1 Km Rel Kereta Api Perlu Dana Rp 100 M
Usulan Infrastuktur Bali Akan Dibahas di RDP DPR RI
DENPASAR, NusaBali
Usulan pembangunan infrastruktur di Bali, mulai jalan shortcut Denpasar – Singaraja (via Bedugul, Baturiti, Tabanan), pembangunan kereta api lingkar Bali, pembangunan jalan tol Soka, Tabanan – Gilimanuk, Jembrana yang sudah dibahas di rapat Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bali Wayan Koster, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali Niti Mandala Denpasar, Kamis (1/11), bakal dilanjut pembahasannya di pusat. Komisi V akan menggelindingkan usulan Bali tersebut dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat).
Anggota Komisi V DPR RI Dapil Bali Ida Bagus Putu Sukarta, mengatakan usulan infrastruktur di Bali bakal digelar RDP dengan mitra kerja Komisi V bidang infrastruktur yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan.
“Nanti akan kami lakukan RDP. Seluruh usulan Bali saat rapat dengan Gubernur Bali sudah dirangkum dan diakomodir. RDP itu untuk menentukan mana yang skala prioritas, mempertimbangkan ketersediaan anggaran,” ujar Gus Sukarta di Denpasar, Jumat (2/10) siang. Pada Jumat lalu, Gus Sukarta meninjau sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur di sembilan kabupaten/kota di Bali yang dananya bersumber dari APBN.
Politisi Partai Gerindra asal Geriya Buruan, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan ini mengatakan untuk di Bali memang yang akan diusulkan pertama adalah penyelesaian Shortcut titik 1 hingga titik 10 di Denpasar – Singaraja. Kemudian pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Sementara jalan tol dan kereta api lingkar Bali mungkin akan direncanakan belakangan. Setelah itu barulah pembangunan embung di sejumlah kabupaten/kota, sebagai antisipasi ancaman kekeringan di Bali yang diprediksi bisa terjadi pada 2024 mendatang.
“Sekarang shortcut Denpasar – Singaraja dulu. Apalagi Gubernur Bali sudah menyiapkan FS (feasibility study) dan pembebasan lahan,” tegas Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali, ini.
Sementara kereta api lingkar Bali kemungkinan akan menjadi program terakhir yang dibahas. Apakah memang cocok dengan budaya Bali, ketersediaan lahan, dan anggaran. Menurut Gus Sukarta, dalam Rapat Komisi V dengan Gubernur Koster pihaknya telah mengusulkan RDP dilaksanakan secepatnya. “Kalau untuk kereta api itu mungkin terakhir. Karena biaya untuk 1 kilometer rel kereta api menghabiskan anggaran antara Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar. Mulai pembebasan lahan sampai pengadaan rel hingga kereta api bisa beroperasi. Di samping itu urgensinya seperti apa? Apakah keliling Bali atau cukup yang akses ke daerah-daerah pariwisata saja? Ini yang saya sampaikan di dalam rapat Komisi V dengan Gubernur Bali. Tetapi semua aspirasi yang disampaikan dari Bali tentu kami bahas di RDP. Lebih cepat akan lebih bagus lah,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Bali 2009 – 2014, ini.
Gubernur Koster saat bertemu dengan jajaran Komisi V DPR RI, mengatakan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia serta tempat penyelenggaraan berbagai even berskala internasional, menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya masalah infrastruktur guna mendukung pariwisata itu sendiri. Untuk itu pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas pembangunan ke depannya, baik pembangunan infrastruktur di udara, laut, dan darat yang akan dilakukan secara terintegrasi.
Terkait infrastruktur transportasi udara, Gubernur Koster menyampaikan bahwa saat ini Bandara Ngurah Rai sudah dilakukan perluasan parkir pesawat terbang. Ke depannya pihak bandara akan melakukan perluasan lagi terhadap landasan pacu dan parkir pesawat yang rencananya selesai dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun demikian kapasitas bandara masih belum memadai, dan lalu lintas pergerakan pesawat masih sangat padat. Untuk itu pemerintah mencanangkan pembangunan bandara baru di Bali Utara, selain untuk mengurangi kepadatan Bandara Ngurah Rai juga untuk menyeimbangkan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara.
Selain jalur udara, pembangunan infrastruktur jalur darat dan jalur laut juga dilakukan dengan pembangunan shortcut Denpasar – Singaraja, Denpasar – Gilimanuk serta pengembangan Pelabuhan Benoa untuk kapal pesiar. Hal ini telah menjadi salah satu agenda pembangunan infrastruktur Bali kedepannya dengan menggandeng pemerintah pusat dan pihak terkait.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada dan meminta dukungan dari bapak ibu anggota Komisi V untuk mewujudkannya. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali sangat memerlukan infrastruktur yang memadai. Didukung alam yang bersih dan udara yang sehat, pariwisata Bali ke depannya diharapkan lebih baik lagi,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, ini. *nat
Usulan pembangunan infrastruktur di Bali, mulai jalan shortcut Denpasar – Singaraja (via Bedugul, Baturiti, Tabanan), pembangunan kereta api lingkar Bali, pembangunan jalan tol Soka, Tabanan – Gilimanuk, Jembrana yang sudah dibahas di rapat Komisi V DPR RI dengan Gubernur Bali Wayan Koster, di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali Niti Mandala Denpasar, Kamis (1/11), bakal dilanjut pembahasannya di pusat. Komisi V akan menggelindingkan usulan Bali tersebut dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat).
Anggota Komisi V DPR RI Dapil Bali Ida Bagus Putu Sukarta, mengatakan usulan infrastruktur di Bali bakal digelar RDP dengan mitra kerja Komisi V bidang infrastruktur yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Selain itu juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan.
“Nanti akan kami lakukan RDP. Seluruh usulan Bali saat rapat dengan Gubernur Bali sudah dirangkum dan diakomodir. RDP itu untuk menentukan mana yang skala prioritas, mempertimbangkan ketersediaan anggaran,” ujar Gus Sukarta di Denpasar, Jumat (2/10) siang. Pada Jumat lalu, Gus Sukarta meninjau sejumlah lokasi pembangunan infrastruktur di sembilan kabupaten/kota di Bali yang dananya bersumber dari APBN.
Politisi Partai Gerindra asal Geriya Buruan, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan ini mengatakan untuk di Bali memang yang akan diusulkan pertama adalah penyelesaian Shortcut titik 1 hingga titik 10 di Denpasar – Singaraja. Kemudian pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Sementara jalan tol dan kereta api lingkar Bali mungkin akan direncanakan belakangan. Setelah itu barulah pembangunan embung di sejumlah kabupaten/kota, sebagai antisipasi ancaman kekeringan di Bali yang diprediksi bisa terjadi pada 2024 mendatang.
“Sekarang shortcut Denpasar – Singaraja dulu. Apalagi Gubernur Bali sudah menyiapkan FS (feasibility study) dan pembebasan lahan,” tegas Ketua DPD Gerindra Provinsi Bali, ini.
Sementara kereta api lingkar Bali kemungkinan akan menjadi program terakhir yang dibahas. Apakah memang cocok dengan budaya Bali, ketersediaan lahan, dan anggaran. Menurut Gus Sukarta, dalam Rapat Komisi V dengan Gubernur Koster pihaknya telah mengusulkan RDP dilaksanakan secepatnya. “Kalau untuk kereta api itu mungkin terakhir. Karena biaya untuk 1 kilometer rel kereta api menghabiskan anggaran antara Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar. Mulai pembebasan lahan sampai pengadaan rel hingga kereta api bisa beroperasi. Di samping itu urgensinya seperti apa? Apakah keliling Bali atau cukup yang akses ke daerah-daerah pariwisata saja? Ini yang saya sampaikan di dalam rapat Komisi V dengan Gubernur Bali. Tetapi semua aspirasi yang disampaikan dari Bali tentu kami bahas di RDP. Lebih cepat akan lebih bagus lah,” ujar mantan Wakil Ketua DPRD Bali 2009 – 2014, ini.
Gubernur Koster saat bertemu dengan jajaran Komisi V DPR RI, mengatakan Bali sebagai daerah tujuan pariwisata dunia serta tempat penyelenggaraan berbagai even berskala internasional, menghadapi berbagai permasalahan. Salah satunya masalah infrastruktur guna mendukung pariwisata itu sendiri. Untuk itu pembangunan infrastruktur telah menjadi prioritas pembangunan ke depannya, baik pembangunan infrastruktur di udara, laut, dan darat yang akan dilakukan secara terintegrasi.
Terkait infrastruktur transportasi udara, Gubernur Koster menyampaikan bahwa saat ini Bandara Ngurah Rai sudah dilakukan perluasan parkir pesawat terbang. Ke depannya pihak bandara akan melakukan perluasan lagi terhadap landasan pacu dan parkir pesawat yang rencananya selesai dalam beberapa tahun mendatang. Meskipun demikian kapasitas bandara masih belum memadai, dan lalu lintas pergerakan pesawat masih sangat padat. Untuk itu pemerintah mencanangkan pembangunan bandara baru di Bali Utara, selain untuk mengurangi kepadatan Bandara Ngurah Rai juga untuk menyeimbangkan pembangunan antara Bali Selatan dan Bali Utara.
Selain jalur udara, pembangunan infrastruktur jalur darat dan jalur laut juga dilakukan dengan pembangunan shortcut Denpasar – Singaraja, Denpasar – Gilimanuk serta pengembangan Pelabuhan Benoa untuk kapal pesiar. Hal ini telah menjadi salah satu agenda pembangunan infrastruktur Bali kedepannya dengan menggandeng pemerintah pusat dan pihak terkait.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan infrastruktur yang ada dan meminta dukungan dari bapak ibu anggota Komisi V untuk mewujudkannya. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali sangat memerlukan infrastruktur yang memadai. Didukung alam yang bersih dan udara yang sehat, pariwisata Bali ke depannya diharapkan lebih baik lagi,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, ini. *nat
1
Komentar