nusabali

Usai Pelantikan, 12 Pejabat Eselon II Pemprov Langsung Dibriefing Koster Satu-satu

  • www.nusabali.com-usai-pelantikan-12-pejabat-eselon-ii-pemprov-langsung-dibriefing-koster-satu-satu

Gubernur Beber Alasan Pilih Ranking Teratas

DENPASAR, NusaBali

Sesuai skenario, Gubernur Wayan Koster lantik 11 pejabat Eselon II hasil proses lelang (seleksi terbuka) dan 1 pejabat Eselon II hasil mutasi, di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernuran, Niti Mandala Denpasar, Rabu (10/4) pagi. Gubernur Koster sempat briefing satu per satu 12 pejabat Eselon II yang baru dilantik.

Selain membriefing satu per satu pejabat yang dilanting, Gubernur Koster juga ungkap alasan meloloskan para kandidat ranking teratas dalam peringkat 3 besar masing-masing posisi jabatan, sebagai pejabat Eselon II. Gubernur yang notabene Ketua DPD PDIP Bali ini juga mengungkap alasan tidak mencoret anak dari anggota Fraksi Demokrat DPRD Bali Ngakan Made Samudra, yakni Dewa Nyoman Rai Darmadi, yang diloloskan sebagai Kasat Pol PP Provinsi Bali.

Saat pelantikan 12 pejabat Eselon II plus 1 pejabat UPTD Eselon III, Rabu kemarin, Gubernur Koster didampingi Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali, I Ketut Lihadnnyana. Proses pelantikan diawali dengan ritual mejaya-jaya Rabu pagi pukul 06.30 Wita, sebelum dilakukan pengambilan sumpah jabatan mulai pukul 08.00 Wita.

Sebelas (11) pejabat Eselon II Pemprov Bali hasil proses lelang yang dilantik Gubernur Koster kemarin, sebelumnya menempati tangga teratas dalam 3 be-sar masing-masing posisi jabatan yang dilamar dalam proses lelang di Timsel. Pertama, I Wayan Adnyana, akademisi asal Institut Seni Indonesia (ISI) Den-pasar, dilantik menjadi Kadis Kebudayaan Provinsi Bali. Kedua, Dewa Nyoman Rai Darmadi (yang sebelumnya menjabat Kabid Trantib Sat Pol PP Provinsi Bali) dilantik jadi Kasat Pol PP Provinsi Bali.

Ketiga, Gede Suralaga (sebelumnya menjabat Kabag Umum Setwan DPRD Bali) dilantik menjadi Sekwan DPRD Bali. Keempat, AA Ngurah Oka Sutha Diana (sebelumnya menjabat Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol) di-lantik menjadi Karo Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali. Kelima, Ida Bagus Gede Sudarsana (sebelumnya menjabat Irban IV Inspektorat Bali) dilantik menjadi Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali. Keenam, I Ketut Sukra Negara (sebelumnya menjabat Kabid Mutasi BKD Bali) dilantik menjadi Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Bali.

Ketujuh, Made Sudarsana (sebelumnya menjabat Kabid Kelautan Dinas Perikatan dan Kelautan) dilantik menjadi Kadis Perikanan & Kelautan Provinsi Bali. Kedelapan, I Wayan Jarta (sebelumnya menjabat Kabid di Dinas Ketahanan Pangan) dilantik jadi Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Ke-sembilan, Putu Anom Agustina (sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas PMD) dilantik menjadi Kadis PMD Provinsi Bali.

Kesepuluh, I Gede Samsi Gunartha (sebelumnya menjabat Kabid Fasilitasi Pengadaan Tanah di Kementerian PUPR) dilantik menjadi Kadis Perhubungan Provinsi Bali. Kesebalas, Gede Pramana (sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perumkim) dilantik jadi Kadis Perumahan Rakyat & Kawasan Pemuki-man (Perumkin) Provinsi Bali.

Sedangkan satu pejabat Eselon II hasil mutasi yang dilantik Gubernur Koster kemarin adalah Ketut Ngurah Boy Jayawibawa. Anak dari mantan Sekwilda Bali Nyoman Sembah Subakti ini dilantik menjadi Kadis Pendidikan Provinsi Bali, mengisi jabatan lowong pasca ditinggalkan Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani, yang dialihkan menjadi Asisten III Setda Provinsi Bali, Februari 2019 lalu. Ngurah Boy sendiri sebelumnya menjabat Kadis Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali. Sementara pejabat fungsional UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah), dr Ni Made Yuniti, kemarin dilantik menjadi Dirut RS Mata Bali Mandara, setingkat pejabat Eselon III.

Di hadapan pejabat yang baru dilantik kemarin pagi, Gubernur Koster mengatakan dirinya tidak melakukan wawancara dengan peringkat 3 besar masing-masing posisi jabatan yang dilamar dan langsung memilih ranking teratas ke kursi Eselon II, karena percaya dengan Timsel (Tim Seleksi). Timsel yang diketuai langsung Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra ini beranggotakan 3 birokrat dan 5 akademisi. Selain Dewa Made Indra, birokrat yang juga masuk Timsel adalah Kepala BKD Bali Ketut Lihadnyana dan Kepala Inspektorat Provinsi Bali, I Wayan Sugiada.

Menurut Koster, pengisian jabatan secara profesional, dapat dipertanggungjawabkan sekala niskala. “Saya percaya dengan Timsel. Selama saya menjbat Gubernur, 3 birokrat yang masuk Timsel dalam proses lelang dapat dipercaya. Dari kedipan mata, gestur tubuh, lurus apa tidak, saya tahu betul. Saya pastikan mereka bisa dipercaya dalam proses pengisian jabatan. Saya juga percaya para akademisi yang masuk Timsel, karena saya pernah menjadi dosen. Saya nilai Timsel mampu melaksanakan tugas dengan baik,” ujar Koster.

Koster menegaskan, sejak awal Timsel sudah dipanggil supaya melaksanakan proses lelang secara maksimal dan profesional. Anggota Timsel dari akademisi tidak dia panggil, karena diyakini mereka objektif.

‘Mereka akademisi dan senior saya, rata-rata sudah menjabat rektor. Seleksi mulai assesment, rekam jejak, wawancara, penulisan makalah. Semuanya sudah transparan. Nggak ada yang istilah ranking 1 dekat dengan Sekda, dekat dengan Gubernur, Dari semua yang lolos ke Eselon II ini, yang saya kenal hanya Karo Humas dan Protokol Gung Sutha Diana, karena beliau sering mendampingi saya,” tandas politisi PDIP asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini.

Koster kemudian mengungkap, kenapa 11 pejabat rangking teratas dalam seleksi harus diloloskan ke kursi Eselon II. Koster mencontohkan Gede Suralaga, yang terpilih jadi Sekwan DPRD Bali karena menempati ranking teratas. Menurut Koster, sebenarnya ada rekomendasi Ketua DPRD Bali yang merekomendasikan figur lain. Tapi, Koster tidak mau ambil risiko.

“Ya, sudah yang nomor 1 saja. Supaya saya bisa pertanggungjawabkan. Gede Suralaga ini saya panggil dia. Orangnya judes, emosian, kurang santun dalam menghadapi orang. Padahal, dia kan menghadapi 55 orang anggota Dewan dengan perilaku berbeda-beda. Bagus di kepala nggak cukup. Saya minta dia jangan judes, harus santun. Jangan pakai gaya Buleleng, meski asal Desa Bondalem. Kamu kerja yang baik,” kenang Koster.

Khusus untuk Made Sudarsana yang diloloskan jadi Kadis Perikanan dan Kelautan, Koster mengaku tidak kenal sama sekali. Sedangkan Dewa Nyoman Rai Darmadi yang dipilih menjadi Kasat Pol PP Provinsi Bali, adalah anak dari politisi gaek Demokrat asal Nusa Penida, Klungkung, Ngakan Made Samudra. “Kamu anaknya Pak Ngakan Samudra yang politisi Demokrat. Tapi, saya tidak lihat masalah politik. Kalau saya sampai tidak pilih kamu gara-gara bapakmu orang Demokrat, gosipnya akan berbeda. Salah saya. Karena kamu ranking teratas, kamu saya pilih. Kalau Gubernur orang lain, bisa nggak kamu naik?” tanya Koster yang dijawab ‘siap’ oleh Rai Darmadi.

Koster kemudian memperkenalkan Gede Samsi Gunartha, yang dilantik jadi Kadis Perhubungan Bali. “Dia ini orangnya jago, adik kelas saya di ITB. Saya sudah perintahkan dia bikin sistem transportasi terintegrasi di Bali, termasuk yang di Nusa Penida. Merancang sistem transportasi keliling laut di Bali, ini akan jadi sesuatu menarik,” tandas Koster.

Ketika memperkenalkan AA Oka Sutha Diana yang dilantik jadi Karo Humas dan Protokol, Koster meminta yang bersangkutan lebih mantap di posisi barunya. “Dulu Sutha Diana tidak saya lantik ketika lolos ranking 1 dalam seleksi jabatan Kepala BPBD Bali. Sebab, dari bentuk tubuhnya saja saya liat orangnya lamban. Saya kasi jabatan itu ke Made Rentin, karena orangnya lincah dan cepat. Tapi, sekarang untung kamu ranking 1 dalam seleksi Karo Humas dan Protokol,” katanya.

Koster pun mewarning Sutha Diana supaya Biro Humas dan Protokol bisa lebih profesional di bawah kendalinya. “Kemarin saya punya pengalaman, ada tamu di VIP Bandara Ngurah Rai, penyambutannya sangat tidak baik. Saat tamu saya datang, cuma ada air putih. Sudah petugasnya banyak di sana menunggu, cuma nyiapin air putih, buat apa?” ungkap Koster.

Sutha Diana pun diminta jangan menunjukan Pemprov Bali ‘miskin’ dalam menyambut tamu dan melayani masyarakat. “Pernah itu acara sama Kapolda, suguhan jagung rebus dipecah 4. Aduh, kayak miskin banget. Tolong itu benahi, karena menyangkut citra Pemprov Bali,” ujar mantan anggota Komisi X DPR RI tiga periode ini. *nat

Komentar