Ratusan Kartu Indonesia Sehat Dikembalikan

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng kini tengah merampungkan hasil validasi data warga miskin. Rencananya, hasil tersebut akan ditetapkan bulan November tahun 2015 ini, sebagai data jumlah warga miskin. Ditengah validasi tersebut diketahui ada sebanyak 480 Kartu Indonesia Sehat (KIS) dikembalikan.

Data pada Dinas Sosial (Dinsos) Buleleng menyebut, jumlah warga miskin yang tercatat berdasarkan pendataan dari Program Perlindungan Sosial Sejahtera (PPLS) tahun 2011, mencapai 41 ribu lebih. Ternyata, kondisi di lapangan masih ada warga miskin yang ditemukan tercecer alias tidak tercatat dalam daftar PPLS tersebut. Menyusul temuan warga miskin yang tercecer itu, Pemkab Buleleng melalui Dinsos lakukan verifikasi dan validasi atas data warga miskin tersebut. Upaya itu dilakukan dengan cara mendatangi langsung serta mencatat warga miskin di seluruh desa/kelurahan.

Ditengah upaya validasi itu diketahui ada sebanyak 480 KIS harus dikembalikan ke pusat dari total penerima sebanyak 36 ribu. Masalahnya, warga penerima ternyata tidak lagi layak alias tidak lagi pemenuhi syarat sebagai penerima KIS.

Kadisos Buleleng Gede Komang Minggu (1/11) menyebut, warga yang tidak penuhi syarat terima KIS itu karena beberapa syarat tidak dipenuhi diantaranya kondisi ekonominya sudah membaik. Kendati KIS dikembalikan, warga tetap bisa mendapat pelayanan kesehatan secara gratis karena masih ada layanan seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). “Saya kira tidak terlalu menjadi soal KIS ditarik toh juga warga masih bisa mengakses pelayanan kesehatan gratis dengan kartu Jamkesmas, sehingga situasi ini tidak mengkhawatirkan,” katanya.

Sedangkan menyangkut validasi data warga miskin, Kadisos Gede Komang mengungkapkan, di beberapa desa sudah ada penurunan angka kemiskinan. Namun di beberapa desa lain justru ada kenaikan jumlah warga miskin. Sedangkan ditempat lain, jumlah angka kemiskinan justru stagnan tidak ada penurunan maupun kenaikan. “Nah inilah yang kami temukan sehingga ada kemungkinan angka kemiskinan itu tidak bergeser jauh dari angka yang tercatat sebelumnya,” terang Gede Komang.

Menurut Gede Komang, bagi desa-desa dengan angka kemiskinan menurun, karena aparat dan masyarakatnya mampu memaksimalkan program-program yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Sebaliknya, bagi desa-desa dengan angka kemiskinan yang justru naik, karena program yang diberikan oleh pemerintah kurang fokus dilaksanakan oleh aparat desa yang bersangkutan. “Ini karena mereka kurang fokus melaksanakan program, bisa jadi program dilaksanakan secara umum, sehingga jumlah warga miskinnya bertambah,” jelas seniman Wayang Wong ini.

Sementara Ketua Tim Kabupaten Percepatan Pemberantasan Kemiskinan (TKP2K) Buleleng sekaligus Wakil Bupati, Nyoman Sutjidra mengatakan, data warga miskin nanti akan menjadi dasar pemerintah mengambil kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga tak ada lagi kesan penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. “Semuanya harus jelas, berdasarkan nama, berdasarkan alamat, foto juga harus ada dan jelas. Kalau kami mengupayakan bantuan juga kan gampang, faktanya ada dan sudah kami verifikasi di lapangan,”  katanya Sutjidra disela-sela kunjungannya ke sejumlah warga miskin di wilayah Buleleng.