Menteri Arief Yahya Berencana Bertemu Menpar Tiongkok
Menteri Pariwisata Arief Yahya berencana bertemu dengan Menteri Pariwisata Tiongkok untuk membahas masalah diobralnya pariwisata Bali di negeri itu.
MANGUPURA, NusaBali
Hal ini diungkapkan Menpar Arief Yahya saat menghadiri acara wisuda XXIV STP Bali di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Senin (12/11). Menurutnya tiga tahun lalu pernah disepakati untuk membuat whitelist. Dikatakan cara tersebut adalah salah satu yang yang efektif. Dengan cara seperti itu hanya travel agen, whole saler yang terdaftar yang boleh beroperasi di kedua negara.
Dalam kesepakatan itu industri pariwisata Indonesia diwakili Asita. Saat itu sepakat mengeluarkan list-nya, begitu juga industri wisata di Tiongkok. “Kalau tidak masuk di dalam list, tidak boleh masuk. Kalau yang ada di dalam list nekat melakukan kenakalan, izinnya akan dicabut. Itu akan kita ulang lagi,” tuturnya.
Dikatakan penerapanya seluruh Indonesia bukan hanya di Bali. “Di Thailand dulu paling ramai dengan istilah zero dollar tour zero fee tour. Ini dua istilah yang digunakan dan tidak hanya terjadi di Bali. Ini terjadi di seluruh dunia dan salah satunya di Bali. Ini yang kita atasi sekarang,” tegasnya.
Dia mengungkapkan jumlah rata-rata turis Tiongkok ke Bali antara 150 ribu sampai 200 ribu per bulan. Kasus wisatawan Tiongkok tak mengganggu target 20 juta kunjungan wisatawan di 2019. Namun untuk wisatawan Tiongkok tentu berpengaruh.
Sementara untuk target 17 juta wisman ke Indonesia tahun ini Menpar mengaku pesimistis bisa mencapainya. Dia memperkirakan yang dapat dicapai sekitar 16,5 juta. Ada beberapa faktor pemicunya. Misalnya bencana gempa bumi yang beruntun.
“Dari target 17 juta kemungkinan besar tercapai 16,5 juta. Tahun lalu juga terjadi hal yang sama, sampai September semua orang percaya kita akan mencapai 15 juta sesuai target. Namun terjadi erupsi Gunung Agung,” bebernya. *po
Hal ini diungkapkan Menpar Arief Yahya saat menghadiri acara wisuda XXIV STP Bali di Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Senin (12/11). Menurutnya tiga tahun lalu pernah disepakati untuk membuat whitelist. Dikatakan cara tersebut adalah salah satu yang yang efektif. Dengan cara seperti itu hanya travel agen, whole saler yang terdaftar yang boleh beroperasi di kedua negara.
Dalam kesepakatan itu industri pariwisata Indonesia diwakili Asita. Saat itu sepakat mengeluarkan list-nya, begitu juga industri wisata di Tiongkok. “Kalau tidak masuk di dalam list, tidak boleh masuk. Kalau yang ada di dalam list nekat melakukan kenakalan, izinnya akan dicabut. Itu akan kita ulang lagi,” tuturnya.
Dikatakan penerapanya seluruh Indonesia bukan hanya di Bali. “Di Thailand dulu paling ramai dengan istilah zero dollar tour zero fee tour. Ini dua istilah yang digunakan dan tidak hanya terjadi di Bali. Ini terjadi di seluruh dunia dan salah satunya di Bali. Ini yang kita atasi sekarang,” tegasnya.
Dia mengungkapkan jumlah rata-rata turis Tiongkok ke Bali antara 150 ribu sampai 200 ribu per bulan. Kasus wisatawan Tiongkok tak mengganggu target 20 juta kunjungan wisatawan di 2019. Namun untuk wisatawan Tiongkok tentu berpengaruh.
Sementara untuk target 17 juta wisman ke Indonesia tahun ini Menpar mengaku pesimistis bisa mencapainya. Dia memperkirakan yang dapat dicapai sekitar 16,5 juta. Ada beberapa faktor pemicunya. Misalnya bencana gempa bumi yang beruntun.
“Dari target 17 juta kemungkinan besar tercapai 16,5 juta. Tahun lalu juga terjadi hal yang sama, sampai September semua orang percaya kita akan mencapai 15 juta sesuai target. Namun terjadi erupsi Gunung Agung,” bebernya. *po
Komentar