Perbekel dan BPD Diberi Arahan
Cegah Salah Poskan Dana Desa
TABANAN, NusaBali
Ratusan perbekel dan Ketua Badan Pengawasan Desa (BPD) se - Kabupaten Tabanan dikumpulkan di Balai Mathika Museum Subak, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Tabanan, Jumat (29/3). Mereka dikumpulkan untuk diberi arahan tentang sistem pengelolaan dana desa.
Dimana saat ini Dana Desa lebih diprioritaskan dalam pemberdayaan dibandingkan pembenahan infrastruktur. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan Roemi Liestyowati menjelaskan, ratusan perbekel dan ketua BPD itu dikumpulkan untuk diberikan arahan dari sumber berkompoten. Mereka dari unsure BPK Bali, anggota Komisi XI DPR RI dan pihak kepolisian. "Sengaja kami undang yang berkompeten agar sistem tata kelola dana desa berjalan sesuai sistem," ungkapnya di sela-sela acara.
Kata dia, hal yang paling ditekankan dalam workshop tersebut adalah pengelolaan Dana Desa. Dimana tahun 2019 sesuai arahan pusat, Dana Desa lebih diprioritaskan ke pemberdayaan mulai dari kesehatan, pendidikan, dan sosial. "Kalau tahun sebelumnya sudah infrastruktur, jadi ini harus dipahami betul oleh para perbekel maupun PJ perbekel yang sedang bertugas," tegasnya.
Tak hanya itu dalam pengelolaan Dana Desa yang menggunakan aplikasi sistem Siskuedes setiap petugas wajib memahami agar tidak sampai salah post. "Di workshop inilah diberikan agar petugas di desa dalam mengelola paham, tidak takut dan selalu berkoordinasi ke kami jika ada yang kurang paham," pintanya.
Menurut Roemi selama ini masih banyak petugas di desa belum paham memposkan anggaran di dalam aplikasi. Karena setiap harinya selalu ada petugas desa yang ke DPMD untuk konsultasi. "Rata-rata tiap hari ada 5 yang konsultasi karena mereka memang belum paham," aku Roemi.
Dengan kondisi itu, ia berharap melalui workshop yang diselenggarakan bisa mengubah mental dalam pengelolaan dana desa. "Minimal tidak takut dalam mengelola makanya kami datangkan pihak polisi dalam memberikan penjelasan," tegasnya.
Selaku narasumber, anggota Komisi XI DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani mengatakan desa telah diberikan kesempatan yang besar dengan tata kelola keuangannya mensejahterakan kehidupan masyarakat di Desa. Dikucurkan dana yang begitu besar oleh Presiden Jokowi dan setiap tahunnya terus ditingkatkan. Dirinya berharap melalui aplikasi siskeudes ini semoga Desa se-Kabupaten Tabanan bisa membangun tata kelola keuangan desa yang lebih baik lagi.
Ia mengimbau seluruh perbekel dan aparatur desa agar selalu menjalin komunikasi yang baik, berbagi informasi yang positif bukan hoax. “Jalin komunikasi dengan baik antara aparatur desa. Berbagilah informasi yang positif jangan membagi informasi hoax, karena hoax sangat berbahaya bagi kenyamanan kita. Mari kita tolak hoak dan tidak melanjutkan hoax tersebut. Karena kehadiran desa sangat penting, baik di masyarakat, dan pemerintahan," jelasnya.*des
Dimana saat ini Dana Desa lebih diprioritaskan dalam pemberdayaan dibandingkan pembenahan infrastruktur. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Tabanan Roemi Liestyowati menjelaskan, ratusan perbekel dan ketua BPD itu dikumpulkan untuk diberikan arahan dari sumber berkompoten. Mereka dari unsure BPK Bali, anggota Komisi XI DPR RI dan pihak kepolisian. "Sengaja kami undang yang berkompeten agar sistem tata kelola dana desa berjalan sesuai sistem," ungkapnya di sela-sela acara.
Kata dia, hal yang paling ditekankan dalam workshop tersebut adalah pengelolaan Dana Desa. Dimana tahun 2019 sesuai arahan pusat, Dana Desa lebih diprioritaskan ke pemberdayaan mulai dari kesehatan, pendidikan, dan sosial. "Kalau tahun sebelumnya sudah infrastruktur, jadi ini harus dipahami betul oleh para perbekel maupun PJ perbekel yang sedang bertugas," tegasnya.
Tak hanya itu dalam pengelolaan Dana Desa yang menggunakan aplikasi sistem Siskuedes setiap petugas wajib memahami agar tidak sampai salah post. "Di workshop inilah diberikan agar petugas di desa dalam mengelola paham, tidak takut dan selalu berkoordinasi ke kami jika ada yang kurang paham," pintanya.
Menurut Roemi selama ini masih banyak petugas di desa belum paham memposkan anggaran di dalam aplikasi. Karena setiap harinya selalu ada petugas desa yang ke DPMD untuk konsultasi. "Rata-rata tiap hari ada 5 yang konsultasi karena mereka memang belum paham," aku Roemi.
Dengan kondisi itu, ia berharap melalui workshop yang diselenggarakan bisa mengubah mental dalam pengelolaan dana desa. "Minimal tidak takut dalam mengelola makanya kami datangkan pihak polisi dalam memberikan penjelasan," tegasnya.
Selaku narasumber, anggota Komisi XI DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani mengatakan desa telah diberikan kesempatan yang besar dengan tata kelola keuangannya mensejahterakan kehidupan masyarakat di Desa. Dikucurkan dana yang begitu besar oleh Presiden Jokowi dan setiap tahunnya terus ditingkatkan. Dirinya berharap melalui aplikasi siskeudes ini semoga Desa se-Kabupaten Tabanan bisa membangun tata kelola keuangan desa yang lebih baik lagi.
Ia mengimbau seluruh perbekel dan aparatur desa agar selalu menjalin komunikasi yang baik, berbagi informasi yang positif bukan hoax. “Jalin komunikasi dengan baik antara aparatur desa. Berbagilah informasi yang positif jangan membagi informasi hoax, karena hoax sangat berbahaya bagi kenyamanan kita. Mari kita tolak hoak dan tidak melanjutkan hoax tersebut. Karena kehadiran desa sangat penting, baik di masyarakat, dan pemerintahan," jelasnya.*des
1
Komentar