Teriak Bansos, Tirtawan Diserang PDIP dan Golkar
Sikap anggota Fraksi Panca Bayu DPRD Bali dari NasDem Dapil Buleleng, I Nyoman Tirtawan, yang teriak soal pemotongan dana bansos dari semula Rp 374 miliar menjadi Rp 116 miliar oleh Gubernur Bali Wayan Koster, bukannya mendapat simpati rekan-rekannya di Dewan.
DENPASAR, NusaBali
Tirtawan justru diserasng balik oleh anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Golkar DPRD Bali. Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali Dapil Badung, Ida Bagus Pada Kusuma alias Gus Pada, tuding Tirtawan keliru karena melontarkan isu bansos yang cenderung untuk pencitraan jelang tarung Pileg 2019. Gus Pada mengingatkan, anggota DPRD Bali tidak punya bansos, tapi dana itu itu murni APBD Bali yang dikelola eksekutif (Gubernur).
“Bansos itu milik eksekutif. Sudah bagus anggota Dewan diberikan kesempatan memfasi-litasi penyaluran bansos (masing-masing sebesar Rp 4 miliar di tahun 2019, Red) untuk masyarakat. Kalau tidak, apa yang difasilitasi Dewan? Ini nggak dipikirkan saudara Tirtawan,” kritik Gus Pada di Denpasar, Minggu (24/2).
Menurut Gus Pada, eksekutif diharapkan tetap melanjutkan pelaksanaan Perda APBD Bali 2019 tentang bansos, yang sudah disahkan dan lolos verifikasi. “Prosesnya sudah selesai, verifikasi sudah selesai, apalagi yang dimasalahkan? Ini cenderung sebuah pencitraan saja. Saya lihatnya seperti itu,” sesal politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.
Mantan Ketua Angkatan Muda Partai Glkar (AMPG) Badung ini pun mengusulkan agar ke depan bansos supaya dikucurkan untuk masyarakat dalam bentuk fisik saja. Ekskeutif dan legislatif mengawal proses pemberian bansos tersebut, supaya distribusinya merata. “Ke depan kami usulkan diberikan dalam bentuk fisik, bukan dana gelondongan. Kalau perlu, jika peruntukannyha membangun jembatan, ya berikan dalam bentuk jembatan saja,” kata Gus Pada yang kini duduk di Komisi III DPRD Bali.
Serangan terhadap Tirtawan juga dilontarkan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Karangasem, Nyoman Oka Antara. Melalui grup WA Sekaa Demen anggota DPRD Bali, Oka Antara menyayangkan sikap Tirtawan. Sebab, Tirtawan tidak tahu berterima kasih kepada eksekutif, yang sudah memberikan untuk fasilitasi dana bansos kepada masyarakat dan dibawa saat simakrama.
“Sudah syukur setiap anggota Dewan dikasi fasilitasi bansos sebesar Rp 4 miliar oleh Gubernur. Kalau di Karangasem, anggota Dewan dapat nol. Seharusnya, lobi baik-baik, bro,” sergah Oka Antara mengingatkan Tirtawan.
Bagaimana reaksi Tirtawan atas serangan kubu PDIP dan Golkar? Menurut Tirtawan, dirinya hanya menyuarakan kebenaran. Sebagai wakil rakyat, dirinya juga menyampaikan mekanisme dan aturan dalam pengesahan APBD. Perubahan dan penyusunan RAPBD sudah ada rambu-rambunya.
“Kalau menyalahi aturan, tentu ini tidak baik bagi kita semua. Saya hanya mengingatkan teman-teman. Prinsip penyusunan APBD itu sudah ada rambu-rambunya. Melakukan perubahan di tengah jalan, itu melanggar aturan,” dalih politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini saat dikonfirmasi NusaBali, Minggu kemarin.
Menurut Tirtawan, kalaupun ada rekannya sesama anggota Dewan menyerang balik atas kritikannya, itu semata karena tidak paham dengan mekanisme penyusunan RAPBD. ”Biarkan saja, mereka itu tidak paham menyusun APBD, nggak ngerti Undang-undang. Saya percaya dengan hukum karma. Coba saya pikirkan kalau membangun jembatan memerlukan dana Rp 100 juta, lalu dipotong Rp 30 juta, apakah selesai jembatannya?” kata Tirtawan. *nat
“Bansos itu milik eksekutif. Sudah bagus anggota Dewan diberikan kesempatan memfasi-litasi penyaluran bansos (masing-masing sebesar Rp 4 miliar di tahun 2019, Red) untuk masyarakat. Kalau tidak, apa yang difasilitasi Dewan? Ini nggak dipikirkan saudara Tirtawan,” kritik Gus Pada di Denpasar, Minggu (24/2).
Menurut Gus Pada, eksekutif diharapkan tetap melanjutkan pelaksanaan Perda APBD Bali 2019 tentang bansos, yang sudah disahkan dan lolos verifikasi. “Prosesnya sudah selesai, verifikasi sudah selesai, apalagi yang dimasalahkan? Ini cenderung sebuah pencitraan saja. Saya lihatnya seperti itu,” sesal politisi Golkar asal Desa Mambal, Kecamatan Abiansemal, Badung ini.
Mantan Ketua Angkatan Muda Partai Glkar (AMPG) Badung ini pun mengusulkan agar ke depan bansos supaya dikucurkan untuk masyarakat dalam bentuk fisik saja. Ekskeutif dan legislatif mengawal proses pemberian bansos tersebut, supaya distribusinya merata. “Ke depan kami usulkan diberikan dalam bentuk fisik, bukan dana gelondongan. Kalau perlu, jika peruntukannyha membangun jembatan, ya berikan dalam bentuk jembatan saja,” kata Gus Pada yang kini duduk di Komisi III DPRD Bali.
Serangan terhadap Tirtawan juga dilontarkan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Karangasem, Nyoman Oka Antara. Melalui grup WA Sekaa Demen anggota DPRD Bali, Oka Antara menyayangkan sikap Tirtawan. Sebab, Tirtawan tidak tahu berterima kasih kepada eksekutif, yang sudah memberikan untuk fasilitasi dana bansos kepada masyarakat dan dibawa saat simakrama.
“Sudah syukur setiap anggota Dewan dikasi fasilitasi bansos sebesar Rp 4 miliar oleh Gubernur. Kalau di Karangasem, anggota Dewan dapat nol. Seharusnya, lobi baik-baik, bro,” sergah Oka Antara mengingatkan Tirtawan.
Bagaimana reaksi Tirtawan atas serangan kubu PDIP dan Golkar? Menurut Tirtawan, dirinya hanya menyuarakan kebenaran. Sebagai wakil rakyat, dirinya juga menyampaikan mekanisme dan aturan dalam pengesahan APBD. Perubahan dan penyusunan RAPBD sudah ada rambu-rambunya.
“Kalau menyalahi aturan, tentu ini tidak baik bagi kita semua. Saya hanya mengingatkan teman-teman. Prinsip penyusunan APBD itu sudah ada rambu-rambunya. Melakukan perubahan di tengah jalan, itu melanggar aturan,” dalih politisi NasDem asal Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng ini saat dikonfirmasi NusaBali, Minggu kemarin.
Menurut Tirtawan, kalaupun ada rekannya sesama anggota Dewan menyerang balik atas kritikannya, itu semata karena tidak paham dengan mekanisme penyusunan RAPBD. ”Biarkan saja, mereka itu tidak paham menyusun APBD, nggak ngerti Undang-undang. Saya percaya dengan hukum karma. Coba saya pikirkan kalau membangun jembatan memerlukan dana Rp 100 juta, lalu dipotong Rp 30 juta, apakah selesai jembatannya?” kata Tirtawan. *nat
Komentar