Koster Instruksi Tutup Toko Tiongkok
Kemarin, Gubernur Wayan Koster kumpulkan stakeholder untuk bahas masalah praktek mafia jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok
Penertiban 16 Toko Tiongkok di Wilayah Badung Dimulai Hari Ini
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster perintahkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta untuk menutup toko-toko milik investor Tiongkok, yang selama ini diduga menjadi praktek mafia jual jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok. Bahkan, Toko-toko Tiongkok di Badung yang jumlahnya mencapai 16 unit itu sudah harus ditertibkan mulai Jumat (9/11) ini.
Instruksi tertulis untuk tutup Toko Tiongkok ini diungkapkan Gubernur Koster seusai memimpin rapat masalah pariwisata di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Kamis (7/11) siang. Rapat kemarin awalnya dipimpin oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), dengan mengumpulkan seluruh stakeholder pariwisata, mulai dari ASITA Bali, PHRI Bali, HPI Bali, GIPI Bali, hingga perwakilan Satpol PP Provinsi Bali dan Badung, Imigrasi, serta Pimpinan OPD lingkup Pemprov Bali.
Rapat membahas masalah pariwisata, terutama praktek mafia jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok ini dimulai sekitar pukul 13.00 Wita. Setelah berlangsung 1,5 jam, tepatnya pukul 14.30 Wita, rapat diambilalih oleh Gubernur Koster. Rapat yang berlangsung hingga sore pukul 16.30 Wita tersebut digelar tertutup untuk media.
Barulah setelah rapat usai, Gubernur Koster memberikan keterangan pers. Koster menegaskan, pihaknya sudah menginstruksikan secara tertulis kepada Bupati Badung untuk menutup sejumlah Toko Tiongkok yang selama ini beroperasi di Gumi Keris, baik yang berizin maupun tidak berizin. Masalahnya, keberadaan Toko Tiongkok telah menciptakan situasi yang tidak sehat bagi pariwisata Bali.
“Kita sudah rapatkan tadi mengenai Toko Tiongkok itu. Sudah saya instruksikan kepada Bupati Badung agar mulai besok (hari ini, Red) tertibkan Toko-toko Tiongkok itu, baik yang berizin maupun tidak beizin. Sebab, mereka sudah menciptakan pariwisata yang tidak sehat,” ujar Koster yang kemarin sore didampingi Wagub Cok Ace dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Menurut Koster, surat untuk Bupati Badung terkait instruksi tutup Toko Tiongkok ini sudah dikonsep oleh Sekda Dewa Indra. Instruksi ini mesti ditindaklanjuti Bupati Badung. “Makin cepat, makin baik bagi saya. Saya telah instruksikan, besok sudah harus ditutup itu. Saya sudah tegaskan dalam rapat tadi, instruksi saya akan diterbitkan secara tertulis, sebagai landasan bagi Bupati Badung untuk menutup Toko Tiongkok yang tidak berizin maupun berizin,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster mengatakan, hingga saat ini di wilayah Badung terdata ada 16 toko yang bermasalah. Dari 16 Toko Tiongkok itu, 4 unit di antaranya tidak memiliki izin. Namun demikian, Koster perintahkan untuk menutup seluruh 16 Toko Tiongkok tersebut, karena menjadi pusaran praktek mafia jual murah pariwisata Bali.
Sebagaimana fakta yang terungkap sebelumnya, Toko-toko Tiongkok (milik investor Tiongkok) ini umumnya menjual barang-barang buatan Tiongkok dan melibatkan pekerja asing. Turis Tiongkok yang liburan di Bali digiring untuk belanja ke toko-toko tersebut. Barang buatan Tiongkok yang dijual di toko tersebut lebih mahal berkali lipat dibanding di negaranya. Konon, keuntungan besar itulah yang dipakai Toko Tiongkok untuk mensubsidi wisatawan Tiongkok libutran ke Bali dengan paket tur sangat murah.
Bukan hanya di wilayah Badung terdapat Toko Tiongkok. Di kawasan Kota Denpasar juga banyak ada Toko Tiongkok, terutama di Jalur Baypass Ngurah Rai kawasan Denpasar Selatan. Mengenai keberadaan Toko Toko Tiongkok di Denpasar, menurut Koster, juga dicek. Toko-toko di Denpasar ini pun tidak menutup kemungkinan untuk ditutup juga. “Instruksi ini (tutup Toko Tiongkok, Red) berlaku untuk wilayah Kabupaten/Kota se-Bali, bukan hanya di Badung.”
Koster berharap kejadian ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, karena telah merusak citra pariwisata Bali dan Indonesia secara umum. Koster berharap melalui langkah konkret ini, ke depannya wisatawan yang datang ke Bali bisa tersaring dan berkualitas. “Saya harap wisatawan yang datang adalah yang cinta Bali, bisa menjaga alam dan keharmonisan budaya Bali. Langkah tegas ini tidak akan pengaruhi pariwisata Bali, justru ini menyelesaikan masalah yang ada,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-208) ini.
Sementara itu, Kabid Trantib Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Darmadi, mengatakan pihaknya bersama Satpol PP Badung siap menindaklanjuti instruksi Gubernur Koster untuk tutup Toko-toko Tiongkok. Menurut Dewa Darmadi, Satpol PP Badung akan berada di garis terdepan dalam penertiban ini, di-back up Satpol PP Provinsi Bali. “Kita back up Satpol PP Badung yang berada di posisi terdepan,” tegas Dewa Darmadi seusai rapat kemarin.
Mengenai 16 Toko Tiongkok di Badung yang akan ditutup mulai hari ini sesuai instruksi Gubernur, menurut Dewa Darmadi, akan dilihat situasi saat di lapangan. “Saya belum tahu data nama-nama toko tersebut. Katanya ada 16 toko, kita lihat di lapangan saat turun besok (hari ini),” tegas birokrat asal kawasan seberang Nusa Penida, Klungkung ini. *nat
DENPASAR, NusaBali
Gubernur Bali Wayan Koster perintahkan Bupati Badung Nyoman Giri Prasta untuk menutup toko-toko milik investor Tiongkok, yang selama ini diduga menjadi praktek mafia jual jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok. Bahkan, Toko-toko Tiongkok di Badung yang jumlahnya mencapai 16 unit itu sudah harus ditertibkan mulai Jumat (9/11) ini.
Instruksi tertulis untuk tutup Toko Tiongkok ini diungkapkan Gubernur Koster seusai memimpin rapat masalah pariwisata di Ruang Praja Sabha Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Kamis (7/11) siang. Rapat kemarin awalnya dipimpin oleh Wagub Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), dengan mengumpulkan seluruh stakeholder pariwisata, mulai dari ASITA Bali, PHRI Bali, HPI Bali, GIPI Bali, hingga perwakilan Satpol PP Provinsi Bali dan Badung, Imigrasi, serta Pimpinan OPD lingkup Pemprov Bali.
Rapat membahas masalah pariwisata, terutama praktek mafia jual murah pariwisata Bali ke pasar turis Tiongkok ini dimulai sekitar pukul 13.00 Wita. Setelah berlangsung 1,5 jam, tepatnya pukul 14.30 Wita, rapat diambilalih oleh Gubernur Koster. Rapat yang berlangsung hingga sore pukul 16.30 Wita tersebut digelar tertutup untuk media.
Barulah setelah rapat usai, Gubernur Koster memberikan keterangan pers. Koster menegaskan, pihaknya sudah menginstruksikan secara tertulis kepada Bupati Badung untuk menutup sejumlah Toko Tiongkok yang selama ini beroperasi di Gumi Keris, baik yang berizin maupun tidak berizin. Masalahnya, keberadaan Toko Tiongkok telah menciptakan situasi yang tidak sehat bagi pariwisata Bali.
“Kita sudah rapatkan tadi mengenai Toko Tiongkok itu. Sudah saya instruksikan kepada Bupati Badung agar mulai besok (hari ini, Red) tertibkan Toko-toko Tiongkok itu, baik yang berizin maupun tidak beizin. Sebab, mereka sudah menciptakan pariwisata yang tidak sehat,” ujar Koster yang kemarin sore didampingi Wagub Cok Ace dan Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Menurut Koster, surat untuk Bupati Badung terkait instruksi tutup Toko Tiongkok ini sudah dikonsep oleh Sekda Dewa Indra. Instruksi ini mesti ditindaklanjuti Bupati Badung. “Makin cepat, makin baik bagi saya. Saya telah instruksikan, besok sudah harus ditutup itu. Saya sudah tegaskan dalam rapat tadi, instruksi saya akan diterbitkan secara tertulis, sebagai landasan bagi Bupati Badung untuk menutup Toko Tiongkok yang tidak berizin maupun berizin,” tegas Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng yang juga Ketua DPD PDIP Bali ini.
Koster mengatakan, hingga saat ini di wilayah Badung terdata ada 16 toko yang bermasalah. Dari 16 Toko Tiongkok itu, 4 unit di antaranya tidak memiliki izin. Namun demikian, Koster perintahkan untuk menutup seluruh 16 Toko Tiongkok tersebut, karena menjadi pusaran praktek mafia jual murah pariwisata Bali.
Sebagaimana fakta yang terungkap sebelumnya, Toko-toko Tiongkok (milik investor Tiongkok) ini umumnya menjual barang-barang buatan Tiongkok dan melibatkan pekerja asing. Turis Tiongkok yang liburan di Bali digiring untuk belanja ke toko-toko tersebut. Barang buatan Tiongkok yang dijual di toko tersebut lebih mahal berkali lipat dibanding di negaranya. Konon, keuntungan besar itulah yang dipakai Toko Tiongkok untuk mensubsidi wisatawan Tiongkok libutran ke Bali dengan paket tur sangat murah.
Bukan hanya di wilayah Badung terdapat Toko Tiongkok. Di kawasan Kota Denpasar juga banyak ada Toko Tiongkok, terutama di Jalur Baypass Ngurah Rai kawasan Denpasar Selatan. Mengenai keberadaan Toko Toko Tiongkok di Denpasar, menurut Koster, juga dicek. Toko-toko di Denpasar ini pun tidak menutup kemungkinan untuk ditutup juga. “Instruksi ini (tutup Toko Tiongkok, Red) berlaku untuk wilayah Kabupaten/Kota se-Bali, bukan hanya di Badung.”
Koster berharap kejadian ini tidak menjadi polemik yang berkepanjangan, karena telah merusak citra pariwisata Bali dan Indonesia secara umum. Koster berharap melalui langkah konkret ini, ke depannya wisatawan yang datang ke Bali bisa tersaring dan berkualitas. “Saya harap wisatawan yang datang adalah yang cinta Bali, bisa menjaga alam dan keharmonisan budaya Bali. Langkah tegas ini tidak akan pengaruhi pariwisata Bali, justru ini menyelesaikan masalah yang ada,” tandas mantan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Bali tiga kali periode (2004-2009, 2009-2014, 2014-208) ini.
Sementara itu, Kabid Trantib Satpol PP Provinsi Bali, Dewa Nyoman Darmadi, mengatakan pihaknya bersama Satpol PP Badung siap menindaklanjuti instruksi Gubernur Koster untuk tutup Toko-toko Tiongkok. Menurut Dewa Darmadi, Satpol PP Badung akan berada di garis terdepan dalam penertiban ini, di-back up Satpol PP Provinsi Bali. “Kita back up Satpol PP Badung yang berada di posisi terdepan,” tegas Dewa Darmadi seusai rapat kemarin.
Mengenai 16 Toko Tiongkok di Badung yang akan ditutup mulai hari ini sesuai instruksi Gubernur, menurut Dewa Darmadi, akan dilihat situasi saat di lapangan. “Saya belum tahu data nama-nama toko tersebut. Katanya ada 16 toko, kita lihat di lapangan saat turun besok (hari ini),” tegas birokrat asal kawasan seberang Nusa Penida, Klungkung ini. *nat
1
Komentar