RSBM Siap Jadi yang Terdepan Dalam Layanan JKN-KBS
Sebagai rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali, Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) siap jadi yang terdepan dalam layanan program Jaminan Kesehatan Nasional-Krama Bali Sejahtera (JKN-KBS) yang resmi diluncurkan Gubernur Bali Wayan Koster akhir Februari 2019 lalu.
DENPASAR, NusaBali
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra seusai menerima tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dalam rangka survei simulasi akreditasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1 di Rumah Sakit Bali Mandara, Selasa (12/3).
Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan secara fakta (de facto) pelayanan rumah sakit yang terletak di Sanur ini sudah sangat bagus namun secara hukum (de jure) rumah sakit ini belum memiliki akreditasi. Untuk itu, Pemprov Bali berkomitmen tinggi agar rumah sakit ini segera terakreditasi sebagai tanda secara resmi telah memiliki standar. Akreditasi ini tidak hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi rumah sakit penerima layanan JKN, namun lebih pada peningkatan standar kualitas layanan kepada para pasien. “RSBM harus paling siap dalam penerapan JKN-KBS baik itu dari pelayanan, standar pelayanan, jenis layanan yang ditentukan JKN-KBS. Rumah sakit ini harus yang terdepan karena rumah sakit ini milik Pemprov Bali dan JKN-KBS adalah program Pemprov Bali, “ imbuhnya.
Hal senada juga ditegaskan oleh Direktur UPT RSBM Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Gede Bagus Darmayasa MRepro dimana pihaknya siap dalam pelaksanaan JKN-KBS. Berbagai upaya peningkatan pelayanan, optimalisasi pelayanan terus dilakukan salah satunya dengan akreditasi yang merupakan bagian dari regulasi. Dokter Bagus menegaskan dari awal berdirinya RSBM, Pemprov Bali berkomitmen untuk mengikuti semua regulasi yang ditetapkan pemerintah baik itu untuk peralatan, fasilitas dan secara terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kami sangat mengutamakan layanan pada pasien. Penerapan JKN-KBS di rumah sakit ini memiliki kelebihan dimana untuk parameter yang tidak ditanggung oleh JKN, maka akan ditanggung KBS, prinsip kami keselamatan pasien adalah hal yang utama,” ujarnya.
Survei Simulasi SNARS Edisi 1 RSBM berlangsung dari tanggal 12-15 Maret 2019 dan dilakukan oleh tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dipimpin oleh dr Dahsriati SpKJ beserta dua anggotanya dr Tini Sekarwati MM dan Saida Simanjuntak SKp MARS. *
Lebih jauh Sekda Dewa Indra menyampaikan secara fakta (de facto) pelayanan rumah sakit yang terletak di Sanur ini sudah sangat bagus namun secara hukum (de jure) rumah sakit ini belum memiliki akreditasi. Untuk itu, Pemprov Bali berkomitmen tinggi agar rumah sakit ini segera terakreditasi sebagai tanda secara resmi telah memiliki standar. Akreditasi ini tidak hanya untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi rumah sakit penerima layanan JKN, namun lebih pada peningkatan standar kualitas layanan kepada para pasien. “RSBM harus paling siap dalam penerapan JKN-KBS baik itu dari pelayanan, standar pelayanan, jenis layanan yang ditentukan JKN-KBS. Rumah sakit ini harus yang terdepan karena rumah sakit ini milik Pemprov Bali dan JKN-KBS adalah program Pemprov Bali, “ imbuhnya.
Hal senada juga ditegaskan oleh Direktur UPT RSBM Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Gede Bagus Darmayasa MRepro dimana pihaknya siap dalam pelaksanaan JKN-KBS. Berbagai upaya peningkatan pelayanan, optimalisasi pelayanan terus dilakukan salah satunya dengan akreditasi yang merupakan bagian dari regulasi. Dokter Bagus menegaskan dari awal berdirinya RSBM, Pemprov Bali berkomitmen untuk mengikuti semua regulasi yang ditetapkan pemerintah baik itu untuk peralatan, fasilitas dan secara terus menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. “Kami sangat mengutamakan layanan pada pasien. Penerapan JKN-KBS di rumah sakit ini memiliki kelebihan dimana untuk parameter yang tidak ditanggung oleh JKN, maka akan ditanggung KBS, prinsip kami keselamatan pasien adalah hal yang utama,” ujarnya.
Survei Simulasi SNARS Edisi 1 RSBM berlangsung dari tanggal 12-15 Maret 2019 dan dilakukan oleh tim dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang dipimpin oleh dr Dahsriati SpKJ beserta dua anggotanya dr Tini Sekarwati MM dan Saida Simanjuntak SKp MARS. *
Komentar