Ombudsman Beber Kecurangan UN

DENPASAR, NusaBali

Hasil temuan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Bali terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA/SMK dibeberkan di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga se-Bali, Kamis (21/4) kemarin. 

Kecurangan-kecurangan yang ditemukan terjadi dibeberapa sekolah, menurut Kepala ORI Bali, Umar Ibnu Alkhatab disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan. Untuk itu, pihaknya menyarankan pengawas diberlakukan sistem lintas kabupaten saat pelaksanaan UN tahun 2017 mendatang. Sistem pengawasan yang sekarang hanya antar sekolah dalam kabupaten/kota yang sama, dianggap berpotensi terjadinya kecurangan. Sebagian besar kecurangan yang ditemukan adalah penggunaan HP saat ujian berlangsung. Masuknya HP menjadi indikasi bahwa pengawasannya lemah. "Pengawas yang hanya ditukar atau diroling antar sekolah dalam kabupaten/kota yang sama, berpotensi adanya negosiasi. Hanya demi prestasi, kejujuran diabaikan," terang Umar.

Fungsi pengawas menjadi penting, tegas Umar, karena tujuan UN adalah menakar sejauh mana peserta didik jujur dengan kemampuan masing-masing. Maka itu pihaknya menyarankan supaya pelaksanaan UN tahun 2017 mendatang, pengawas berasal dari lintas kabupaten. "Coba, apakah bisa pengawas cros lintas kabupaten. Apalagi tahun 2017 nanti kewenangan SMA/SMK ada di provinsi. Ini salah satu cara meminimalkan kecurangan," jelasnya.

Dengan pengawas yang lintas kabupaten, ORI juga mengusulkan supaya honor pengawas ditambah menjadi Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta selama pelaksanaan UN. "Harapan kami, apa yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional (POS UN) agar diterapkan. Jangan berbuat di luar itu," tegasnya.

Sementara Kepala Disdikpora Bali, TIA Kusuma Wardhani menyatakan telah menerima hasil temuan ORI Bali selama pelaksanaan UN. "Untuk itulah kami kumpulkan para kepala dinas untuk kami sampaikan secara langsung dan ditindaklanjuti. Apakah sudah sesuai dengan kondisi di lapangan," terangnya. Namun terhadap usul saran ORI Bali tersebut, TIA mengaku perlu dibahas lebih lanjut. "Teknis pelaksaan UN tahun depan belum, karena saat ini kan UN masih berlangsung," jelasnya. Juga terkait penambahan jumlah sekolah yang bisa ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), menurut TIA belum bisa dipastikan. "Kembali lagi pada kesiapan sekolah. Minimal komputer yang disediakan adalah sepertiga dari jumlah peserta. Plus 10% cadangan," imbuhnya.

Ditempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikpora Denpasar, Wayan Supartha mengatakan tetap menindaklanjuti segala hasil temuan ORI,  khususnya temuan di Denpasar. "Yang jelas, kami sudah terima hasilnya dan berharap UN tahun depan tidak terulang. Jangankan tahun depan, supaya UN SMP yang beberapa hari lagi akan digelar supaya tidak terulang kasus yang sama," tegasnya. 7 nv