Bappeda Hindari Keterlibatan Investor
Kerjasama dengan investor tak menguntungkan Pemkab dan malah RPH terbengkalai.
Pemkab Kaji Pemanfaatan RPH Temesi
GIANYAR, NusaBali
Pemkab Gianyar kini berupaya keras untuk memanfaatkan Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Temesi, Kecamatan/Kebupaten Gianyar. Karena RPH terbesar di Bali ini mangkrak sejak beberapa tahun lalu setelah berganti sedikitnya empat investor. Badan Perencanaan Daerah, dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Gianyar, membuat kajian. Salah satu item kajian, bahwa pengelolaan RPH nanti tak perlu melibatkan investor.
Alternatifnya, Pemkab mempercayakan kepada Perusda Mandara Giri (Perusda milik Pemkab Gianyar), atau membuat kelembagaan khusus mengelola RPH. Informasi di Gianyar, Rabu (7/11), kajian tentang pemanfaatan RPH ini sedang dilakukan Bappeda Litbang Gianyar. Kepala Bappeda Litbang Gianyar I Gde Widarma Suharta membenarkan, kajian pemanfaatkan pasca kemangkrakan RPH ini. Fokus kajian, apakah areal RPH ini layak difungsikan kembali jadi RPH, atau untuk kegiatan lain. ‘’Pilihan kami di Bappeda-Litbang pada yang pertama,’’ jelas mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Gianyar era Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) ini.
Widarma menambahkan, pemanfaatan ulang RPH ini didasari surat dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RI, Drh I Ketut Diarmita MP. Surat yang ditujukan kepada Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng itu, menyatakan pihak Dirjen telah memonitor kondisi RPH ini. Pendapat pihak Pusat, agar RPH ini difunbsikan kembali sebegai RPH. Pihak Pusat siap membantu hal-hal yang memungkinkan RPH ini agar bisa beroperasi normal. ‘’Agar bisa beroperasi lagi, apakah RPH masih perlu bantuan berupa peralatan, atau kebijakan,’’ jelas pejabat asal Kelurahan Banyuning, Buleleng ini.
Jelas dia, kebijakan yang ditawarkan pihak Dirjen, antara lain pembatasan kuota pengiriman sapi ke luar Bali. Dengan pembatasan ini maka sapi Bali akan lebih banyak dipotong di Bali, atau dijual dalam bentuk daging. ‘’Akan lebih menguntungkan jika sapi dijual dalam bentuk daging potong, buka sapi hidup, maka RPH Temesi sangat berperan,’’ jelasnya.
Nantinya, harap dia, RPH ini dapat dikelola oleh Perusda atau lembaga tersendiri. Karena dari pengalaman beberapa tahun lalu, kerjasama dengan investor tak menguntungkan Pemkab dan malah RPH terbengkalai.
Saat ditanya, apakah Pemkab atau Perusda Mandara Giri punya SDM kompeten untuk mengelola RPH, Widarma menjawab singkat, akan ada perekrutan SDM. Ia mengaku, dari penjelasan Dirjen, dirinya optimis RPH ini akan hidup. Karena selama ini, kendalanya pengiriman sapi hidup ke luar Bali tinggi. Jika ada pembatasan, maka orang Jakarta sekali pun akan beli daging sapi ke Bali, di RPH ini. Bahkan Widarma belum membaca jenis ancaman yang mengakibatkan pengoperasian RPH ini kembali mangkrak seperti sejak tahun-tahun sebelumnya.
Untuk diketahui, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RIU Drh I Ketut Diarmita MP, mengetahui kondisi RPH Temesi, karena ia sempat menjabat Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar (2010-2015).
Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra mengakui, RPH Temesi mangkrak. Kata dia, RPH ini masih dalam proses pengibahan aset dari pemiliknya, yakni Pusat (pemilik I), Pemprov Bali (pemlik II), kepada Pemkab Gianyar (pemilik III). Selanjutnya, Pemkab akan mengambil langkah-langkah. ‘’Jika pengibahan aset ini belum, maka kami tak bisa mengambil langkah-langlah untuk menghidupkan RPH ini,’’ jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, RPH Temesi, sejak diresmikan 16 Juli 2008 oleh Gubernur Bali Dewa Berata, telah berganti empat kali pengelola/investor. Namun RPH ini mangkrak hingga kini hanya jadi ‘rumah hantu’. Dua unit bangunan utama di atas lahan RPH sekitar 1 hektare, terdiri dari satu bangunan operaioanl dan satu kantor itu, ditumbuhi semak belukar. *lsa
GIANYAR, NusaBali
Pemkab Gianyar kini berupaya keras untuk memanfaatkan Rumah Potong Hewan (RPH) di Desa Temesi, Kecamatan/Kebupaten Gianyar. Karena RPH terbesar di Bali ini mangkrak sejak beberapa tahun lalu setelah berganti sedikitnya empat investor. Badan Perencanaan Daerah, dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Gianyar, membuat kajian. Salah satu item kajian, bahwa pengelolaan RPH nanti tak perlu melibatkan investor.
Alternatifnya, Pemkab mempercayakan kepada Perusda Mandara Giri (Perusda milik Pemkab Gianyar), atau membuat kelembagaan khusus mengelola RPH. Informasi di Gianyar, Rabu (7/11), kajian tentang pemanfaatan RPH ini sedang dilakukan Bappeda Litbang Gianyar. Kepala Bappeda Litbang Gianyar I Gde Widarma Suharta membenarkan, kajian pemanfaatkan pasca kemangkrakan RPH ini. Fokus kajian, apakah areal RPH ini layak difungsikan kembali jadi RPH, atau untuk kegiatan lain. ‘’Pilihan kami di Bappeda-Litbang pada yang pertama,’’ jelas mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Gianyar era Bupati Gianyar AA Gde Agung Bharata dan Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) ini.
Widarma menambahkan, pemanfaatan ulang RPH ini didasari surat dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RI, Drh I Ketut Diarmita MP. Surat yang ditujukan kepada Pj Bupati Gianyar I Ketut Rochineng itu, menyatakan pihak Dirjen telah memonitor kondisi RPH ini. Pendapat pihak Pusat, agar RPH ini difunbsikan kembali sebegai RPH. Pihak Pusat siap membantu hal-hal yang memungkinkan RPH ini agar bisa beroperasi normal. ‘’Agar bisa beroperasi lagi, apakah RPH masih perlu bantuan berupa peralatan, atau kebijakan,’’ jelas pejabat asal Kelurahan Banyuning, Buleleng ini.
Jelas dia, kebijakan yang ditawarkan pihak Dirjen, antara lain pembatasan kuota pengiriman sapi ke luar Bali. Dengan pembatasan ini maka sapi Bali akan lebih banyak dipotong di Bali, atau dijual dalam bentuk daging. ‘’Akan lebih menguntungkan jika sapi dijual dalam bentuk daging potong, buka sapi hidup, maka RPH Temesi sangat berperan,’’ jelasnya.
Nantinya, harap dia, RPH ini dapat dikelola oleh Perusda atau lembaga tersendiri. Karena dari pengalaman beberapa tahun lalu, kerjasama dengan investor tak menguntungkan Pemkab dan malah RPH terbengkalai.
Saat ditanya, apakah Pemkab atau Perusda Mandara Giri punya SDM kompeten untuk mengelola RPH, Widarma menjawab singkat, akan ada perekrutan SDM. Ia mengaku, dari penjelasan Dirjen, dirinya optimis RPH ini akan hidup. Karena selama ini, kendalanya pengiriman sapi hidup ke luar Bali tinggi. Jika ada pembatasan, maka orang Jakarta sekali pun akan beli daging sapi ke Bali, di RPH ini. Bahkan Widarma belum membaca jenis ancaman yang mengakibatkan pengoperasian RPH ini kembali mangkrak seperti sejak tahun-tahun sebelumnya.
Untuk diketahui, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian RIU Drh I Ketut Diarmita MP, mengetahui kondisi RPH Temesi, karena ia sempat menjabat Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar (2010-2015).
Dihubungi terpisah, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra mengakui, RPH Temesi mangkrak. Kata dia, RPH ini masih dalam proses pengibahan aset dari pemiliknya, yakni Pusat (pemilik I), Pemprov Bali (pemlik II), kepada Pemkab Gianyar (pemilik III). Selanjutnya, Pemkab akan mengambil langkah-langkah. ‘’Jika pengibahan aset ini belum, maka kami tak bisa mengambil langkah-langlah untuk menghidupkan RPH ini,’’ jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, RPH Temesi, sejak diresmikan 16 Juli 2008 oleh Gubernur Bali Dewa Berata, telah berganti empat kali pengelola/investor. Namun RPH ini mangkrak hingga kini hanya jadi ‘rumah hantu’. Dua unit bangunan utama di atas lahan RPH sekitar 1 hektare, terdiri dari satu bangunan operaioanl dan satu kantor itu, ditumbuhi semak belukar. *lsa
Komentar