Tjok Anom Pimpin Demokrat, Koalisi Merah-Biru Terancam

Terpilihnya Tjokorda Anom Asmara Putra Sukawati sebgai Ketua DPC Demokrat Gianyar 2016-2021 melalui Musyawarah Cabang (Muscab) di Sanur, 16 Mei 2016 lalu, bisa mengubah peta politik di Gumi Seni.

GIANYAR, NusaBali
Koalisi Merah-Biru (PDIP-Demokrat) yang sebelumnnya sukses meluncurkan pasangan AA Gde Agung Bharata-Made Agus Mahayastra ke kursi Gupati-Wakil Bupati Gianyar 2013-2018, teran-cam bubar di Pilkada Gianyar 2018 mendatang.

Tjok Anom Asmara yang nobatene politisi muda dari Puri Kantor Ubud---bagian Puri Agung Ubud---dianggap mustahil berkoalisi dengan PDIP. Tjok Asmara hampir dipastikan akan lebih tindih warih (membela keturunannya) atau kandidat dari Puri Agung Ubud. Setelah gagal di Pilkada Gianyar 2013, Puri Agung Ubud besar kemungkinan akan mengusung jagonya lagi ke Pilkada 2018. Pengalaman selama ini, kandidat dari Puri Agung Ubud biasanya naik kendaraan politik Golkar yang punya kedekatan dengan Demokrat.

Sebaliknya, PDIP belakangan digadang-gadang akan mengusung pasangan Made Mahayastra-AA Gde Mayun (Paket Aman) sebagai kandidat Cabup-Cawabup Gianyar ke Pilkada 2018. Agus Mahayastra merupakan ketua DPC PDIP Gianyar yang kini berstatus incumbent selaku Wakil Bupati Gianyar 2013-2018. Sedangkan AA Gde Mayun adalah tokoh Puri Agung Gianyar, yang notabene adik kandung AA Gde Agung Bharata (kini Bupati Gianhyar 2013-2018) dari PDIP.

Munculnya AA Mayun sebagai tandem Agus Mahayastra dalam Paket Aman menuju Pilkada Gianyar 2018, menguatkan indikasi Koalisi Merah-Biru di ambang perpecahan. Padahal, salah satu komiten PDIP atas dukungan Demokrat di Pilkada Gianyar 2013 lalu adalah gaet Ketut Jata sebagai kandidat Calon Wakil Bupati (Cawabup) Gianyar pendamping Agus Mahayastra dalam tarung Pilkada 2018. Ketut Jata adalah Ketua DPC Demokrat 2011-2016 yang dipecundangi Tjok Anom Asmara dalam perebutan kursi nakhoda partainya di Muscab 2016.

Hanya saja, Agus Mahayastra selaku Ketua DPC PDIP tetap optimistis koalisi Merah-Biru berlanjut ke Pilkada Gianyar 2018, meskipun Ketut Jata tak lagi menjabat ketua DPC Demokrat. “Komunikasi kami dengan Demokrat masih bagus. Kami akan ajak Demokrat mengusung paket calon, bukan mendukung,” tandas politisi asal Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Gianyar ini kepada NusaBali, akhir pekan kemarin.

Terkait adanya sosialisasi Paket Aman ke masyarakat, menurut Mahayastra, kader partai pengusung Paket Aman di luar PDIP tidak harus dapat posisi Cawabup. “Saya akui, Demokrat pasti berhitung untung-rugi jika ikut mengusung paket calon bersama PDIP. Saya sih minta Ketut Jata ikut membicarakan kelanjutan koalisi Merah-Biru ini,” harapnya.

Mahayastra menegaskan, Paket Aman sepertinya sudah fix akan diusung PDIP ke Pilkada Gianyar 2018. Sebab, paket ini terbentuk atas mandat DPP PDIP melalui Prananda Prabowo, putra dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati. “Nanti untuk memastikan Paket Aman ini, tentu ada tahapan musyawarah pemilihan calon pada tahun 2017.”

Dikonfirmasi NusaBali secara terpisah, Ketut Jata mengatakan keinginan Mahayastra untuk mem-pertahankan koalisi Merah-Biru di Pilkada Gianyar 2018 mendatang sah-sah saja. ‘’Tapi, saya kan tidak lagi memegang partai. Sebagai kader Demokrat, saya harus tunduk keputusan DPC Demokrat, DPD Demokrat Bali, dan DPP Demokrat,” jelas politisi asal Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh yang kini menjabat Wakil ketua DPRD Gianyar ini.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Gianyar Made Dauh Wijana mengatakan pihaknya sedang menyimak proses politik yang terjadi Gumi Seni. Termasuk naiknya trah Puri Agung Ubud, Tjok Anom, sebagai Ketua DPC Demokrat Gianyar 2016-2021.

Golkar sendiri, kata Dauh Wijana, siap bekerjasama dan koalisi dengan Demokrat di Pilkada Gianyar 2018. “Jika misalnya Demokrat tidak lagi berkoalisisi dengan PDIP seperti Pilkada Gianyar 2013 lalu, kami dari Golkar pasti siap membangun koalisi dengan Demokrat untuk Pilkada Gianyar 2018,” tandas Dauh.

Menurut Dauh, selama ini Golkar tidak punya hambatan apa pun untuk menjalin koalisi dengan Demokrat dan partai lainnya. Koalisi itu dibangun atas azas keadilan manfaat bagi masing-maisng partai. Golkar menyadari pentingnya koalisi untuk Pilkada Gianyar 2018, karena mereka kekurangan suara berdasarkan hasil Pileg 2014, agar bisa mengusung paket calon.

Berdasarkan hasil Pileg 2014, Golkar hanya punya 7 kursi dari total 40 kursi DPRD Gianyar 2014-2019 (kuasai hanya 17,50 persen suara parlemen). Artinya, Golkar masih kekurangan 1 kursi DPRD (2,5 suara parlemen) untuk memenuhi syarat minimal 20 persen suara buat usung paket calon. Sedangkan Demokrat hanya punya 5 kursi DPRD Gianyar 2014-2019 (kuasai 12,5 persen suara parlemen).

Kekuatan Demokrat sama dengan Gerindra, yang juga 5 kursi DPRD Gianyar 2014-2019 (kuasai 12,5 persen suara parlemen). Dari 7 parpol parlemen di Gianyar, hanya PDIP yang berhak mengusung paket calon secara mandiri k Pilkada 2018, karena punya modal 16 kursi DPRD Gianyar 2014-2019 (kuasai 40,0 persen suara parlemen). Sementara tiga parpol lainnya punya kursi kurang signifikan, yakni Hanura (miliki 3 kursi DPRD Gianyar/kuasai 7,50 persen suara parlemen), NasDem (miliki 2 kursi DPRD Gianyar/kuasai 5,00 persen suara parlemen), dan PKPI (miliki 2 kursi DPRD Gianyar/kuasai 5,00 persen suara parlemen),

Paparan hampir senada juga disampaikan Ketua DPC Gerindra Gianyar, Made Arimbawa. Menurut Arimbawa, partainya siap berkoalisi dengan target mengusung paket calon ke Pilkada Gianyar 2018. Gerindra tidak mau sekadar mendukung paket calon, tapi sebagai pengusung.

Arimbawa memastikan pihaknya akan berkomunikasi dengan partai lain, terutama Demokrat, guna membangun koalisi menuju Pilkada Gianyar 2018. “Jika sudah bisa mengusung paket calon melalui koalisi, Gerindra siap menghadapi diapa pun di Pilkada Gianyar 2018,” tandas Arimbawa. 7 lsa