Karang Taruna Nyatakan Independen di Pemilu 2019
Rayakan Dharma Santhi Nyepi Tahun Saka 1941
DENPASAR,NusaBali
Biasanya kalau pimpinan organisasi pasti mengarahkan anggotanya untuk kepentingan politik untuk menarik dukungan. Apalagi elitenya adalah pengurus parpol. Namun tidak demikian dengan Karang Taruna Provinsi Bali yang diminta independen dan bebas memilih jagonya di pesta demokrasi Pileg/Pilpres 2019 mendatang.
Adalah anggota Fraksi Demokrat DPR RI dapil Bali, Putu Supadma Rudana, yang mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat Karang Taruna, Didiek Mukrianto dalam acara Dharma Santhi Nyepi Saka 1941 bersama Karang Taruna di Gedung Sewaka Dharma Denpasar, Jumat (22/3) malam mengatakan kader Karang Taruna bebas memilih figur baik di legislatif maupun eksekutif pada Pileg/Pilpres 2019. Karena Karang Taruna memang organisasi yang independen dalam nafas perjuangan dan peran sertanya di setiap bidang.
“Saya sendiri anggota Fraksi Demokrat DPR RI. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi tentu saya persilakan kader Karang Taruna untuk menggunakan hak dengan baik. Karang Taruna bebas menentukan pilihan politik, figur di setiap event pemilu. Karang Taruna meneguhkan diri sebagai organisasi yang demokratis,” ujar Supadma Rudana disambut tepuk tangan ratusan hadirin yang memadati acara Dharma Santhi Nyepi 1941, semalam.
Wasekjen DPP Demokrat ini menyebutkan Tahun 2019 adalah tahun politik. Dharma Santhi Nyepi Saka 1941 adalah acara monumental yang tidak pernah dilaksanakan sebelumnya. Ketika dirinya menjadi Ketua Pengda Karang Taruna Provinsi Bali baru dilaksanakan. “Jadi pada saat Dharma Santhi Nyepi ini adalah ajang introspeksi diri. Karang Taruna memberikan kontribusi, keteduhan dan kedamaian, vibrasi, berdampak pada kebahagiaan lahir batin. Menyambraya itu penting,” ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.
Kata Supadma Rudana, tahun 2019 juga menjadi tahun keprihatinan di mana Bali belakangan masih khawatir dengan erupsi Gunung Agung. Kondisi ekonomi Bali dalam pemulihan pasca erupsi Gunung Agung. “Jadi ini kita harus peduli, memberikan solusi, tidak hanya sikap menyambraya ditunjukkan. Maka Karang Taruna harus berusaha membangun, membantu Bali. Dengan berbagai potensi kader-kader yang ada di desa. Membangun kepariwisataan Bali,” kata anggota Komisi X DPR RI bidang pariwisata, budaya, pendidikan dan pemuda ini.
Karang Taruna diharapkan melakukan evaluasi dan sekaligus menunjukan dedikasi, dengan berperan sebagai subjek dalam persaingan kedepan, menghadapi isu global. “Karang Taruna maju sebagai generasi milineal. Ngayah untuk Bali, memajukan perekonomian Bali, memberikan kontribusi sebagai generasi muda. Karang Taruna nanti harus mandiri. Tidak tergantung dengan dana pemerintah. Harus ada kompetensi untuk bisa mandiri juga sebagai organisasi yang hebat,” tegasnya.
Ketika ditanya soal peran kader Karang Taruna yang mau terjun di politik praktis? Supadma Rudana menyebutkan tidak masalah. Kader Karang Taruna boleh menjadi calon legislatif, boleh menjadi calon walikota. Boleh menjadi calon gubernur. “Terendah dulu di desa, misalnya menjadi Kepala Desa. Boleh itu, karena Karang Taruna akan maju dan kadernya bisa berkualitas ketika digembleng sejak ditingkat bawah,” tegas Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia. *nat
Biasanya kalau pimpinan organisasi pasti mengarahkan anggotanya untuk kepentingan politik untuk menarik dukungan. Apalagi elitenya adalah pengurus parpol. Namun tidak demikian dengan Karang Taruna Provinsi Bali yang diminta independen dan bebas memilih jagonya di pesta demokrasi Pileg/Pilpres 2019 mendatang.
Adalah anggota Fraksi Demokrat DPR RI dapil Bali, Putu Supadma Rudana, yang mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat Karang Taruna, Didiek Mukrianto dalam acara Dharma Santhi Nyepi Saka 1941 bersama Karang Taruna di Gedung Sewaka Dharma Denpasar, Jumat (22/3) malam mengatakan kader Karang Taruna bebas memilih figur baik di legislatif maupun eksekutif pada Pileg/Pilpres 2019. Karena Karang Taruna memang organisasi yang independen dalam nafas perjuangan dan peran sertanya di setiap bidang.
“Saya sendiri anggota Fraksi Demokrat DPR RI. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi tentu saya persilakan kader Karang Taruna untuk menggunakan hak dengan baik. Karang Taruna bebas menentukan pilihan politik, figur di setiap event pemilu. Karang Taruna meneguhkan diri sebagai organisasi yang demokratis,” ujar Supadma Rudana disambut tepuk tangan ratusan hadirin yang memadati acara Dharma Santhi Nyepi 1941, semalam.
Wasekjen DPP Demokrat ini menyebutkan Tahun 2019 adalah tahun politik. Dharma Santhi Nyepi Saka 1941 adalah acara monumental yang tidak pernah dilaksanakan sebelumnya. Ketika dirinya menjadi Ketua Pengda Karang Taruna Provinsi Bali baru dilaksanakan. “Jadi pada saat Dharma Santhi Nyepi ini adalah ajang introspeksi diri. Karang Taruna memberikan kontribusi, keteduhan dan kedamaian, vibrasi, berdampak pada kebahagiaan lahir batin. Menyambraya itu penting,” ujar politisi asal Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar ini.
Kata Supadma Rudana, tahun 2019 juga menjadi tahun keprihatinan di mana Bali belakangan masih khawatir dengan erupsi Gunung Agung. Kondisi ekonomi Bali dalam pemulihan pasca erupsi Gunung Agung. “Jadi ini kita harus peduli, memberikan solusi, tidak hanya sikap menyambraya ditunjukkan. Maka Karang Taruna harus berusaha membangun, membantu Bali. Dengan berbagai potensi kader-kader yang ada di desa. Membangun kepariwisataan Bali,” kata anggota Komisi X DPR RI bidang pariwisata, budaya, pendidikan dan pemuda ini.
Karang Taruna diharapkan melakukan evaluasi dan sekaligus menunjukan dedikasi, dengan berperan sebagai subjek dalam persaingan kedepan, menghadapi isu global. “Karang Taruna maju sebagai generasi milineal. Ngayah untuk Bali, memajukan perekonomian Bali, memberikan kontribusi sebagai generasi muda. Karang Taruna nanti harus mandiri. Tidak tergantung dengan dana pemerintah. Harus ada kompetensi untuk bisa mandiri juga sebagai organisasi yang hebat,” tegasnya.
Ketika ditanya soal peran kader Karang Taruna yang mau terjun di politik praktis? Supadma Rudana menyebutkan tidak masalah. Kader Karang Taruna boleh menjadi calon legislatif, boleh menjadi calon walikota. Boleh menjadi calon gubernur. “Terendah dulu di desa, misalnya menjadi Kepala Desa. Boleh itu, karena Karang Taruna akan maju dan kadernya bisa berkualitas ketika digembleng sejak ditingkat bawah,” tegas Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia. *nat
Komentar