KMHDI Temui Kepala Staf Presiden
Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menemui Kepala Staf Kepresidenan Jend. Purn.TNI Moeldoko
JAKARTA, NusaBali
TNI Moeldoko di Kantor Staf Presiden. Mereka membahas masalah kebangsaan. Dalam kesempatan itu, PP KMHDI menyerahkan rekomendasi organisasi berdasarkan hasil Mahasabha XI KMHDI pada Agustus lalu di Yogyakarta.
"Pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari kongres KMHDI di Yogyakarta beberapa bulan lalu. Kader KMHDI telah merumuskan beberapa poin penting terkait isu kebangsaan, dan kami telah sampaikan itu," ucap Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba kepada NusaBali usai pertemuan, Selasa (6/10).
Menurut Andre, di tengah proses demokrasi yang terus berjalan di Republik ini, pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia amatlah penting. Oleh karenanya, perlu menciptakan demokrasi substansial. Investasi harus dimulai dari pendidikan berkualitas bagi sumber daya manusia Indonesia, terutama pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
"Pelembagaan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa bernegara adalah landasan terciptanya pesta Demokrasi yang demokratis," katanya. Andre menyampaikan pula, bahwa kehadiran organisasi ekstra kampus dapat berperan sebagai salah satu implementor dalam melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam setiap kajian dan jati diri kader KMHDI. Dimana orientasi pendidikannya untuk membentuk kader religius, humanis, nasionalis dan progresif. "KMHDI secara sadar mengecam segala bentuk tindakan intoleransi, praktek kampanye dengan kata-kata tendensius yang memiliki indikasi terjadinya disharmonisasi bangsa," tegas Andre. Moeldoko pun menyambut baik apa yang disampaikan KMHDI. Menurut dia,
penguatan Pancasila sebagai landasan bernegara sangatlah penting. Ditambah sekarang kita memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi dalam penguatan nilai-nilai Pancasila.
"Segala permasalahan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu KMHDI harus selalu turut aktif menjaga stabilitas keamanan negara dari berbagai ancaman disharmonisasi," imbuh Moeldoko. *k22
TNI Moeldoko di Kantor Staf Presiden. Mereka membahas masalah kebangsaan. Dalam kesempatan itu, PP KMHDI menyerahkan rekomendasi organisasi berdasarkan hasil Mahasabha XI KMHDI pada Agustus lalu di Yogyakarta.
"Pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari kongres KMHDI di Yogyakarta beberapa bulan lalu. Kader KMHDI telah merumuskan beberapa poin penting terkait isu kebangsaan, dan kami telah sampaikan itu," ucap Ketua Presidium PP KMHDI I Kadek Andre Nuaba kepada NusaBali usai pertemuan, Selasa (6/10).
Menurut Andre, di tengah proses demokrasi yang terus berjalan di Republik ini, pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia amatlah penting. Oleh karenanya, perlu menciptakan demokrasi substansial. Investasi harus dimulai dari pendidikan berkualitas bagi sumber daya manusia Indonesia, terutama pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
"Pelembagaan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa bernegara adalah landasan terciptanya pesta Demokrasi yang demokratis," katanya. Andre menyampaikan pula, bahwa kehadiran organisasi ekstra kampus dapat berperan sebagai salah satu implementor dalam melembagakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Komitmen tersebut juga tercermin dalam setiap kajian dan jati diri kader KMHDI. Dimana orientasi pendidikannya untuk membentuk kader religius, humanis, nasionalis dan progresif. "KMHDI secara sadar mengecam segala bentuk tindakan intoleransi, praktek kampanye dengan kata-kata tendensius yang memiliki indikasi terjadinya disharmonisasi bangsa," tegas Andre. Moeldoko pun menyambut baik apa yang disampaikan KMHDI. Menurut dia,
penguatan Pancasila sebagai landasan bernegara sangatlah penting. Ditambah sekarang kita memiliki Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang secara khusus memiliki tugas dan fungsi dalam penguatan nilai-nilai Pancasila.
"Segala permasalahan bangsa merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu KMHDI harus selalu turut aktif menjaga stabilitas keamanan negara dari berbagai ancaman disharmonisasi," imbuh Moeldoko. *k22
Komentar