Gabungan Komisi Berikan Tiga Catatan Rancangan APBD 2019
Gabungan Komisi DPRD Bangli berikan sejumlah catatan usai penetapan Rancangan APBD 2019 di gedung DPRD Bangli, Rabu (28/11). Dalam rancangan APBD 2019, pendapatan Rp 1,2 miliar dan anggaran belanja mencapai Rp 1,3 triliun.
BANGLI, NusaBali
Jumlah tersebut masih akan mengalami pergerakan karena masih ada proses evaluasi dan verifikasi oleh Gubernur Bali. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata.
Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana, membacakan laporan gabungan komisi berikan tiga catatan penting. Pertama, terkait penundaan pembayaran utang jangkap pendek pada pihak ketiga sebesar Rp 30 miliar lebih agar realisasi anggaran konsisten menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, realisasi kegiatan-kegiatan di tahun 2019 agar disesuaikan dengan ketersediaan dana. Ketiga, APBD 2019 agar bisa dirasakan oleh semua komponen baik itu pegawai, guru, dan masyarakat. “Pemberian kesejahteraan pegawai agar memperhatikan asas pemerataan dan keadilan sesuai tunjngan berbasis kinerja,” pintanya.
Bupati Bangli, I Made Gianyar, menyampaikan setelah ditetapkannya persetujuan bersama terhadap Rancangan APBD 2019, maka akan dilanjutkan pada proses verifikasi oleh Gubernur Bali. Dikatakan, penyampaian dokumen yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019 harus dilaksanakan 3 hari setekah ditandatanganinya persetujuan bersama. “Harapannya proses evaluasi dan verifikasi tidak lama, sehingga proses selanjutnya segera dapat dilaksanakan,” tandasnya.
Usai rapat paripurna, anggota DPRD Bangli, Satria Yudha, menambahkan setelah disahkan tidak ada lagi alasan penundaan. “APBD dikatakan baik ketika eksekusinya berjalan sesuai aturan, baik pembangunan fisik, aspirasi masyarakat maupun kesejahteraan pegawai. Kami berharap kesalahan sebelumnya tidak terulang, seperti halnya TPP,” jelasnya. Satria Yudha menyoroti nasib para guru, karena Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (TPPNS-BK) tak kunjung cair. Ia menilai, beban kerja para guru sangat berat dalam mengajar. “Saya berharap kesejahteraan para guru bisa dioptimalkan, pemberian TPPNS-BK bisa tepat waktu. Pemerintah harus serius melihat kondisi ini,” pintanya. *es
Jumlah tersebut masih akan mengalami pergerakan karena masih ada proses evaluasi dan verifikasi oleh Gubernur Bali. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata.
Anggota DPRD Bangli, I Nengah Darsana, membacakan laporan gabungan komisi berikan tiga catatan penting. Pertama, terkait penundaan pembayaran utang jangkap pendek pada pihak ketiga sebesar Rp 30 miliar lebih agar realisasi anggaran konsisten menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan. Kedua, realisasi kegiatan-kegiatan di tahun 2019 agar disesuaikan dengan ketersediaan dana. Ketiga, APBD 2019 agar bisa dirasakan oleh semua komponen baik itu pegawai, guru, dan masyarakat. “Pemberian kesejahteraan pegawai agar memperhatikan asas pemerataan dan keadilan sesuai tunjngan berbasis kinerja,” pintanya.
Bupati Bangli, I Made Gianyar, menyampaikan setelah ditetapkannya persetujuan bersama terhadap Rancangan APBD 2019, maka akan dilanjutkan pada proses verifikasi oleh Gubernur Bali. Dikatakan, penyampaian dokumen yang terkait dengan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2019 harus dilaksanakan 3 hari setekah ditandatanganinya persetujuan bersama. “Harapannya proses evaluasi dan verifikasi tidak lama, sehingga proses selanjutnya segera dapat dilaksanakan,” tandasnya.
Usai rapat paripurna, anggota DPRD Bangli, Satria Yudha, menambahkan setelah disahkan tidak ada lagi alasan penundaan. “APBD dikatakan baik ketika eksekusinya berjalan sesuai aturan, baik pembangunan fisik, aspirasi masyarakat maupun kesejahteraan pegawai. Kami berharap kesalahan sebelumnya tidak terulang, seperti halnya TPP,” jelasnya. Satria Yudha menyoroti nasib para guru, karena Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja (TPPNS-BK) tak kunjung cair. Ia menilai, beban kerja para guru sangat berat dalam mengajar. “Saya berharap kesejahteraan para guru bisa dioptimalkan, pemberian TPPNS-BK bisa tepat waktu. Pemerintah harus serius melihat kondisi ini,” pintanya. *es
1
Komentar