Pekerja Perempuan Seringkali Dapat Diskriminasi Upah Murah
Memperingati Hari Perempuan Internasional 2019, sejumlah aliansi perempuan yang menamai diri Aliansi Perempuan Bali melakukan aksi dengan berjalan kaki dari parkir timur Lapangan Puputan Margarana, kawasan Niti Mandala Denpasar hingga ke depan Kantor Gubernur Bali, Minggu (10/3) pagi.
DENPASAR, NusaBali
Mereka menyampaikan sebanyak enam tuntutan yang berkaitan dengan kondisi faktual yang dialami oleh para perempuan khususnya di Indonesia, salah satunya soal pengupahan.
Koordinator Umum Aliansi Perempuan Bali, Ratna Dewi mengatakan, pemerintah di Bali jangan hanya berfokus dalam upaya mengembangkan pariwisata. Sebaliknya, isu soal perempuan jangan selalu dikesampingkan. Persoalan diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya bisa dilihat dari perbedaan pendapatan upah. Ia mencontohkan bagi yang bekerja buruh konstruksi bangunan, dalam sehari bekerja laki-laki bisa mendapatkan upah sebesar Rp 120 ribu, sedangkan perempuan hanya Rp 80 ribu dengan beban kerja yang sama bahkan minim jaminan keselamatan kerja. Ini tidak hanya terjadi di Bali, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia.
Begitu juga perempuan Bali yang terserap bekerja di sektor perhotelan, selain mendapatkan diskriminasi berupa upah murah, pekerja perempuan juga kerapkali mendapatkan diskriminasi. “Ini tidak hanya dihadapi perempuan tapi juga laki-laki. Perempuan berdampak lebih lagi karena ada perlakuan diskriminasi,” ujarnya.
Sementara itu, tuntutan untuk mencabut UU PT No 12 tahun 2012 disebabkan saat ini pemerintah seolah memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menentukan uang kuliah tunggal (UKT) dan sumbangan pengembangan institusi (SPI) yang sangat tinggi dengan dalih atas nama pembangunan dan fasilitas kampus. “Biaya pendidikan mahasiswa bebannya ke orang tua atau wali. Tuntutan-tuntutan ini kami sudah satukan menjadi enam tuntutan yang kami sampaikan hari ini (kemarin, red),” katanya. *ind
Koordinator Umum Aliansi Perempuan Bali, Ratna Dewi mengatakan, pemerintah di Bali jangan hanya berfokus dalam upaya mengembangkan pariwisata. Sebaliknya, isu soal perempuan jangan selalu dikesampingkan. Persoalan diskriminasi terhadap perempuan, salah satunya bisa dilihat dari perbedaan pendapatan upah. Ia mencontohkan bagi yang bekerja buruh konstruksi bangunan, dalam sehari bekerja laki-laki bisa mendapatkan upah sebesar Rp 120 ribu, sedangkan perempuan hanya Rp 80 ribu dengan beban kerja yang sama bahkan minim jaminan keselamatan kerja. Ini tidak hanya terjadi di Bali, melainkan juga di berbagai daerah di Indonesia.
Begitu juga perempuan Bali yang terserap bekerja di sektor perhotelan, selain mendapatkan diskriminasi berupa upah murah, pekerja perempuan juga kerapkali mendapatkan diskriminasi. “Ini tidak hanya dihadapi perempuan tapi juga laki-laki. Perempuan berdampak lebih lagi karena ada perlakuan diskriminasi,” ujarnya.
Sementara itu, tuntutan untuk mencabut UU PT No 12 tahun 2012 disebabkan saat ini pemerintah seolah memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menentukan uang kuliah tunggal (UKT) dan sumbangan pengembangan institusi (SPI) yang sangat tinggi dengan dalih atas nama pembangunan dan fasilitas kampus. “Biaya pendidikan mahasiswa bebannya ke orang tua atau wali. Tuntutan-tuntutan ini kami sudah satukan menjadi enam tuntutan yang kami sampaikan hari ini (kemarin, red),” katanya. *ind
Komentar