Dewan Jegal Pemangkasan Honor Rp 10 M
Anggota DPRD Karangasem dari Fraksi Golkar menjegal rencana eksekutif memangkas honor kegiatan di pos anggaran eksekutif sebesar Rp 10 miliar.
AMLAPURA, NusaBali
Terpantau di Rancangan APBD 2019 terpasang Rp 6 miliar untuk honor. Padahal di APBD tahun 2018 sebesar Rp 16 miliar. Menurut Ketua Fraksi Golkar, I Nengah Sudarsa, pemangkasan honor itu sama artinya menggembosi eksekutif dari dalam dan menjatuhkan kredibilitas Bupati Karangasem di mata staf.
Pada rapat gabungan Komisi di DPRD Karangasem, Selasa (27/11) kemarin, terungkap anggaran honor tersisa Rp 6 miliar. Sebesar Rp 10 juta dipangkasi dibawa ke pembiayaan lain. Padahal OPD yang mengajukan anggaran honor kegiatan tertuang di RAPBD 2019 berasal dari 24 dinas, 3 badan, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, delapan camat, 75 desa, tiga kelurahan dan sebagainya sebesar Rp 16 miliar, nominal itu telah berlaku di APBD 2018. “Apa alasan anggaran untuk honor kegiatan di tahun 2019 digeser, padahal di APBD 2018 bisa terpasang Rp 16 miliar. Tidak ada ketentuan yang melarang memasang anggaran honor kegiatan itu,” tegas Nengah Sudarsa.
Nengah Sudarsa curiga atas pemangkasan itu, padahal sebelumnya eksekutif mengusulkan anggaran honor kegiatan. “Dalam rapat nanti agar anggaran honor kegiatan dikembalikan,” pintanya. Ketua Komisi IV dari Fraksi Golkar, I Nyoman Musna Antara, juga mengingatkan agar tidak terjadi penggembosan anggaran. “Kasihan ASN di setiap OPD yang memiliki kegiatan honornya dihapus dengan alasan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Jika pemangkasan dibiarkan, staf ASN protes, nantinya nama bupati kurang baik di mata staf. Padahal ini kerjaan tim anggaran,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah I Nengah Mindra yang Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah langsung meluruskan. Rencana memangkas anggaran honor kegiatan itu nantinya hanya yang terima honor adalah pejabat Forum Pimpinan Daerah. “Kalau memang pihak DPRD menginginkan agar honor dipasang, kami akan sampaikan di dalam rapat Rabu nanti,” katanya. Didesak pihak yang merancang anggaran honor kegiatan itu? Ia menjawab singkat, pemerintah Pemerintah yang mana? “Ya pemerintah,” jawabnya, tanpa merinci. Rapat Gabungan Komisi DPRD Karangasem dipimpin Ketua DPRD I Nengah Sumardi didampingi Wakil Ketua Ida Bagus Adnyana. Jajaran eksekutif dipimpin Sekda Karangasem I Gede Adnya Muliadi. *k16
Terpantau di Rancangan APBD 2019 terpasang Rp 6 miliar untuk honor. Padahal di APBD tahun 2018 sebesar Rp 16 miliar. Menurut Ketua Fraksi Golkar, I Nengah Sudarsa, pemangkasan honor itu sama artinya menggembosi eksekutif dari dalam dan menjatuhkan kredibilitas Bupati Karangasem di mata staf.
Pada rapat gabungan Komisi di DPRD Karangasem, Selasa (27/11) kemarin, terungkap anggaran honor tersisa Rp 6 miliar. Sebesar Rp 10 juta dipangkasi dibawa ke pembiayaan lain. Padahal OPD yang mengajukan anggaran honor kegiatan tertuang di RAPBD 2019 berasal dari 24 dinas, 3 badan, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, delapan camat, 75 desa, tiga kelurahan dan sebagainya sebesar Rp 16 miliar, nominal itu telah berlaku di APBD 2018. “Apa alasan anggaran untuk honor kegiatan di tahun 2019 digeser, padahal di APBD 2018 bisa terpasang Rp 16 miliar. Tidak ada ketentuan yang melarang memasang anggaran honor kegiatan itu,” tegas Nengah Sudarsa.
Nengah Sudarsa curiga atas pemangkasan itu, padahal sebelumnya eksekutif mengusulkan anggaran honor kegiatan. “Dalam rapat nanti agar anggaran honor kegiatan dikembalikan,” pintanya. Ketua Komisi IV dari Fraksi Golkar, I Nyoman Musna Antara, juga mengingatkan agar tidak terjadi penggembosan anggaran. “Kasihan ASN di setiap OPD yang memiliki kegiatan honornya dihapus dengan alasan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Jika pemangkasan dibiarkan, staf ASN protes, nantinya nama bupati kurang baik di mata staf. Padahal ini kerjaan tim anggaran,” katanya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Aset Daerah I Nengah Mindra yang Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah langsung meluruskan. Rencana memangkas anggaran honor kegiatan itu nantinya hanya yang terima honor adalah pejabat Forum Pimpinan Daerah. “Kalau memang pihak DPRD menginginkan agar honor dipasang, kami akan sampaikan di dalam rapat Rabu nanti,” katanya. Didesak pihak yang merancang anggaran honor kegiatan itu? Ia menjawab singkat, pemerintah Pemerintah yang mana? “Ya pemerintah,” jawabnya, tanpa merinci. Rapat Gabungan Komisi DPRD Karangasem dipimpin Ketua DPRD I Nengah Sumardi didampingi Wakil Ketua Ida Bagus Adnyana. Jajaran eksekutif dipimpin Sekda Karangasem I Gede Adnya Muliadi. *k16
Komentar