LLDIKTI Wilayah VII Adakan Rakerda Tahun 2019
Mutu Perguruan Tinggi Harus Digenjot Agar Mampu Bersaing
DENPASAR, NusaBali
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VIII Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) tahun 2019 di Inna Grand Bali Beach Sanur, Rabu (20/2). Acara yang dibuka langsung oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof Mohamad Nasir tersebut akan fokus membahas tiga poin untuk meningkatkan budaya mutu sebagai landasan pengembangan perguruan tinggi.
Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Prof Dr I Nengah Dasi Astawa MSi mengatakan, tiga poin yang dimaksud yakni program studi baru, akreditasi, dan pembelajaran dalam jaringan (daring). Ketiga poin ini, menurut Prof Dasi Astawa, penting untuk membangun perguruan tinggi yang terbuka, lebih lentur dan lebih fleksibel untuk menghadapi tantangan.
“Karena eranya sekarang adalah digital, maka kita dorong terus perguruan tinggi LLDIKTI di wilayah VIII ini untuk memanfaatkan secara maksimal jaringan-jaringan teknologi termasuk dalam proses pembelajaran,” ungkapnya.
Mengenai program studi baru, kata Prof Dasi Astawa, ada kebijakan baru saat ini dimana untuk membuka prodi baru hanya dalam waktu 15-18 hari, sudah keluar izinnya. Dalam satu tahun ini cukup banyak dibuka program-program studi yang baru. “Ada 172 perguruan tinggi di LLDIKTI VIII dengan 846 program studi. Kita di sini harus memberikan penjelasan atau formula agar benar-benar mereka menyiapkan seluruh keperluan dengan baik, agar izin itu bisa keluar. Jangan sampai pemerintah yang sudah mengeluarkan regulasi seperti ini, justru di perguruan tinggi yang lambat memenuhi persyaratannya,” katanya.
Sementara itu, poin kedua yakni akreditasi juga sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka untuk menghadapi persaingan. Sebab jika tidak mengedepankan mutu, maka akan ditinggal oleh masyarakat. “Akreditasi di LLDIKTI VII sudah lebih dari 20 prodi yang akreditasinya A. Untuk mencapai akreditasi A itu banyak variabel, baik kuantitas maupun kualitas. Infrastruktur juga harus disiapkan dengan mantap. Sampai saat ini 76 persen prodi sudah terakreditasi. Yang belum itu karena masih prodi baru,” jelasnya.
Sedangkan poin pembelajaran daring dibahas untuk menghadapi tantangan zaman. Sebab di zaman digital, mau tidak mau antar perguruan tinggi harus ikut pembelajaran daring. Jika tidak demikian akan ditinggalkan. Pembelajaran daring juga menjadi salah satu indikasi bahwa perguruan tinggi juga ramah teknologi. Di Bali, sudah ada beberapa yang melakukan pembelajaran daring. Diharapkan juga ada kolaborasi antar perguruan tinggi terkait hal ini. “Output dari komisi pembelajaran daring ini kita berharap ada kolaborasi antar perguruan tinggi sehingga memunculkan sistem pembelajaran yang online system sehingga lebih efektif, efisien, dan jangkauannya lebih banyak. Kita dorong perguruan tinggi supaya menambah kapasitas internet atau jaringannya sehingga bisa ikut dalam pembelajaran daring,” ungkapnya.
Terkait mutu pendidikan tinggi di Indonesia, Menristekdikti, Prof Mohamad Nasir mengatakan, pada tahun 2015 hanya dua perguruan tinggi di Indonesia yang masuk kelas internasional. Dengan perbaikan sistem dan infrastruktur yang ada, sekarang jumlah institusi perguruan tinggi terakreditasi A sudah mencapai 85 insitusi. Tidak hanya akreditasi, jumlah publikasi pun mulai meningkat. “Kalau masalah publikasi, tahun 2015 Indonesia hanya 5.250. Thailand di angka 9.500, Singapura dan Malaysia jauh di atas kita. Tahun 2018, Malaysia di angka 32.567, Indonesia sudah 31.551. Artinya kita sudah peningkatannya luar biasa,” ujarnya.
Selain itu, peningkatan mutu perguruan tinggi Indonesia juga dilakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi asing. Ini dilakukan agar mutu perguruan tinggi di Indonesia meningkat dan tak hanya ‘jago di kandang sendiri’. “Ini bukan serbuan perguruan tinggi asing, tapi kolaborasi. Justru perguruan tinggi asing masuk untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan sampai kita jago kandang, hanya merasa besar sendiri karena tidak ada perguruan tinggi asing yang bersaing. Tapi semua bisa masuk ke Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster yang turut hadir dalam pembukaan rakerda tersebut mengatakan komitmennya untuk menggandeng kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Bali untuk membangun Bali. Hal ini juga dirasa sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia.
“Sinergi antara kepentingan daerah dengan fungsi perguruan tinggi. Di daerah-daerah saya lihat kadang pemerintah dan perguruan tinggi itu saling menjauh. Padahal orang hebat doktor professor itu ya adanya di perguruan tinggi. Sehingga riset-riset dan pengabdian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali itu yang akan saya sinergikan. Supaya riset akademisi itu jangan hanya masuk laci, tapi lebih penting bermanfaat buat masyarakat,” katanya. *ind
Kepala LLDIKTI Wilayah VIII, Prof Dr I Nengah Dasi Astawa MSi mengatakan, tiga poin yang dimaksud yakni program studi baru, akreditasi, dan pembelajaran dalam jaringan (daring). Ketiga poin ini, menurut Prof Dasi Astawa, penting untuk membangun perguruan tinggi yang terbuka, lebih lentur dan lebih fleksibel untuk menghadapi tantangan.
“Karena eranya sekarang adalah digital, maka kita dorong terus perguruan tinggi LLDIKTI di wilayah VIII ini untuk memanfaatkan secara maksimal jaringan-jaringan teknologi termasuk dalam proses pembelajaran,” ungkapnya.
Mengenai program studi baru, kata Prof Dasi Astawa, ada kebijakan baru saat ini dimana untuk membuka prodi baru hanya dalam waktu 15-18 hari, sudah keluar izinnya. Dalam satu tahun ini cukup banyak dibuka program-program studi yang baru. “Ada 172 perguruan tinggi di LLDIKTI VIII dengan 846 program studi. Kita di sini harus memberikan penjelasan atau formula agar benar-benar mereka menyiapkan seluruh keperluan dengan baik, agar izin itu bisa keluar. Jangan sampai pemerintah yang sudah mengeluarkan regulasi seperti ini, justru di perguruan tinggi yang lambat memenuhi persyaratannya,” katanya.
Sementara itu, poin kedua yakni akreditasi juga sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka untuk menghadapi persaingan. Sebab jika tidak mengedepankan mutu, maka akan ditinggal oleh masyarakat. “Akreditasi di LLDIKTI VII sudah lebih dari 20 prodi yang akreditasinya A. Untuk mencapai akreditasi A itu banyak variabel, baik kuantitas maupun kualitas. Infrastruktur juga harus disiapkan dengan mantap. Sampai saat ini 76 persen prodi sudah terakreditasi. Yang belum itu karena masih prodi baru,” jelasnya.
Sedangkan poin pembelajaran daring dibahas untuk menghadapi tantangan zaman. Sebab di zaman digital, mau tidak mau antar perguruan tinggi harus ikut pembelajaran daring. Jika tidak demikian akan ditinggalkan. Pembelajaran daring juga menjadi salah satu indikasi bahwa perguruan tinggi juga ramah teknologi. Di Bali, sudah ada beberapa yang melakukan pembelajaran daring. Diharapkan juga ada kolaborasi antar perguruan tinggi terkait hal ini. “Output dari komisi pembelajaran daring ini kita berharap ada kolaborasi antar perguruan tinggi sehingga memunculkan sistem pembelajaran yang online system sehingga lebih efektif, efisien, dan jangkauannya lebih banyak. Kita dorong perguruan tinggi supaya menambah kapasitas internet atau jaringannya sehingga bisa ikut dalam pembelajaran daring,” ungkapnya.
Terkait mutu pendidikan tinggi di Indonesia, Menristekdikti, Prof Mohamad Nasir mengatakan, pada tahun 2015 hanya dua perguruan tinggi di Indonesia yang masuk kelas internasional. Dengan perbaikan sistem dan infrastruktur yang ada, sekarang jumlah institusi perguruan tinggi terakreditasi A sudah mencapai 85 insitusi. Tidak hanya akreditasi, jumlah publikasi pun mulai meningkat. “Kalau masalah publikasi, tahun 2015 Indonesia hanya 5.250. Thailand di angka 9.500, Singapura dan Malaysia jauh di atas kita. Tahun 2018, Malaysia di angka 32.567, Indonesia sudah 31.551. Artinya kita sudah peningkatannya luar biasa,” ujarnya.
Selain itu, peningkatan mutu perguruan tinggi Indonesia juga dilakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi asing. Ini dilakukan agar mutu perguruan tinggi di Indonesia meningkat dan tak hanya ‘jago di kandang sendiri’. “Ini bukan serbuan perguruan tinggi asing, tapi kolaborasi. Justru perguruan tinggi asing masuk untuk meningkatkan kompetensi kita. Jangan sampai kita jago kandang, hanya merasa besar sendiri karena tidak ada perguruan tinggi asing yang bersaing. Tapi semua bisa masuk ke Indonesia,” imbuhnya.
Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster yang turut hadir dalam pembukaan rakerda tersebut mengatakan komitmennya untuk menggandeng kalangan akademisi dari perguruan tinggi di Bali untuk membangun Bali. Hal ini juga dirasa sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi di Indonesia.
“Sinergi antara kepentingan daerah dengan fungsi perguruan tinggi. Di daerah-daerah saya lihat kadang pemerintah dan perguruan tinggi itu saling menjauh. Padahal orang hebat doktor professor itu ya adanya di perguruan tinggi. Sehingga riset-riset dan pengabdian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Bali itu yang akan saya sinergikan. Supaya riset akademisi itu jangan hanya masuk laci, tapi lebih penting bermanfaat buat masyarakat,” katanya. *ind
Komentar