Tak Kampanyekan Jokowi Terancam Sanksi
Sanksi bagi caleg yang tidak melakukan sosialisasi Jokowi-Ma'ruf kembali ke masing-masing partai, untuk PDIP ancamannya langsung dipecat.
Bagi Caleg Parpol Koalisi Pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin
JAKARTA, NusaBali
Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah memuat kesepakatan untuk para calon anggota legislatif (Caleg)-nya. Para caleg diwajibkan untuk menyosialisasikan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf). "Semua agar bergerak mengamankan teritorial masing-masing. Seluruh caleg baik dari PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialisasikan Pak Jokowi-Kiai Maruf akan diberikan sanksi," ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto seperti dalam keterangan pers TKN Jokowi-Ma'ruf, Jumat (16/11).
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Konsolidasi Tim Kampanye Daerah tingkat Kabupaten/Kota Jawa Timur di Surabaya, Jumat kemarin. Dalam acara tersebut turut hadir pula Ketua TKD Jatim, Machfud Arifin.
Soal sanksi bagi caleg yang tidak melakukan sosialisasi untuk Jokowi-Ma'ruf kembali kepada masing-masing partai. Namun untuk PDIP, kata Hasto, ancamannya langsung dipecat. "Apa yang disampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja. Kalau PDIP, pemecatan kita berikan," sebutnya.
Dalam kesempatan itu juga Hasto menyinggung soal kebijakan Partai Demokrat yang membebaskan calegnya untuk mendukung pasangan calon di Pilpres 2019. Padahal Demokrat sendiri mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kalau Partai Demokrat membebaskan calegnya mendukung paslon, itu sama saja dengan 'silakan kalau mau mendukung Pak Jokowi-Kiai Maruf'. Kami paham Demokrat gamang atas sikap politiknya terhadap Prabowo yang dinilai tidak memberi harapan dengan seringnya minta maaf," kata Hasto.
Ia pun menyoroti panas dingin Demokrat dengan Gerindra soal janji kampanye. Hasto melihat wajar saja apabila Demokrat dan ketumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa gamang dengan pasangan yang diusungnya. "Banyaknya negatif campaign yang dilakukan mungkin menjadi alasan tidak nyamannya Pak SBY di koalisi Prabowo. Terlebih capres, cawapres, Ketua Tim dan bendahara, semua berasal dari Gerindra, jadi apa yang di dapat Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," paparnya dilansir detik.com. "Survei internal yang kami lakukan, Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem dan PAN itu berimpit pemilihnya. Kalau Gerindra turun, partai lain yang beririsan tadi akan naik. Jadi sikap Demokrat sangat wajar untuk amankan kepentingan legislatif partainya agar bisa berlaga di 2024," imbuhnya. *
JAKARTA, NusaBali
Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah memuat kesepakatan untuk para calon anggota legislatif (Caleg)-nya. Para caleg diwajibkan untuk menyosialisasikan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf). "Semua agar bergerak mengamankan teritorial masing-masing. Seluruh caleg baik dari PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, PSI, kalau tidak menyosialisasikan Pak Jokowi-Kiai Maruf akan diberikan sanksi," ujar Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto seperti dalam keterangan pers TKN Jokowi-Ma'ruf, Jumat (16/11).
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam Konsolidasi Tim Kampanye Daerah tingkat Kabupaten/Kota Jawa Timur di Surabaya, Jumat kemarin. Dalam acara tersebut turut hadir pula Ketua TKD Jatim, Machfud Arifin.
Soal sanksi bagi caleg yang tidak melakukan sosialisasi untuk Jokowi-Ma'ruf kembali kepada masing-masing partai. Namun untuk PDIP, kata Hasto, ancamannya langsung dipecat. "Apa yang disampaikan adalah rekomendasi Rakernas TKN Koalisi Indonesia Kerja. Kalau PDIP, pemecatan kita berikan," sebutnya.
Dalam kesempatan itu juga Hasto menyinggung soal kebijakan Partai Demokrat yang membebaskan calegnya untuk mendukung pasangan calon di Pilpres 2019. Padahal Demokrat sendiri mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Kalau Partai Demokrat membebaskan calegnya mendukung paslon, itu sama saja dengan 'silakan kalau mau mendukung Pak Jokowi-Kiai Maruf'. Kami paham Demokrat gamang atas sikap politiknya terhadap Prabowo yang dinilai tidak memberi harapan dengan seringnya minta maaf," kata Hasto.
Ia pun menyoroti panas dingin Demokrat dengan Gerindra soal janji kampanye. Hasto melihat wajar saja apabila Demokrat dan ketumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa gamang dengan pasangan yang diusungnya. "Banyaknya negatif campaign yang dilakukan mungkin menjadi alasan tidak nyamannya Pak SBY di koalisi Prabowo. Terlebih capres, cawapres, Ketua Tim dan bendahara, semua berasal dari Gerindra, jadi apa yang di dapat Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono)," paparnya dilansir detik.com. "Survei internal yang kami lakukan, Gerindra, Golkar, Demokrat, NasDem dan PAN itu berimpit pemilihnya. Kalau Gerindra turun, partai lain yang beririsan tadi akan naik. Jadi sikap Demokrat sangat wajar untuk amankan kepentingan legislatif partainya agar bisa berlaga di 2024," imbuhnya. *
Komentar