Komisi I Raker dengan OPD Terkait Rasionalisasi Anggaran
Komisi I DPRD Badung yang dikomando Wayan Suyasa menggelar rapat kerja (raker) dengan sejumlah OPD, Rabu (14/11), membahas rasionalisasi program OPD terkait rasionalisasi RAPBD Badung 2019 dari Rp 10,4 triliun menjadi Rp 7,7 triliun.
MANGUPURA, NusaBali
Selain Ketua Komisi I Wayan Suyasa, raker dihadiri anggota Komisi I, Made Ponda Wirawan, Made Subawa, Nyoman Ardana, serta Wayan Regep. Dari OPD hadir Kepala BKPSDM Gede Wijaya, Kadis Catatan Sipil, Kepala Kesbangpol Linmas Nyoman Suendi, Kasatpol PP IGAK Suryanegara. Sementara itu, Kadis BPMPTSP, Kadis Pariwisata serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diwakili masing-masing satu kabid.
Menurut Suyasa, rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD pastik dilakukan terkait dengan rasionalisasi RAPBD 2019. Walau terjadi rasionalisasi, Suyasa meminta program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat tidak dirasionalisasi. “Program yang skala prioritasnya tinggi jangan sampai dirasionalisasi,” katanya.
Hal senada dikemukakan anggota Komisi I Made Subawa dan Nyoman Ardana. Menurut keduanya, rasionalisasi merupakan jalan terbaik daripada memaksakan diri. Walau begitu, rasionalisasi dilakukan atas dasar kebersamaan. “Rasionalisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas,” tegasnya.
Selanjutnya masing-masing OPD melaporkan anggaran dan program yang diajukan pada RAPBD 2019 termasuk program apa yang akan dipangkas.
Kepala BKPSDM Gede Wijaya melaporkan, sudah ada ketentuan belanja pengembangan SDM aparatur 0,16 persen. Dengan ketentuan ini, belanja pengembangan SDM dari semula Rp 16 miliar menjadi Rp 5,9 miliar. “Kami juga merasionalisasi kegiatan HUT Korpri yang nilainya sekitar Rp 600 juta,” katanya.
Kepala Catatan Sipil Nyoman Soka melaporkan, semua program yang dirancang untuk 2019 merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pihaknya mengusulkan tambahan peralatan sesuai arahan MenPAN-RB berupa kursi disabilitas, sofa untuk menyusui, bed single juga untuk menyusui, penambahan kamera perekaman e-KTP, serta sound system di layanan publik. “Hal ini karena Capil Badung menjadi role model layanan publik,” kata Soka.
Kepala Kesbangpol Linmas Nyoman Suendi memaparkan, program yang diusulkannya senilai Rp 6 miliar lebih. Yang bisa dirasionalisasi berupa pengadaan 6 unit komputer senilai Rp 132 juta. Demikian juga di Satpol PP. Menurut Kasatpol PP Surya Negara,usulan proyek pada 2019 mencapai Rp 11,4 miliar. Rasionalisasi senilai Rp 2,4 miliar.
Sementara dari BPM PTSP dilaporkan, usulan program sebelumnya mencapai Rp 14 miliar turun menjadi Rp 10 miliar. Program ini merupakan prioritas terkait dengan perizinan dan nonperizinan.
Khusus untuk Dinas Pariwisata, anggaran yang diajukan mencapai Rp 90 miliar untuk 11 program dan 56 kegiatan. Program ini tak ada yang dirasionalisasi, termasuk rancangan 5 desa wisata dan promosi pariwisata ke luar negeri. Khusus di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dari Rp 18,8 miliar mengalami rasionalisasi hanya Rp 1 miliar lebih.
Semua usulan rasionalisasi tertulis tersebut diserahkan kepada Ketua Komisi I untuk selanjutnya dibahas di tingkat pimpinan dewan. *asa
Selain Ketua Komisi I Wayan Suyasa, raker dihadiri anggota Komisi I, Made Ponda Wirawan, Made Subawa, Nyoman Ardana, serta Wayan Regep. Dari OPD hadir Kepala BKPSDM Gede Wijaya, Kadis Catatan Sipil, Kepala Kesbangpol Linmas Nyoman Suendi, Kasatpol PP IGAK Suryanegara. Sementara itu, Kadis BPMPTSP, Kadis Pariwisata serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diwakili masing-masing satu kabid.
Menurut Suyasa, rasionalisasi sejumlah kegiatan di OPD pastik dilakukan terkait dengan rasionalisasi RAPBD 2019. Walau terjadi rasionalisasi, Suyasa meminta program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat tidak dirasionalisasi. “Program yang skala prioritasnya tinggi jangan sampai dirasionalisasi,” katanya.
Hal senada dikemukakan anggota Komisi I Made Subawa dan Nyoman Ardana. Menurut keduanya, rasionalisasi merupakan jalan terbaik daripada memaksakan diri. Walau begitu, rasionalisasi dilakukan atas dasar kebersamaan. “Rasionalisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas,” tegasnya.
Selanjutnya masing-masing OPD melaporkan anggaran dan program yang diajukan pada RAPBD 2019 termasuk program apa yang akan dipangkas.
Kepala BKPSDM Gede Wijaya melaporkan, sudah ada ketentuan belanja pengembangan SDM aparatur 0,16 persen. Dengan ketentuan ini, belanja pengembangan SDM dari semula Rp 16 miliar menjadi Rp 5,9 miliar. “Kami juga merasionalisasi kegiatan HUT Korpri yang nilainya sekitar Rp 600 juta,” katanya.
Kepala Catatan Sipil Nyoman Soka melaporkan, semua program yang dirancang untuk 2019 merupakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Pihaknya mengusulkan tambahan peralatan sesuai arahan MenPAN-RB berupa kursi disabilitas, sofa untuk menyusui, bed single juga untuk menyusui, penambahan kamera perekaman e-KTP, serta sound system di layanan publik. “Hal ini karena Capil Badung menjadi role model layanan publik,” kata Soka.
Kepala Kesbangpol Linmas Nyoman Suendi memaparkan, program yang diusulkannya senilai Rp 6 miliar lebih. Yang bisa dirasionalisasi berupa pengadaan 6 unit komputer senilai Rp 132 juta. Demikian juga di Satpol PP. Menurut Kasatpol PP Surya Negara,usulan proyek pada 2019 mencapai Rp 11,4 miliar. Rasionalisasi senilai Rp 2,4 miliar.
Sementara dari BPM PTSP dilaporkan, usulan program sebelumnya mencapai Rp 14 miliar turun menjadi Rp 10 miliar. Program ini merupakan prioritas terkait dengan perizinan dan nonperizinan.
Khusus untuk Dinas Pariwisata, anggaran yang diajukan mencapai Rp 90 miliar untuk 11 program dan 56 kegiatan. Program ini tak ada yang dirasionalisasi, termasuk rancangan 5 desa wisata dan promosi pariwisata ke luar negeri. Khusus di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, dari Rp 18,8 miliar mengalami rasionalisasi hanya Rp 1 miliar lebih.
Semua usulan rasionalisasi tertulis tersebut diserahkan kepada Ketua Komisi I untuk selanjutnya dibahas di tingkat pimpinan dewan. *asa
Komentar