Sekda Provinsi Bali Paparkan Kesiapsiagaan Hadapi Bencana
Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan kesiapsiagaan daerah setempat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana kepada peserta kuliah kerja dalam negeri (KKDN) Universitas Pertahanan yang belajar ke Pulau Dewata.
DENPASAR, NusaBali
“Mitigasi kebencanaan terus kami perkuat untuk mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Khususnya bagi penduduk, pengetahuan masyarakat bagaimana menghadapi dan menanggulangi risiko terjadinya bencana alam juga terus kami tingkatkan,” kata Dewa Indra saat menyampaikan kuliah umum serangkaian KKDN Universitas Pertahanan, di Denpasar, Senin (25/2).
Dalam paparannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan krama Bali dan lingkungannya, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam, Pemprov Bali telah menetapkan berbagai kebijakan, seperti melakukan deteksi dini dan antisipasi dini terjadinya tsunami.
“Dalam upaya meminimalisasi korban bencana, maka diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Berbagai upaya deteksi dini dan antisipasi dini bencana dilakukan Pemprov Bali, di antaranya dengan mendirikan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) dan melakukan pendataan daerah yang rawan tsunami, khususnya di Bali selatan,” ujarnya.
Selain itu, juga dipasang sirene peringatan dini tsunami di sembilan titik di Bali dan menggandeng pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk waspada bencana. Pada kesempatan tersebut, Dewa Indra yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Bali Made Rentin juga memaparkan upaya pencegahan konflik di Bali dengan berdasar kepada kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama Hindu seperti ‘wasudewa kutumbakam, menyama braya, paras paros sarpanaya serta tat twam asi’.
KKDN Universitas Pertahanan akan berlangsung di Bali dari 24 Februari 1 Maret 2019 ini, diikuti sekitar 78 mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan dari Program Studi Bencana, Konflik, dan Maritim. Dengan pelaksanaan KKDN ini diharapkan para mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori keilmuan yang didapat selama perkuliahan dengan kondisi di lapangan untuk selanjutnya dijadikan landasan pijak dalam pengambilan keputusan.
Sementara Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Laksamana Muda TNI Dr Siswo Hadi Sumantri ST MT menjelaskan Bali dipilih sebagai locus KKDN tahun 2019 ini, dengan pertimbangan Bali memiliki keunggulan dalam upaya penanggulangan bencana. “Misalnya pada saat erupsi Gunung Agung,” ujarnya.
Namun pihak Universitas Pertahanan juga ingin melakukan edukasi terkait kesiapsiagaan menghadapi tsunami mengingat selama ini Bali hanya terdampak tsunami, belum pernah mengalami seperti di daerah lain (Palu dan Selat Sunda). Terkait konflik sosial dan di bidang kemaritiman, Bali memiliki keunggulan-keunggulan yang beda dengan daerah lainnya di Indonesia. “Hasil temuan lapangan ini akan diseminarkan di universitas dengan menghadirkan Pemprov Bali sebagai narasumber,” ujar Siswo Hadi. *ant, nat
“Mitigasi kebencanaan terus kami perkuat untuk mengurangi risiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Khususnya bagi penduduk, pengetahuan masyarakat bagaimana menghadapi dan menanggulangi risiko terjadinya bencana alam juga terus kami tingkatkan,” kata Dewa Indra saat menyampaikan kuliah umum serangkaian KKDN Universitas Pertahanan, di Denpasar, Senin (25/2).
Dalam paparannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali, terutama dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana yang dapat mengancam keselamatan krama Bali dan lingkungannya, baik yang disebabkan oleh manusia maupun alam, Pemprov Bali telah menetapkan berbagai kebijakan, seperti melakukan deteksi dini dan antisipasi dini terjadinya tsunami.
“Dalam upaya meminimalisasi korban bencana, maka diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Berbagai upaya deteksi dini dan antisipasi dini bencana dilakukan Pemprov Bali, di antaranya dengan mendirikan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) dan melakukan pendataan daerah yang rawan tsunami, khususnya di Bali selatan,” ujarnya.
Selain itu, juga dipasang sirene peringatan dini tsunami di sembilan titik di Bali dan menggandeng pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk waspada bencana. Pada kesempatan tersebut, Dewa Indra yang didampingi Kepala Pelaksana BPBD Bali Made Rentin juga memaparkan upaya pencegahan konflik di Bali dengan berdasar kepada kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama Hindu seperti ‘wasudewa kutumbakam, menyama braya, paras paros sarpanaya serta tat twam asi’.
KKDN Universitas Pertahanan akan berlangsung di Bali dari 24 Februari 1 Maret 2019 ini, diikuti sekitar 78 mahasiswa Pascasarjana Universitas Pertahanan dari Program Studi Bencana, Konflik, dan Maritim. Dengan pelaksanaan KKDN ini diharapkan para mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori keilmuan yang didapat selama perkuliahan dengan kondisi di lapangan untuk selanjutnya dijadikan landasan pijak dalam pengambilan keputusan.
Sementara Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Laksamana Muda TNI Dr Siswo Hadi Sumantri ST MT menjelaskan Bali dipilih sebagai locus KKDN tahun 2019 ini, dengan pertimbangan Bali memiliki keunggulan dalam upaya penanggulangan bencana. “Misalnya pada saat erupsi Gunung Agung,” ujarnya.
Namun pihak Universitas Pertahanan juga ingin melakukan edukasi terkait kesiapsiagaan menghadapi tsunami mengingat selama ini Bali hanya terdampak tsunami, belum pernah mengalami seperti di daerah lain (Palu dan Selat Sunda). Terkait konflik sosial dan di bidang kemaritiman, Bali memiliki keunggulan-keunggulan yang beda dengan daerah lainnya di Indonesia. “Hasil temuan lapangan ini akan diseminarkan di universitas dengan menghadirkan Pemprov Bali sebagai narasumber,” ujar Siswo Hadi. *ant, nat
Komentar