Anggaran Penyuluhan Pertanian Minim
Anggarakan kegiatan penyuluhan pertanian Pemkab Bangli tahun 2019 sebesar Rp 200 juta.
BANGLI, NusaBali
Anggaran itu dimanfaatkan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), mencetak buku kerja, buku materi penyuluhan, pembuatan bender, pamflet, dan lainnya. Minimnya anggaran penyuluhan, disiasati dengan melibatkan pihak ketiga saat melakukan kegiatan.
Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma, mengatakan dengan minimnya anggaran pembuatan demplot harus menggandeng sponsor. “Demplot atau demontration pilot merupakan metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan,” jelas Wayan Sarma, Kamis (11/4). Pembuatan demplot bertujuan agar petani bisa melihat dan membuktikan objek yang didemontrasikan. “Sponsor biasanya dari perusahaan pupuk dan obat-obat pertanian,” imbuhnya.
Wayan Sarma, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang membuat demplot ada 5 unit, dua di antaranya ada di Kecamatan Kintamani. Selain minim anggaran, Dinas PKP Bangli juga kekurangan tenaga penyuluh. Mengacu Undang-Undang Perlidungan dan Pemberdayaan Petani seharusnya 1 desa ada 1 penyuluh. “Mudah-mudahan ada penambahan untuk tenaga penyuluh. Idealnya satu desa satu penyuluh,” tukasnya. *esa
Anggaran itu dimanfaatkan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), mencetak buku kerja, buku materi penyuluhan, pembuatan bender, pamflet, dan lainnya. Minimnya anggaran penyuluhan, disiasati dengan melibatkan pihak ketiga saat melakukan kegiatan.
Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma, mengatakan dengan minimnya anggaran pembuatan demplot harus menggandeng sponsor. “Demplot atau demontration pilot merupakan metode penyuluhan pertanian kepada petani dengan cara membuat lahan percontohan,” jelas Wayan Sarma, Kamis (11/4). Pembuatan demplot bertujuan agar petani bisa melihat dan membuktikan objek yang didemontrasikan. “Sponsor biasanya dari perusahaan pupuk dan obat-obat pertanian,” imbuhnya.
Wayan Sarma, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang membuat demplot ada 5 unit, dua di antaranya ada di Kecamatan Kintamani. Selain minim anggaran, Dinas PKP Bangli juga kekurangan tenaga penyuluh. Mengacu Undang-Undang Perlidungan dan Pemberdayaan Petani seharusnya 1 desa ada 1 penyuluh. “Mudah-mudahan ada penambahan untuk tenaga penyuluh. Idealnya satu desa satu penyuluh,” tukasnya. *esa
Komentar