Janji Perjuangkan Izin Penlok Bandara

SINGARAJA, NusaBali
Staf Khusus Presiden RI, Lenis Kogoya, terjun ke lokasi rencana Bandara Internasional Buleleng di Bukit Teletubies, Desa/Kecamatan Kubutambahan, Buleleng, Kamis (21/2) siang, untuk bertatap muka dengan prajuru adat dan krama setempat. Staf Khusus Presiden pun berjanji akan perjuangkan agar izin penetapan lokasi (Penlok) bandara secepatnya terbit.

Staf Khusus Presiden, Lenis Kogoya, tiba di lokasi rencana bandara di Bukit Teletubies, Desa Kubutambahan, Kamis siang pukul 11.00 Wita. Lenis Kogoya yang didampingi tiga stafnya, disambut oleh Kelian Pakraman Kubutambahan, Jero Pasek Ketut Warkadea, serta para pamangku pura di Desa Pakrama Kubutambahan. Turut menerima kedatangan Lenis Kogoya adalah Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Buleleng, Putu Karuna, dan Camat Kubutambahan Made Suyasa.

Dalam tatap muka dengan prajuru adat dan krama negak Desa Pakraman Kubutambahan kemarin, Lenis Kogoya mengaku bangga atas semangat dan kemauan krama adat setempat, yang bersedia memberikan lahan milik adat untuk kepentingan yang lebih besar, yakni pembangunan bandara. “Ini sejarah baru. Tadi Kepala Adat (Kelian Desa Pakraman, Red) mengatakan tanah ini sudah dilepas, luasnya hampir 370 hektare. Justru masyarakat yang menyerahkan, bukan pemerintah yang menawarkan kepada masyarakat. Ini sangat luar biasa,” ungkap Lenis Kogoya.

Lenis juga memuji lokasi rencana bandara di Desa Kubutambahan yang ternyata sangat indah. Semula, dia sempat pesimistis ketika dalam perjalanan dari Denpasar ke Buleleng. Menurut Lenis, saat meluncur ke Singaraja, harus melewati jalan berkelok-kelok di kawasan Desa Gitgit, Kecamatan Sukasadam Buleleng, sehingga dalam pikirannya tidak terbayang indahnya lokasi bandara di Desa Kubutambahan.

“Tadinya saya pesimis. Tapi, saya bangga melihat hamparan alam Buleleng yang sangat indah,” tandas Lenis, tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua.

Lenis pun memastikan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi terkait penerbitan ijin Penlok bandara di Kubutambahan. Pasalnya, lahan sudah tersedia, di mana pihak adat telah rela memberikannya untuk pembangunan bandara. “Nanti kami mendesak menteri agar segera terbitkan izin penetapan lokasi bandara,” tegas Lenis.

Dalam kesempatan itu, Lenis juga berjanji segera akan mengatur jadwal pertemuan pemerintah dengan komponen masyarakt adat, agar izin Penlok bandara di Kubutambahan bisa diterbitkan secepatnya. “Sama-sama kita putuskan, kapan mulainya. Mudah-mudahan sebelum Pilpres (17 April 2019) sudah ada izin penetapan lokasi,” katanya.

Sementara itu, Kelian Desa Pakraman Kubutambahanm, Jero Pasek Warkadea, mendesak Lenis Kogoya agar melanjutkan perjuangan ke Presiden Jokowi dan Menhub Budi Karya, untuk sesegera mungkin menerbitkan izin Penlok bandara tersebut. Menurut Jero Pasek Warkadea, krama Desa Pakraman Kubutambahan sudah setuju dengan rencana pembangunan bandara di Bukit Teletubies, Desa Kubutambahan.

Lahan yang digunakan untuk pembangunan bandarta, kata Jero Pasek Warkadea, adalah lahan tidak produktif. Lahan ini sangat cocok dialihfungsikan untuk pembangunan bandara, demi kesejahteraan masyarakat Bali, termasuk Kubutambahan. “Kami mewakili masyarakat Desa Kubutambahan meminta agar pemerintah, sekiranya sesuai hasil survei agar izin penetapan lokasi bandara bisa dikeluarkan secepatnya di kawasan Kubutambahan,” ujar Jero Pasek Warkadea.

Pada bagian lain, Jero Pasek Warkadea mengarakan saat ini semakin banyak pihak yang coba mengambil keuntungan dari wacana pembangunan bandara di Kubutambahan. “Harapan kami, izin Penlok bandara segera turun, sehingga situasi konflik yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa diakhiri,” kata tokoh adat yang juga Staf Ahli Bupati Buleleng ini.

Sehari sebelumnya, Rabu (20/2), Jero Pasek Warkadea juga mengatakan pihaknya sudah menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi, intinya meminta agar izin Penlok Bandara Internasional Buleleng di Kubutambahan segera diterbitkan. Alasannya, untuk memberi kepastian kepada warganya agar tidak terombang-ambing oleh isu-isu yang tidak jelas.

“Sekarang banyak sekali isu yang beredar di masyarakat. Jangan sampai masyarakat kami dibuat resah dengan isu-isu yang tidak benar. Jika memang bandaranya di darat, terbitkan saja Penlok-nya. Sehingga ada kejelasan dan kepastian, bandara itu akan dibangun di mana,” katanya saat itu.

Isu yang dimaksud Jero Pasek Warkadea adalah isu yang seolah-olah pihak adat dan warga Kubutambahan menolak bandara dibangun di darat. Isu tersebut menggiring opini agar bandara dibangun di laut. “Ini yang banyak memunculkan pertanyaan kepada kami. Terus terang kami tidak pernah memberikan komentar dan pernyataan terkait dengan lokasi bandara,” tegas Jero Pasek Warkadea.

“Kalau memang di darat dianggap layak, ya silakan. Demikian juga kalau di laut, silakan. Katanya di darat layak dan cocok, terbitkan saja Penlok-nya. Yang kami pegang, jika pembangunan bandara itu terwujud, agar tetap memperhatikan situs-situs budaya yang ada. Kalau sampai menggusur pura, kami pun akan menolaknya.”

Sementara, Menhub Budi Karya sudah sempat terjun meninjau lokasi rencana bandara di Desa Kubutambahan ini, 30 Desember 2018 lalu. Kala itu, Menhub Budi Karya disambut langsung Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana.

Menurut Menhub Budi Karya, setelah meninjau lokasi rencana bandara, pihaknya akan secepatnya menyusun fiasibility study (FS) mulai Januari 2019, dengan meminta masukan dari Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng terkait masalah lahan. FS bandara diperkirakan rampung dalam 3-4 bulan ke depan atau sekitar April 2019 nanti.

Setelah FS rampung, Kemenhub akan menerbitkan izin penetapan lokasi (Penlok) rencana pembangunan bandara. Setelah ada Penlok, akan dilakukan bidding contest atau proses tender dengan pihak swasta. Budi Karya menyebutkan, proses pembangunan Bandara Internasional Buleleng nantinya akan didanai melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). *k19