Koster Diminta Seriusi Pengangguran Terdidik
Versi IB Gede Udiyana, pengangguran di Bali didominasi kalangan terdidik dari SMK, diploma, hingga sarjana
DENPASAR, NusaBali
Capaian kinerja Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dinyatakan sangat baik. Namun, dalam sidang paripurna dengan agen-da penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah (Guber-nur) di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar, Jumat (12/4), DPRD Bali me-nerbitkan 8 rekomendasi yang wajib dilaksanakan Gubernur Koster. Selain itu, Gubernur Koster juga diminta seriusi masalah pengangguran terdidik.
Sidang paripurna penyampaian laporan akhir DPRD Bali terhadap LKPJ Gubernur Bali, Jumat pagi, tidak dihadiri Gubernur Koster. Yang hadir adalah Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, juga dihadiri pejabat Eselon II Pemprov Bali. Sementara, dari 55 anggota DPRD Bali, hanya 19 orang yang hadir.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Bagus Gede Udiyana, yang membacakan laporan akhir Dewan terhadap LKPJ Gubernur, menegaskan secara umum capaian yang telah dilakukan Pemprov Bali di bawah Gubernur Koster sangat baik. Terlebih lagi, apa yang telah dicetuskan dalam visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang mengandung makna menjaga kesucian alam Bali beserta isinya mewujudkan kehiduapan masyarakat Bali yang sejahtera-bahagia sekala niskala.
”Kami sampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dengan visi misi yang dilakukan untuk membangun Bali dengan ide baru, gagasan baru dalam membangun ‘Bali Era Baru’,” tandas IB Udiyana.
IB Udiyana sempat membeber salah satu masalah krusial di Bali, yakni tingginya angka pengangguran terdidik. “Pengangguran terbuka cenderung turun rata-rata 1,5 persen sampai 0,9 persen. Namun, perlu diingat persoalan tenaga kerja merupakan masalah kompleks. Sekarang pengangguran di Bali didominasi oleh pengangguran terdidik dari SMK, Diploma, hingga Sarjana,” beber politisi Golkar asal Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Dalam sidang paripurna kemarin, DPRD Bali juga menerbitkan 8 poin rekomendasi yang wajib dilaksanakan Gubernur Koster. Pertama, meminta Gubernur Koster menyikapi keseimbangan struktur ekonomi dengan mengoptimalisasi sektor riil dalam perekonomian dan pembangunan, mengacu rencana pembangunan jangka pendek darah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Kedua, Gubernur Koster diminta menyambut prospektur ekonomi kekinian, salah satunya ekonomi wisata dengan mengkoordinasikan stakeholder untuk memperbaiki destinasi wisata, menambah fasilitas pariwisata, dan memperbaiki kunjungan wisata. Ketiga, Gubernur Koster diminta meningkatkan ekspor dan implementasi Pergub tentang hibah nirlaba dalam penyimbangan struktur ekonomi Bali ke depan.
Keempat, Gubernur Koster diminta memaksimalkan penegakan hukum dengan lembaga terkait dalam memberantas narkoba, HIV/Aids. Kelima, Gubernur Koster diminta menyediakan insentif yang dianggarkan melalui APBD untuk memberdayakan petani dalam pelaksanaan Perda Buah Lokal. Keenam, Gubernur Koster diminta melakukan langkah dalam pelaksanaan penanganan sampah plastik, dengan mencarikan alternatif bahan lain.
Ketujuh, Gubernur Koster diminta sigap dalam mengantisipasi bencana alam di Bali, dengan memberikan jaminan keselamatan, antisipasi keamanan krama Bali, dan wisatawan di Bali. Kedelapan, Gubernur Koster diminta memaksimalkan pengawasan terhadap masalah transportasi sebagai pendukung pariwisata, dengan menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan terjamin pelayanannya bagus bagi wisatawan.
“Demikian 8 rekomendasi yang kami sampaikan. Setelah kami melakukan kajian mendalam, maka DPRD Bali dapat menerima LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2018,” tandas Udiyana.
Sementara itu, Wagub Cok Ace mengatakan pihaknya bersama Gubernur Koster akan menyiapkan terobosan atAtas desakan Dewan terkait masalah tingginya angka pengangguran terdidik di Bali. Salah satunya, dengan menyiapkan pelatihan menyasar lulusan SMK, diploma, dan sarjana dengan program intreprenuership. Sementara untuk 8 rekomendasi Dewan, kata Cok Ace, akan dilakukan kajian dan langkah-langkah pelaksanaannya.
“Caranya, kami akan didik mereka. Kita himpun dulu jumlah lulusannya, nanti dinas terkait yang siapkan programnya,” tegas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud yang notabene mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.
Cok Ace menegaskan, lapangan kerja di Bali sebenarnya cukup banyak. Namun, lapangan kerja tersebut tidak tersentuh oleh lulusan terdidik. Makanya, harus dicarikan solusinya. “Lapangan kerja sebetulnya banyak. Buktinya, tenaga dari luar Bali banyak yang datang ke sini dan mereka dapat kerja,” tandas Cok Ace. *nat
Sidang paripurna penyampaian laporan akhir DPRD Bali terhadap LKPJ Gubernur Bali, Jumat pagi, tidak dihadiri Gubernur Koster. Yang hadir adalah Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati alias Cok Ace. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama, juga dihadiri pejabat Eselon II Pemprov Bali. Sementara, dari 55 anggota DPRD Bali, hanya 19 orang yang hadir.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Ida Bagus Gede Udiyana, yang membacakan laporan akhir Dewan terhadap LKPJ Gubernur, menegaskan secara umum capaian yang telah dilakukan Pemprov Bali di bawah Gubernur Koster sangat baik. Terlebih lagi, apa yang telah dicetuskan dalam visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, yang mengandung makna menjaga kesucian alam Bali beserta isinya mewujudkan kehiduapan masyarakat Bali yang sejahtera-bahagia sekala niskala.
”Kami sampaikan apresiasi kepada Saudara Gubernur dengan visi misi yang dilakukan untuk membangun Bali dengan ide baru, gagasan baru dalam membangun ‘Bali Era Baru’,” tandas IB Udiyana.
IB Udiyana sempat membeber salah satu masalah krusial di Bali, yakni tingginya angka pengangguran terdidik. “Pengangguran terbuka cenderung turun rata-rata 1,5 persen sampai 0,9 persen. Namun, perlu diingat persoalan tenaga kerja merupakan masalah kompleks. Sekarang pengangguran di Bali didominasi oleh pengangguran terdidik dari SMK, Diploma, hingga Sarjana,” beber politisi Golkar asal Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan ini.
Dalam sidang paripurna kemarin, DPRD Bali juga menerbitkan 8 poin rekomendasi yang wajib dilaksanakan Gubernur Koster. Pertama, meminta Gubernur Koster menyikapi keseimbangan struktur ekonomi dengan mengoptimalisasi sektor riil dalam perekonomian dan pembangunan, mengacu rencana pembangunan jangka pendek darah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
Kedua, Gubernur Koster diminta menyambut prospektur ekonomi kekinian, salah satunya ekonomi wisata dengan mengkoordinasikan stakeholder untuk memperbaiki destinasi wisata, menambah fasilitas pariwisata, dan memperbaiki kunjungan wisata. Ketiga, Gubernur Koster diminta meningkatkan ekspor dan implementasi Pergub tentang hibah nirlaba dalam penyimbangan struktur ekonomi Bali ke depan.
Keempat, Gubernur Koster diminta memaksimalkan penegakan hukum dengan lembaga terkait dalam memberantas narkoba, HIV/Aids. Kelima, Gubernur Koster diminta menyediakan insentif yang dianggarkan melalui APBD untuk memberdayakan petani dalam pelaksanaan Perda Buah Lokal. Keenam, Gubernur Koster diminta melakukan langkah dalam pelaksanaan penanganan sampah plastik, dengan mencarikan alternatif bahan lain.
Ketujuh, Gubernur Koster diminta sigap dalam mengantisipasi bencana alam di Bali, dengan memberikan jaminan keselamatan, antisipasi keamanan krama Bali, dan wisatawan di Bali. Kedelapan, Gubernur Koster diminta memaksimalkan pengawasan terhadap masalah transportasi sebagai pendukung pariwisata, dengan menyediakan sarana transportasi yang nyaman dan terjamin pelayanannya bagus bagi wisatawan.
“Demikian 8 rekomendasi yang kami sampaikan. Setelah kami melakukan kajian mendalam, maka DPRD Bali dapat menerima LKPJ Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2018,” tandas Udiyana.
Sementara itu, Wagub Cok Ace mengatakan pihaknya bersama Gubernur Koster akan menyiapkan terobosan atAtas desakan Dewan terkait masalah tingginya angka pengangguran terdidik di Bali. Salah satunya, dengan menyiapkan pelatihan menyasar lulusan SMK, diploma, dan sarjana dengan program intreprenuership. Sementara untuk 8 rekomendasi Dewan, kata Cok Ace, akan dilakukan kajian dan langkah-langkah pelaksanaannya.
“Caranya, kami akan didik mereka. Kita himpun dulu jumlah lulusannya, nanti dinas terkait yang siapkan programnya,” tegas tokoh pariwisata asal Puri Agung Ubud yang notabene mantan Bupati Gianyar 2008-2013 ini.
Cok Ace menegaskan, lapangan kerja di Bali sebenarnya cukup banyak. Namun, lapangan kerja tersebut tidak tersentuh oleh lulusan terdidik. Makanya, harus dicarikan solusinya. “Lapangan kerja sebetulnya banyak. Buktinya, tenaga dari luar Bali banyak yang datang ke sini dan mereka dapat kerja,” tandas Cok Ace. *nat
Komentar