Parwata Bantu Permodalan untuk UMKM
Ketua DPRD Badung Putu Parwata menyerahkan bantuan dalam bentuk penguatan modal kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Senin (15/4).
MANGUPURA, NusaBali
“Pemberian penguatan modal ini juga untuk menghindarkan para pengusaha kecil ini meminjam dana dari rentenir. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik, ini murni untuk rakyat,” kata Putu Parwata. Parwata menyebut telah membantu 48 pelaku UMKM sebagai salah-satu upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Sekretaris DPC PDIP Badung ini menegaskan dana motivasi bersumber dari dana operasional Ketua DPRD Badung. Ke depan, diharapkan bantuan serupa dapat diperoleh dari hibah, corporate social responsibility (CSR), serta program yang disusun di organisasi perangkat daerah.
“Saya juga hadirkan pihak BPD Bali di Badung, karena sebagai pemegang saham kami meminta pada BPD memprioritaskan program ini melalui dana KUR,” ujarnya.
Menurutnya, rekomendasi untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan BPD Bali adalah tanpa agunan dan dengan bunga rendah. Sebab, Pemkab Badung merupakan pemegang saham tertinggi di BPD Bali. Karena itu, tak ada alasan BPD tak mau menyalurkan KUR kepada UMKM di Badung. “Dengan bunga hanya 7 persen khusus KUR hingga Rp 25 juta, tidak kena syarat agunan,” ucapnya.
Politisi asal Dalung, Kuta Utara ini meminta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung juga memberikan dukungan modal bagi pelaku UMKM. “Saya minta instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tidak hanya memberikan bantuan alat, SDM, tapi bantuan modal juga,” kata Parwata. *asa
“Pemberian penguatan modal ini juga untuk menghindarkan para pengusaha kecil ini meminjam dana dari rentenir. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik, ini murni untuk rakyat,” kata Putu Parwata. Parwata menyebut telah membantu 48 pelaku UMKM sebagai salah-satu upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Sekretaris DPC PDIP Badung ini menegaskan dana motivasi bersumber dari dana operasional Ketua DPRD Badung. Ke depan, diharapkan bantuan serupa dapat diperoleh dari hibah, corporate social responsibility (CSR), serta program yang disusun di organisasi perangkat daerah.
“Saya juga hadirkan pihak BPD Bali di Badung, karena sebagai pemegang saham kami meminta pada BPD memprioritaskan program ini melalui dana KUR,” ujarnya.
Menurutnya, rekomendasi untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan BPD Bali adalah tanpa agunan dan dengan bunga rendah. Sebab, Pemkab Badung merupakan pemegang saham tertinggi di BPD Bali. Karena itu, tak ada alasan BPD tak mau menyalurkan KUR kepada UMKM di Badung. “Dengan bunga hanya 7 persen khusus KUR hingga Rp 25 juta, tidak kena syarat agunan,” ucapnya.
Politisi asal Dalung, Kuta Utara ini meminta Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Badung juga memberikan dukungan modal bagi pelaku UMKM. “Saya minta instansi terkait dalam hal ini Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan tidak hanya memberikan bantuan alat, SDM, tapi bantuan modal juga,” kata Parwata. *asa
1
Komentar