Urip Juga Tegang Saat Simakrama di Bangli
Menurut Made Urip, harusnya Panwaslu di Bangli supaya memberikan rasa sejuk, menyamabraya lebih dijalankan. Rasa persatuan lebih penting.
Minta Bawaslu Bali Menunjukan Sikap Menyamabraya
DENPASAR, NusaBali
I Made Urip anggota Komisi IV DPR RI yang juga caleg incumbent DPR RI dapil Bali di Pileg 2019 mengaku mengalami hal serupa. Perlakuan dan cara-cara Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya seperti bukan krama Bali.
Hal itu diungkapkan caleg DPR RI Dapil Bali, I Made Urip kepada NusaBali, Sabtu (2/2). Urip mengatakan memang Panwaslu Bangli mencari dokumen saat pengawasan. Namun harusnya lebih beretika. “Saya memang tidak dirugikan. Aturan main boleh saja seperti itu, termasuk pengambilan dokumen kandidat caleg yang turun sosialisasi. Tetapi ya ada sikap-sikap menyamabraya dikit dong. Sebagai krama Bali lah saya bicara ini,” ujar Urip.
Menurut dia harusnya Panwaslu di Kabupaten Bangli supaya memberikan rasa sejuk, menyamabraya lebih dijalankan. Rasa persatuan lebih penting. “Persaudaraan kita terjaga, diperketat boleh saja, tapi jangan diserem-seremkan. Saya saat itu turun dengan Caleg-Caleg DPRD Bangli dari PDI Perjuangan. Cuman kita seolah-olah jadi tegang. Kan Caleg DPRD Bangli yang mengajak kita dan masyarakat undang kita,” tegas politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
Kata Urip saat kejadian dirinya tegang dengan Bawaslu terjadi sekitar 3 pekan lalu. Dirinya memang tidak memasalahkan. “Hanya saja jadi tegang kita. Kita turun ada petugas kepolisian, dengan panwaslunya. Masyarakat tanya-tanya ada apa? Padahal saya itu sosialisasi tentang program Komisi IV lho,” tegas Urip.
Urip mengaku turun di 4 titik di Kabupaten Bangli. Saat itu ada salah satu kejadian di Banjar Kawan Kelurahan Kawan Kabupaten Bangli. Dirinya dan Calon DPD RI Nengah Wiratha diundang secara kebetulan.
“Masyarakat kebetulan juga mengundang Calon DPD RI Nengah Wiratha. Aspirasi masyarakat meminta kita turun. Sama-sama diundang. Saat itu Panwaslu menyemprit. Kita nggak tahu bisa ketemu di Bangli sama Wiratha. Kan masyarakat mengundang. Saat itu akhirnya Nengah Wirata yang mengalah. Akhirnya dia ( Wiratha) balik,” ujar Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan/Korwil Bali.
Secara terpisah Caleg DPD RI dapil Bali 2019, Nengah Wiratha juga mengakui sempat mengalami hal yang sama seperti kandidat calon yang kampanye di Bangli. Menurut Nengah Wiratha dirinya sampai diuber-uber ke mobil, difoto-foto. “Saya sampai diuber-uber ke mobil, dijeprat-jepret. Waduh, kok kayak gini, tetapi saya mengalah saya. Demi kondusifnya pemilu. Cuman harusnya lebih bersahabat dikit. Tunjukan kita ini sesama krama Bali yang ingin kondusifitas,” tegas anggota DPD RI 2009-2014 ini.
Sebelumnya Caleg DPR RI dapil Bali yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta juga harus menelan pil pahit ketika simakrama di Bangli. Parta mengaku bukannya melawan aturan pengawasan kampanye. Namun perlakuan tidak bertika Panwaslu di Bangli. “Datang-datang tidak menyebutkan identitas, dari mana, malah langsung tanya-tanya, foto- foto. Kita sedang bicara mereka jeprat-jepret, kita tidak nyaman bersosialisasi dengan masyarakat,” keluh Parta.
Atas kondisi ini Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani dikonfirmasi NusaBali, Sabtu kemarin mengatakan akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangli.
“Kami juga ingin mengecek peristiwa sebenarnya. Kalau memang dikeluhkan seperti itu ya kita akan konfirmasi ke Kabupten Bangli. Nanti akan kami sampaikan seperti apa faktanya. Kita tidak tanggapi, karena itu kan baru dari caleg saja,” ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Terpisah Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna saat dihubungi via handphone, semalam, belum bersedia member pernyataan. “Maaf ya, nanti Senin (4/2) akan dijelaskan,” katanya singkat. *nat, es
DENPASAR, NusaBali
I Made Urip anggota Komisi IV DPR RI yang juga caleg incumbent DPR RI dapil Bali di Pileg 2019 mengaku mengalami hal serupa. Perlakuan dan cara-cara Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya seperti bukan krama Bali.
Hal itu diungkapkan caleg DPR RI Dapil Bali, I Made Urip kepada NusaBali, Sabtu (2/2). Urip mengatakan memang Panwaslu Bangli mencari dokumen saat pengawasan. Namun harusnya lebih beretika. “Saya memang tidak dirugikan. Aturan main boleh saja seperti itu, termasuk pengambilan dokumen kandidat caleg yang turun sosialisasi. Tetapi ya ada sikap-sikap menyamabraya dikit dong. Sebagai krama Bali lah saya bicara ini,” ujar Urip.
Menurut dia harusnya Panwaslu di Kabupaten Bangli supaya memberikan rasa sejuk, menyamabraya lebih dijalankan. Rasa persatuan lebih penting. “Persaudaraan kita terjaga, diperketat boleh saja, tapi jangan diserem-seremkan. Saya saat itu turun dengan Caleg-Caleg DPRD Bangli dari PDI Perjuangan. Cuman kita seolah-olah jadi tegang. Kan Caleg DPRD Bangli yang mengajak kita dan masyarakat undang kita,” tegas politisi asal Desa Tua, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
Kata Urip saat kejadian dirinya tegang dengan Bawaslu terjadi sekitar 3 pekan lalu. Dirinya memang tidak memasalahkan. “Hanya saja jadi tegang kita. Kita turun ada petugas kepolisian, dengan panwaslunya. Masyarakat tanya-tanya ada apa? Padahal saya itu sosialisasi tentang program Komisi IV lho,” tegas Urip.
Urip mengaku turun di 4 titik di Kabupaten Bangli. Saat itu ada salah satu kejadian di Banjar Kawan Kelurahan Kawan Kabupaten Bangli. Dirinya dan Calon DPD RI Nengah Wiratha diundang secara kebetulan.
“Masyarakat kebetulan juga mengundang Calon DPD RI Nengah Wiratha. Aspirasi masyarakat meminta kita turun. Sama-sama diundang. Saat itu Panwaslu menyemprit. Kita nggak tahu bisa ketemu di Bangli sama Wiratha. Kan masyarakat mengundang. Saat itu akhirnya Nengah Wirata yang mengalah. Akhirnya dia ( Wiratha) balik,” ujar Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan/Korwil Bali.
Secara terpisah Caleg DPD RI dapil Bali 2019, Nengah Wiratha juga mengakui sempat mengalami hal yang sama seperti kandidat calon yang kampanye di Bangli. Menurut Nengah Wiratha dirinya sampai diuber-uber ke mobil, difoto-foto. “Saya sampai diuber-uber ke mobil, dijeprat-jepret. Waduh, kok kayak gini, tetapi saya mengalah saya. Demi kondusifnya pemilu. Cuman harusnya lebih bersahabat dikit. Tunjukan kita ini sesama krama Bali yang ingin kondusifitas,” tegas anggota DPD RI 2009-2014 ini.
Sebelumnya Caleg DPR RI dapil Bali yang juga Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta juga harus menelan pil pahit ketika simakrama di Bangli. Parta mengaku bukannya melawan aturan pengawasan kampanye. Namun perlakuan tidak bertika Panwaslu di Bangli. “Datang-datang tidak menyebutkan identitas, dari mana, malah langsung tanya-tanya, foto- foto. Kita sedang bicara mereka jeprat-jepret, kita tidak nyaman bersosialisasi dengan masyarakat,” keluh Parta.
Atas kondisi ini Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani dikonfirmasi NusaBali, Sabtu kemarin mengatakan akan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bangli.
“Kami juga ingin mengecek peristiwa sebenarnya. Kalau memang dikeluhkan seperti itu ya kita akan konfirmasi ke Kabupten Bangli. Nanti akan kami sampaikan seperti apa faktanya. Kita tidak tanggapi, karena itu kan baru dari caleg saja,” ujar mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng ini.
Terpisah Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli, I Nengah Purna saat dihubungi via handphone, semalam, belum bersedia member pernyataan. “Maaf ya, nanti Senin (4/2) akan dijelaskan,” katanya singkat. *nat, es
Komentar