Tingkatkan Standar, 39 LPK Diakreditasi
Sebanyak 39 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) diakreditasi Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali.
DENPASAR, NusaBali
Akreditasi bertujuan meningkatkan mutu pelatihan kerja dan kredibilitas LPK. Ke -39 LPK tersebut tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali. Total LPK di seluruh Bali, baik yang dikelola swasta dan pemerintah mencapai 246. Dari jumlah tersebut yang dikelola hanya 7 LPK.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali Ida Bagus Ngurah Ardha, mengatakan setelah terakreditasi, LPK diharapkan mampu menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja lebih berkualitas, sehingga melahirkan calon naker yang lebih kompeten dan kompetitif. “Jelas itu yang kita harapkan,” ujarnya, Senin (15/4).
Dia tidak menjelaskan lebih jauh, potensi naker dari Bali yang digodok di LPK-LPK yang ada. Namun mengingat Bali sebagai daerah wisata, dominan calon naker di sektor pariwisata, terus bidang lainnya.
Akreditasi meliputi beberapa standarisasi,diantaranya kualifikasi staf, kelayakan keuangan, kurikulum, sistem manajemen, assesment dan yang lainnya. “ Tahun ini baru 39, nanti tentu akan diupayakan lagi,” ujar Gus Ardha.
Akreditasi LPK mengacu pada Pemenaker Nomor 34 Tahun 2016. Dimana untuk tingkat provinsi, sekretariat Komite Akreditasi LPK berada di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM provinsi. *k17
Akreditasi bertujuan meningkatkan mutu pelatihan kerja dan kredibilitas LPK. Ke -39 LPK tersebut tersebar di 9 kabupaten/kota di Bali. Total LPK di seluruh Bali, baik yang dikelola swasta dan pemerintah mencapai 246. Dari jumlah tersebut yang dikelola hanya 7 LPK.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali Ida Bagus Ngurah Ardha, mengatakan setelah terakreditasi, LPK diharapkan mampu menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja lebih berkualitas, sehingga melahirkan calon naker yang lebih kompeten dan kompetitif. “Jelas itu yang kita harapkan,” ujarnya, Senin (15/4).
Dia tidak menjelaskan lebih jauh, potensi naker dari Bali yang digodok di LPK-LPK yang ada. Namun mengingat Bali sebagai daerah wisata, dominan calon naker di sektor pariwisata, terus bidang lainnya.
Akreditasi meliputi beberapa standarisasi,diantaranya kualifikasi staf, kelayakan keuangan, kurikulum, sistem manajemen, assesment dan yang lainnya. “ Tahun ini baru 39, nanti tentu akan diupayakan lagi,” ujar Gus Ardha.
Akreditasi LPK mengacu pada Pemenaker Nomor 34 Tahun 2016. Dimana untuk tingkat provinsi, sekretariat Komite Akreditasi LPK berada di Dinas Tenaga Kerja dan ESDM provinsi. *k17
Komentar