nusabali

DPRD dan Pemkab Gelar Rapat Paripurna LKPJ 2018

  • www.nusabali.com-dprd-dan-pemkab-gelar-rapat-paripurna-lkpj-2018

Anggota DPRD dan jajaran Pemkab Klungkung menggelar Rapat Paripurna terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Klungkung Tahun 2018, di gedung DPRD Klungkung, Senin (8/4) pagi.

SEMARAPURA, NusaBali
Dari legislatif dipimpin Ketua DPRD Klungkung Wayan Baru dan anggota lainnya, sedangkan dari eksekutif dipimpin Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Dalam kesempatan itu, Bupati Suwirta menyampaikan tahun 2018 penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Klungkung terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari 6 bidang. Selain itu, urusan wajib bukan pelayanan dasar terdiri dari 18 bidang, urusan pilihan terdiri dari 7 bidang dengan realisasi Rp 502,145 miliar atau 89,35 persen dari pagu indikatif perubahan RKPD 2018 sebesar Rp 562,009 miliar.

Beberapa pembangunan yang dibiayai dari belanja tersebut, yakni peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan terealisasi sepanjang 26,60 km. Pembangunan 6 unit pasar yaitu pembangunan Blok A Pasar Semarapura, pembangunan Pasar Desa Nyalian, pembangunan Pasar Desa Kamasan, pembangunan Pasar Desa Gunaksa, pembangunan Pasar Desa Tusan dan pembangunan Pasar Desa Batukandik. “Bedah rumah terealisasi 80 unit dan rehab rumah 47 unit,” ujar Bupati Suwirta.

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tersebut dilandasi dengan semangat Gema Santi telah terbukti membawa Kabupaten Klungkung, diakui di tingkat nasional. Yakni, dua inovasi daerah Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS) dan Bima Juara, yang mendapatkan Top 40 inovasi daerah dari Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mendapatkan penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2018 sebagai peringkat 6 kabupaten inovatif. “Pada hakikatnya semua pencapaian terhadap keberhasilan maupuan prestasi tersebut merupakan kerja keras bersama,” ujarnya.

Di samping keberhasilanb yang telah dicapai, kata Bupati Suwirta, disadari masih ada kekurangan atau kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kendala dan partisipasi aktif semua pihak, khususnya anggota dewan, dengan bersinergi mencari solusi atas segala permasalahan yang ada.

Disampaikan pula, selama tahun 2018 tercatat terjadi 288 lokasi kejadian bencana yang menimpa perorangan, masyarakat maupun fasiltias umum. Meliputi musibah pohon tumbang dan bangunan/fasilitas rusak, hujan deras/angin kencang, kebakaran, tanah longsor, dan kejadian lainnya. “Berbagai kejadian kebencanaan itu telah diupayakan penanggulangannya oleh BPBD dengan berkoordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya. Usai sidang penyampaian LKPJ tersebut, dilanjutkan dengan sidang pemandangan umum Fraksi DPRD Klungkung. *wan

Komentar