Perlu Rp 12,38 Miliar Buat Biaya Saksi di TPS

DENPASAR, NusaBali
Selain njelimet, parpol peserta Pemilu 2019 juga membutuhkan anggaran berlipat untuk membiayai para saksi di TPS. Parpol di Bali bisa keluar dana sampai Rp 12,38 miliar khusus hanya untuk biaya saksi di TPS.

Untuk tarung Pileg/Pilpres 2019, diperlukan minimal 12.385 saksi, dengan asumsi per TPS dikawal 1 saksi. Sebab, jumlah TPS di Bali mencapai 12.385 unit, tersebar di 716 desa/kelurahan di 57 kecamatan se-Bali. Sedangkan uang saku untuk saksi berkisar Rp 400.000 sampai Rp 500.000 per orang. Jika tiap saksi dibayar 2 kali lipat kaena harus bertugas sampai 16 jam, maka perlu anggaran sekitar 2 x Rp 500.000 x 12.385 = Rp 12,38 miliar untuk honor mereka.

Salah satu fungsionaris partai besar di Bali mengakui partainya harus kencangkan ikat pinggang untuk membiayai saksi. Sebab, biaya saksi jauh lebih mahal ketimbang pesta gong demokrasi Pemilu 2014 silam. Saat Pemilu 2014, kata dia, saksi dibayar kisaran Rp 150.000 - Rp 200.000 per orang. Sementara saat Pilgub Bali 2018, saksi dibayar kisaran Rp 300.000 per orang.

“Tapi, kalau sekarang dalam Pemilu 2019, honor saksi meningkap menjadi kisaran Rp 400.000 sampai Rp 500.000 per orang. Kita sudah jajaki, calon saksi nggak mau dibayar rendah kayak di Pileg 2014 dan Pilgub Bali 2018,” ujar politisi yang enggan disebut namanya ini.

Menurut sumber tersabut, ada penyiasatan untuk pola pembayaran saksi yang diperkirakan akan bertugas selama 16 jam. Supaya tidak mengerahkan saksi dengan sistem shift, maka tiap saksi dibayar dua kali lipat. “Kalau dengan sistem shift, harus bayar 2 saksi yang besarnya mencapai Rp 500.000 per orang. Kalau 2 saksi, berarti harus siakan honor Rp 1 juta. Mereka bertugas untuk 16 jam secara bergantian,” katanya.

Dia membandingkan Pilgub Bali 2018, di mana saksi hanya bertugas selama 10 jam sejak pagi pukul 07.00 Wita sampai sore pukul 17.00 Wita. Namun, dalam Pileg/Pilpres 2019 nanti, saksi diperkirakan akan bertugas sejak pagi pukul 07.00 Wita sampai dinihari berikutnya. Maka, dibutuhkan 2 saksi yang bertugas marathon, karena ini menyangkut pengawasan penghitungan suara. Kalau tidak, suara yang sudah direbut susah payah bisa raib jika terjadi kecurangan.

“Pasti saksi harus bertugas sampai dinihari, karena ada 5 surat suara yang harus dihitung. Saksi itu pasti capek dan mengantuk. Nah, supaya tidak pakai 2 saksi, ya 1 saksi saja, tapi bayarnya lebih. Ini lebih irit anggarannya. Cuma, 1 saksi ini harus siap 16 jam,” ujar politisi yang sempat selama 20 tahun berkecimpung di dunia kepemiluan ini.

Dalam hitungan-hitungannya, untuk mengawal 12.385 TPS dengan kerahkan masing-masing 1 saksi, membutuhkan biaya saksi sebesar Rp 6.192.500.000 atau Rp 6,19 miliar. Kalau mengerahkan 2 saksi atau 1 saksi tapi jam tugasnya bertambah dan honornya dilipatgandakan, maka akan memnbutuhkan dana sekitar Rp 12,38 miliar. “Pusing kita untuk mencari dana segitu besar hanya untuk honor saksi,” keluhnya.

Menurut dia, saksi tersebut belum dihitung untuk saksi Pilpres 2019. Disebutkan, saksi Pilpres 2019 dikerahkan oleh parpol koalisi. “Tapi, klenger juga partai pengusung Capres-Cawapres. Kader-kader di bawah pasti juga kena beban urunan.”

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPD I Golkar Bali, I Gusti Putu Wijaya, mengatakan pihaknya sudah merekrut saksi untuk bertugas di Pileg 2019 nanti. Menurut Wijaya, Golkar merekrut 2 saksi per TPS. “Kalau TPS ada 12.385 unit, ya total saksi tinggal dikalikan 2 orang,” ujar Wijaya saat dikonfirmasi NusaBali secara terpisah di Denpasar, Rabu kemarin.

Namun, Wijaya menolak bicara soal anggaran yang disiapkan khusus untuk saksi di TPS. Alasannya, masih tengak-tengok kiri-kanan. “Kalau soal bayaran saksi, kami tidak bisa sampaikan. Itu angka mistik. Ya, lihat kiri-kanan dulu, karena partai lain juga pasang angka,“ kelakar politisi Golkar asal Banjar Kutuh Kelod, Desa Samsam, Kecamatan Kerambitan, Tabanan ini.

Wijaya tidak memungkiri para saksi akan bertugas selama 16 jam dalam Pileg/Pilpres 2019 nanti. “Kalau di Pilgub Bali 2018, saksi bertugas sampai dinihari berikutnya pukul 02.00 Wita. Kalau di Pileg 2019 dengan 5 surat suara, saksi bisa bertugas sampai esok harinya. Ya, bisa 16-24 jam-lah,” tandas Wijaya seraya menyebutkan anggaran saksi di internal Golkar merupakan urunan dan gotong-royong caleg.

Sementara, Wasekjen DPP Demokrat Putu Supadma Rudana mengatakan partainya akan kerahkan saksi berlipat di Pileg/Pilpres 2019. Para caleg bergotong royong dalam menyiapkan saksi di TPS. “Kita libatkan kader sebagai saksi. Demokrat punya kepengurusan sampai akar rumput. Kalau soal besaran angka, tidak bisa diestimasi,” ujar politisi Demokrat asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini kepada NusaBali, Rabu kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Bappilu DPD Gerindra Bali Made Gede Ray Misno menyebutkan kebutuhan saksi di Pileg/Pilpres 2019 jelas menyedot anggaran yang tidak sedikit. “Hitungan-hitungan kita ada itu. Cuma kan partai politik yang ikut Pileg punya perhitungan masing-masing. Kalau kader partai dikerahkan jadi saksi, masa selangit ongkosnya? Memang ada partisipasi dan anggaran uang lelah, tapi angkanya tidak seseram yang dibayangkan,” tegas Ray Misno. *nat