Jalan Tol dan Short Cut, sehingga bisa terwujud perimbangan kawasan Utara dan Selatan,” jelas politisi asal Desa Peliatan, Ubud, yang juga menjabat Wakil Sekjen DPP Demokrat ini.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Djoko Udjianto, menegaskan Bali sebagai daerah pariwisata, harus berani selektif menerima wisatawan. Nanti harus dilakukan kajian. Kalau tidak, kata dia, Bali bisa kelebihan volume.
Djoko menyebutkan salah satu contoh destinasi pariwisata yakni Monkey Forest di Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Gianyar yang sudah dicek Komisi X DPR RI. Menurut Djoko, Monkey Fortest ramai pengunjungi. Kawasan wisata yang mengandalkan hutan dan habitat kera ini dikelola Desa Adat Padangtegal dengan income per bulan mencapai Rp 600 juta.
“Destinasi Monkey Forest ini akan semakin banyak dikunjungi turis tahun-tahun ke tahun. Tapi, jangan lupa, semua harus dibatasi, karena lingkungan perlu dijaga, dibenahi. Sama dengan Bali secara umum, juga memerlukan pembenahan, penataan, ada daya tampungnya. Kalau mau selektif, Bali harus menjadi destinasi mahal dan berkualitas. Orang antre datang ke Bali kok,” tandas politisi Demokrat ini.
Beberapa jam sebelum menerima kunjungan rombongan Komisi X DPR RI, Gubernur Koster juga bertemu rombongan Komisi V DPR RI (yang membidangi infrastruktur) di tempat yang sama, Gedung Wiswa Sabha Utama, Kamis siang. Rombongan dipimpin Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, didampingi sejumlah anggotanya termaik IB Putu Sukarta, anggota Fraksi Demokrat DPR RI Dapil Bali. Dalam pertemuan dengan Komisi V, Gubernur Koster memaparkan sederet program pembangunan infrasktruktur di Bali, termasuk Bandara Internasional Buleleng di Desa/Kecamatan Kubutambahan. Komisi V pun dukung program ini dan targetkan Bandara Internasional Buleleng sudah harus penetapan lokasi tahun 2019 nanti. *nat
Komentar