Alternatif di Luar Sektor Pariwisata
“Investasi memang menjadi kebutuhan mutlak dan tak bisa ditawar-tawar agar Badung memiliki alternatif pendapatan” (Sekda Badung Wayan Adi Arnawa)
Agar Bisa Menopang PAD Badung
MANGUPURA, NusaBali
Sektor pariwisata yang selama ini menjadi penopang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung, dinilai cukup rentan baik oleh faktor internal maupun eksternal. Karena itu, penting bagi Pemkab Badung memiliki sumber pendapatan alternatif di luar pajak hotel dan restoran (PHR).
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Badung Putu Parwata seusai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas verifikasi APBD Badung 2019, Jumat (28/12) kemarin. “Kami pikir, Badung sudah saatnya memikirkan alternatif pendapatan di luar sektor pariwisata,” tegasnya.
Untuk itu, Parwata menilai, Badung mutlak melakukan investasi di sektor-sektor yang prospektif. Sektor-sektor mana yang berpeluang ini perlu dikaji dulu. “Mau tidak mau minimal 2020, Badung harus melakukan investasi atau diversifikasi usaha, sehingga Badung memiliki cadangan pendapatan jika seandainya pariwisata tak lagi memberikan pendapatan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Langkah lainnya, tegas politisi PDI Perjuangan asal Dalung, Kuta Utara tersebut, pemerintah perlu memberi perhatian kepada sektor pariwisata. Hulu hingga hilir harus dijaga seperti keamanan, infrastruktur dan sebagainya. Dengan perhatian ini, turis akan datang selanjutnya pendapatan pun dipastikan meningkat.
Parwata juga menegaskan, perencanaan daerah harus konsisten seperti apa yang disepakati dalam RPJM, KUA PPAS dan sesuai dengan prioritas. Semuanya harus berdasarkan kajian bukan feeling. “Hasil dari pariwisata yang besar, mau tidak mau, suka tidak suka, Badung harus melakukan investasi untuk menunjang pendapatan daerah,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Badung Nyoman Karyana menegaskan, eksekutif harus hati-hati merancang APBD 2019. Rancangan harus dibuat secara hati-hati dan ketat. Agar pendapatan tidak meleset, politisi Partai Golkar tersebut meminta eksekutif dengan melibatkan legislatif melakukan evaluasi. “Jika sebelumnya evaluasi dilakukan setiap bulan, pada 2019 bisa dilakukan setiap minggu,” katanya. Dengan begitu, Pemkab Badung tidak kelimpungan pada akhir tahun. “Perkembangan pendapatan bisa dipantau secara dini,” ungkapnya.
Menanggapi usulan tersebut, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menyambut baik ide-ide maupun masukan pihak legislatif khususnya terkait dengan rencana investasi. “Investasi memang menjadi kebutuhan mutlak dan tak bisa ditawar-tawar agar Badung memiliki alternatif pendapatan,” katanya.
Walau menganggap investasi itu penting, namun Adi Arnawa memastikan Badung belum bisa melakukan investasi pada 2019. Pada tahun ini, Badung harus membayar defisit yang terjadi pada 2018. “Walau begitu, paling pada 2020, Badung mulai bisa berinvestasi di sektor prospektif. Minimal Rp 1 triliun harus sudah diinvestasikan untuk sektor-sektor produktif,” tandasnya. *asa
MANGUPURA, NusaBali
Sektor pariwisata yang selama ini menjadi penopang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badung, dinilai cukup rentan baik oleh faktor internal maupun eksternal. Karena itu, penting bagi Pemkab Badung memiliki sumber pendapatan alternatif di luar pajak hotel dan restoran (PHR).
Demikian diungkapkan Ketua DPRD Badung Putu Parwata seusai memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) yang membahas verifikasi APBD Badung 2019, Jumat (28/12) kemarin. “Kami pikir, Badung sudah saatnya memikirkan alternatif pendapatan di luar sektor pariwisata,” tegasnya.
Untuk itu, Parwata menilai, Badung mutlak melakukan investasi di sektor-sektor yang prospektif. Sektor-sektor mana yang berpeluang ini perlu dikaji dulu. “Mau tidak mau minimal 2020, Badung harus melakukan investasi atau diversifikasi usaha, sehingga Badung memiliki cadangan pendapatan jika seandainya pariwisata tak lagi memberikan pendapatan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
Langkah lainnya, tegas politisi PDI Perjuangan asal Dalung, Kuta Utara tersebut, pemerintah perlu memberi perhatian kepada sektor pariwisata. Hulu hingga hilir harus dijaga seperti keamanan, infrastruktur dan sebagainya. Dengan perhatian ini, turis akan datang selanjutnya pendapatan pun dipastikan meningkat.
Parwata juga menegaskan, perencanaan daerah harus konsisten seperti apa yang disepakati dalam RPJM, KUA PPAS dan sesuai dengan prioritas. Semuanya harus berdasarkan kajian bukan feeling. “Hasil dari pariwisata yang besar, mau tidak mau, suka tidak suka, Badung harus melakukan investasi untuk menunjang pendapatan daerah,” katanya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Badung Nyoman Karyana menegaskan, eksekutif harus hati-hati merancang APBD 2019. Rancangan harus dibuat secara hati-hati dan ketat. Agar pendapatan tidak meleset, politisi Partai Golkar tersebut meminta eksekutif dengan melibatkan legislatif melakukan evaluasi. “Jika sebelumnya evaluasi dilakukan setiap bulan, pada 2019 bisa dilakukan setiap minggu,” katanya. Dengan begitu, Pemkab Badung tidak kelimpungan pada akhir tahun. “Perkembangan pendapatan bisa dipantau secara dini,” ungkapnya.
Menanggapi usulan tersebut, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menyambut baik ide-ide maupun masukan pihak legislatif khususnya terkait dengan rencana investasi. “Investasi memang menjadi kebutuhan mutlak dan tak bisa ditawar-tawar agar Badung memiliki alternatif pendapatan,” katanya.
Walau menganggap investasi itu penting, namun Adi Arnawa memastikan Badung belum bisa melakukan investasi pada 2019. Pada tahun ini, Badung harus membayar defisit yang terjadi pada 2018. “Walau begitu, paling pada 2020, Badung mulai bisa berinvestasi di sektor prospektif. Minimal Rp 1 triliun harus sudah diinvestasikan untuk sektor-sektor produktif,” tandasnya. *asa
Komentar